Bulan-bulan awal yang menjadi ujian bagi Jokowi, begitulah saya menggambarkan fenomena belakangan ini. Banyak soal yang disiapkan. Nampaknya soal kepiawaian politik Jokowi lebih banyak diuji dibanding soal lainnya. Maklum beliau tak populer di kalangan politikus.
Tidak mudah menghadapi kekisruhan politik apalagi belakangan dihadapkan pada persoalan hukum. Dua lembaga penegak hukum kembali terlihat saling serang. KPK VS POLRI.
Banyak kalangan geram. Mereka tak sabar menunggu solusi dari Jokowi. Sementara ini bukan soal yang mudah. Bila Jokowi salah langkah sedikit saja akan berakibat fatal. Menurut saya Jokowi juga perlu berhati-hati. Kalau lantainya licin jangan sekali-kali ceroboh melangkahkan kaki.
Setelah menjadi Presiden tantangan tentu jauh lebih banyak. Tidak saja dari luar, dari dalampun masih potensial mencabik-cabik Jokowi bila tidak piawai menghadapinya. Banyak kalangan ingin mencari-cari kesalahan, mencoba menarik-narik agar Jokowi tercebur lumpur.
Ini politik. Tak cukup apa yang tampak di permukaan dijadikan acuan untuk menarik kesimpulan. Jadi, jangan terlalu polos untuk diombang-ambingkan.
Soal KPK dan POLRI, bila dibiarkan saling serang sama halnya membiarkan penegakan hukum terbengkalai.
Memihakpun tidak mudah sebab persoalannya tidak sesederhana yang kita lihat di media. Dampaknya bisa lebih parah dari yang kita bayangkan. Kegaduhan hukum akan dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok politik tertentu. Ujung-ujungnya politikpun ikut gaduh. Tidak hanya itu, ekonomi bisa-bisa kacau balau. Siapa yang bisa bertransaksi dalam situasi yang tidak terkendali. Tentu tidak ada bukan? NKRI di segala bidang dipertaruhkan.
Satu lagi, Jokowi adalah presiden. Tak semudah itu untuk menentukan salah benar, apalagi bila berkaitan dengan hukum. Ini bukan ranahnya Presiden.
Bila situasi ini sengaja di set oleh kelompok politik tertentu untuk membuat Jokowi tidak berdaya karena menghadapi situasi negara yang kacau, maka kita sudah bicara soal KEKUATAN POLITIK.
Di mana kekuatan politik JOKOWI? Jawabannya adalah RAKYAT.
Rakyat gak bisa lepas tangan setelah Jokowi jadi presiden.
