Bocoran "Orang Dalam" Jokowi tentang Papua

[caption id="attachment_344464" align="aligncenter" width="570" caption="ilustrasi: Kompas.com"][/caption]

Tahun 2014 baru saja lewat bersama sekitar 20 insiden kekerasan di Tanah Papua yang menelan puluhan korban jiwa dan harta benda. (Baca Kaleidoskop Kekerasan Papua 2014 : http://edukasi.kompasiana.com/2014/12/31/mengapa-kekerasan-di-papua-harus-diakhiri-ini-datanya-699764.html).

Berbagai insiden kekerasan itu menunjukkan bahwa upaya memperbaiki kondisi Papua, khususnya kondisi keamanan belum menuai hasil signifikan. Indikasi itu semakin kuat dikaitkan dengan pernyataan pers akhir tahun yang disampaikan Kapolda Papua Irjen Pol Yotje Mende di Jayapura (31/12/2014), bahwa sepanjang 2014 kelompok sipil bersenjata (KSB) yang beroperasi di pedalaman Papua, telah merampas sebanyak 20 pucuk senjata api (senpi). Menurut Mende, angka itu lebih tinggi dari perampasan senpi di tahun sebelumnya. Itu baru senpi milik Polri, belum termasuk senpi milik TNI yang dirampas dan senpi yang diperjual-belikan oleh aparat keamanan kepada kelompok KSB sebagaimana terungkap pada akhir Oktober 2014 lalu. http://nasional.kompas.com/read/2014/10/29/14443211/Ketika.Polisi-Tentara.Jualan.Amunisi.di.Papua

Dengan kondisi yang demikian, Kapolda Papua memprediksi di Tahun 2014 aksi kelompok kriminal bersenjata di beberapa daerah masih akan terus terjadi. Daerah yang dianggap rawan atau berpotensi yakni Jayapura, Manokwari, Merauke, Paniai, Puncak Jaya dan Lanny Jaya. http://nasional.kompas.com/read/2014/12/31/19164111/Kelompok.Sipil.Bersenjata.di.Papua.Rampas.20.Pucuk.Senpi.Milik.Polri

Namun, dengan kehadiran Presiden Jokowi di Papua pada penghujung 2014 pada puncak perayaan Natal Nasional tanggal 27 Desember lalu, serta aksi blusukannya antara lain ke Wamena dan Sorong tanggal 28-29 Desember, secara pribadi saya cukup optimis akan ada pembenahan signifikan di berbagai aspek. Pembenahan itu mudah-mudahan akan berdampak pula terhadap menurunnya aksi-aksi anarkistis kelompok sipil bersenjata di beberapa daerah sebagaimana dikhawatirkan Kapaolda Papua di atas.

Seperti apa pembenahan yang sedang dan akan dilakukan Jokowi dan jajarannya untuk menjawab sejumlah segudang permasalahan Papua?Ada “orang dalam” jajaran birokrat yang “membocorkannya” untuk kita. ‘Orang dalam’ dimaksud adalah Velix Wanggai mantan Staf Khusus Presiden SBY yang sekarang bertugas sebagai Perencana BAPPENAS.

Velix sepakat bahwa kehadiran Jokowi di Tanah Papua beberapa waktu lalu telah memberikan makna yang berarti dalam hati rakyat Papua. Putra asli Papua ini menyimpulkan, selama kunjungan ke Jayapura, Wamena, Sorong, dan Biak Numfor, Presiden Jokowi langsung melihat, mendengar dan menyapa tokoh-tokoh Papua, kelompok-kelompok strategis Papua dan pejabat pemerintahan daerah, guna penyiapan kebijakan dasar baru untuk Papua. Sejauh ini ada beberapa inisiatif baru yang mulai terlihat dari kebijakan Presiden Joko Widodo. http://news.detik.com/read/2015/01/01/105130/2791728/10/melihat-kebijakan-baru-presiden-jokowi-untuk-tanah-papua?991104topnews

Inilah 10 langkah kebijakan Presiden Jokowi untuk membenahi masalah Papua dimaksud.

1.Pendekatan Dialog. Presiden Joko Widodo memilih cara ini guna mengurai persoalan dan merumuskan solusi alternatif, serta membangun rasa kepercayaan. Presiden menyatakan bahwa rakyat Papua butuh didengar dan diajak bicara perihal apa yang diinginkan. Kepercayaan menjadi fondasi penting. Langkah yang perlu disamakan antara Jakarta dan Papua adalah persepsi atas format dialog, agenda, peserta, proses tahapan dialog dan target akhir dialog. Dengan demikian, ditemui pemahaman yang sama perihal gagasan Dialog Jakarta-Papua ini.

2.Pendekatan Kesejahteraan. Presiden Joko Widodo tetap menjalankan kebijakan yang pernah diletakkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang mengedepankan pendekatan kesejahteraan ketimbang pendekatan keamanan di dalam mengelola Papua. Integrasi nasional dan keutuhan NKRI adalah harga mati, namun dibangun diatas fondasi kesejahteraan, keadilan dan tatatan hukum yang menghargai konteks sosial budaya.

3.Mengelola Perbatasan. Perbatasan antara Indonesia dengan negara-negara sahabat menjadi perhatian penting dari Presiden Joko Widodo. Presiden ingin menjadikan perbatasan menjadi beranda depan Indonesia di hadapan negara-negara di kawasan Pasifik.

4.Pemda dan rakyat diikutkan dalam mengelola sumber daya alam Papua. Presiden Joko Widodo menginginkan kekayaan sumberdaya alam di Tanah Papua dinikmati oleh rakyat secara adil dan proporsional. Hal ini sejalan usulan Gubernur Papua yang mengharapkan adanya renegosiasi kontrak karya yang tidak adil dan pentingnya keikutsertaan Pemda dan rakyat Papua di dalam pengelolaan sumber daya alam.

5.Tol laut. Presiden Jokowi ingin memecahkan persoalan kemahalan harga dengan kebijakan Tol Laut dengan menetapkan sejumlah titik pelabuhan sebagai simpul distribusi logistik di Tanah Papua.

6.Percepatan pembangunan infrastruktur dasar. Untuk menggerakan ekonomi kawasan Timur Indonesia, Presiden Joko Widodo melakukan terobosan pembangunan infrastruktur strategis seperti re-aktivasi Bandara Frans Kaisepo sebagai jalur penerbangan internasional, kebijakan trans-kereta api Papua, pembangunan jembatan Holtekamp Jayapura sebagai landmark Indonesia di kawasan Pasifik maupun percepatan infrastruktur dasar di kawasan terisolir.

7.Rehabilitasi pasar tradisional. Kebijakan rehabilitasi pasar tradisional sebagai media ekonomi rakyat, sekaligus media pembangunan integrasi sosial dalam masyarakat yang majemuk. Untuk itu, Presiden membangun pasar tradisional di 4 simpul kawasan di Papua. Tidak hanya pasar, namun perhatian ditujukan ke penguatan pedagang-pedagang lokal asli Papua untuk berkembang.

8.Peningkatan pelayanan dasar. Presiden menaruh perhatian ke peningkatan pelayanan dasar rakyat baik pendidikan, kesehatan, perumahan, air bersih, dan transportasi lokal.

9.Implementasi Otsus. Presiden Joko Widodo menaruh perhatian ke pelaksanaan otonomi khusus Papua sebagai bagian dari kebijakan desentralisasi asimetris di tanah air. Ini sesuai dengan aspirasi Papua yang menginginkan rekonstruksi atau revisi UU 21/2001 Otsus Papua, yang dikenal sebagai "Otsus PLUS".

10.BAPPENAS sedang menyiapkan bab khusus perihal percepatan pembangunan Papua, baik dimensi kewilayahan yang berbasis wilayah adat, dimensi sektoral, dan dimensi sosial di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019.

Dengan sepuluh langkah di atas, diharapkan kondisi Papua lima tahun ke depan akan ada perubahan signifikan. Setidak-tidaknya ada penurunan angka kekerasan. Karena sebagus apapun kebijakan yang disiapkan berikut besaran dana yang dikucurkan untuk membiayainya, namun jika tidak ada suasana damai di tengah masyarakat, program-program pembangunan yang telah ditetapkan tersebut hanya akan menjadi sebuah dokumen tak berjiwa. [*]