Duh Gusti, lagi-lagi sekelompok orang yang mengatasnamakan Islam ingin menarik simpati dengan membuat aksi di negeri sendiri. Seolah ingin berdikari, tanpa mempertimbangkan untung dan rugi yang akan kembali. Apa yang salah dengan negeri ini? Proses hukum yang saat ini sedang ditekuni, harus kembali dicugai dan mendapatkan sejuta maki. Tidak bisakah kita bersabar sebentar? Menyerahkan dan mempercayakan segala proses hukum kepada yang berwenang agar tetap tegap dan tegar, di tengah keriuhan masyarakat yang tampak gusar dan pandai berkomentar?
Kita harus berani menginstropeksi diri jika memang kita mengaku sebagai muslim sejati. Menjelang rencana Aksi 212 dalam waktu dekat ini, lembaga Islam tertinggi di negeri ini pun telah melarang umat Islam untuk turun ke jalan, apalagi ikut berpartisipasi. Jika Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga yang mengayomi Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah di seluruh Indonesia saja sudah tidak lagi dipatuhi, lantas siapa lagi yang patut untuk diikuti?
Untuk apa kita kembali beraksi? Bukankah hanya membuang-buang energi? Bahkan jika kita memahami, sesungguhnya aksi dengan kedok agama nanti tidak terlepas dari kepentingan politik. Mudah saja kita mengamati. Jika ingin memberhentikan dan memenjarakan Ahok dari jabatannya saat ini, seharusnya kita pergi ke Gedung DPRD DKI Jakarta, karena lembaga tersebut yang berhak untuk mengusulkan pemberhentian gubernur dan/atau wakil gubernur melalui Menteri Dalam Negeri. Tetapi yang akan terjadi, mengapa kita harus mengepung Gedung DPR/MPR RI dan menuntut untuk terjadinya revolusi?
Kita harus waspada terhadap pihak-pihak yang sedang bersandiwara, dan memanfaatkan kekuatan umat untuk kepentingan segelintir orang-orang yang memiliki agenda pribadi. Karena Aksi 212 sejatinya bukanlah aksi untuk membela Islam, apalagi membela ulama. Aksi 212 hanya sebuah aksi berkedok agama yang erat kaitannya dengan kepentingan politik para elit negeri.
Sudah selayaknya kita peduli, tetapi tidak perlu mengintervensi. Alangkah lebih baik jika kita tetap berkonsentrasi, menghormati dan menghargai proses hukum yang sedang ditindaklanjuti, serta mempercayakan permasalahan negeri ini kepada pihak-pihak yang lebih ahli.
