JAKARTA-GEMPOL, Dalam beberapa waktu yang lalu tepatnya di Banda Aceh, 19-20 Februari 2016,Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Aceh telah menggelar suatu acara besar yaitu Rapimwil (Rapat Pimpinan Wilayah) II BKPRMI Aceh.
Dalam perspektif Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Provinsi Aceh, dalam dekade ke depan Aceh masih akan menghadapi berbagai gejolak dan permasalahan sebagai akibat dan krisis moral, krisis ekonomi dan politik yang belum sepenuhnya dapat teratasi.
Bahkan aspek peradaban kebangsaan semakin berat dalam menghadapi tantangan lokal, regional, nasional dan internasional. Terkait eksistensi BKPRMI, di antara berbagai tantangan tersebut ada beberapa hal penting dan mendesak yang harus dihadapi, antara lain:
Perkembangan politik dan demokrasi yang semakin meninggalkan nilai-nilai peradaban dan kemanusiaan, masalah kemiskinan, menurunnya kualitas pendidikan dan pemerataan kesejahteraan rakyat yang semakin tidak menentu dan sarat dengan nilai-nilai liberal dan kapitalis yang jauh dari nilai keislaman, pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama teknologi komunikasi dan informasi dengan segala konsekuensi yang ditimbulkan; serta krisis moral dan akhlak bangsa yang berawal dan krisis ketauladanan dan sikap ambigu dalam penegakan hukum dan etika.
Sebagai bagian dan elemen bangsa yang bertanggungjawab terhadap masa depan negeri ini, BKPRMI perlu mengambil langkah partisipatif bersama elemen bangsa lainnya, melakukan rekayasa sosial agar negeri ini bisa bangkit dan keluar dari berbagai masalah dan tantangan.
Isu-isu sosial dimana BKPRMI membangun masyarakat berperadaban dengan langkah:
1.Membangun masyarakat yang menjunjung tinggi moral akhlaqul karimah, beriman dan bertaqwa pada Allah semata (IMTAQ);
2.Membangun masyarakat yang mampu berpikir logis, rasional, sistematis dan konsisten, sehingga mampu menggali dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni (IPTEKS) yang
berdaya saing tinggi;
3.Membangun masyarakat yang profesional berlandaskan teori, metode, teknik dan inovasi lainnya secara jujur dan terbuka;
4.Membangun masyarakat yang efektif, efisien, aktif dan produktif dalam berbagai bidang kehidupan, sebagai resonansi dan kualitas keshalehan sosial;
5.Membangun masyarakat yang memiliki kualitas hidup sejahtera, tentram dan damai.
Guna melangkah lebih maju dan strategis, Rapimwil - II BKPRMI sebagai wadah aktualisasi koordinasi antar pimpinan dan sekaligus memiliki kewajiban dan kewenangan dalam pemetaan berbagai persoalan yang menjadi fokus kerja-kerja ke depan yang berorientasi kepada peningkatan kualitas gerakan BKPRMI dalam kiprah keummatan dan kebangsaan, merasa perlu mendeklarassikan beberapa rekomendasi sebagai berikut:
1.BKPRMI menyeru kepada seluruh umat dan para pemimpin negara-negara Islam agar memberikan perhatian serius dan tindakan nyata untuk menolong saudara-saudara seiman yang mengalami penindasan, pembantaian dan genosida di seluruh dunia;
2.BKPRMI berpendapat bahwa terorisme adalah musuh bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itu terorisme harus diberantas di bumi Indonesia dengan mengedepankan penegakan hukum yang berketuhanan dan berkeadilan serta tidak menimbulkan stigmatisasi kepada pihak tertentu. Untuk itu BKPRMI mendesak gubernur, Kapolda dan DPRA segera mengevaluasi keberadaan kelompok-kelompok kriminal yang selama ini meresahkan masyarakat. Perlu diterapkan hukum yang adil, dan profesional serta tidak cenderung represif terhadap mereka dan juga terhadap aktivis Islam dalam pemberantasan terorisme di Indonesia;
3.BKPRMI mendesak Gubernur Aceh menerapkan sistem ekonomi kerakyatan yang berbasis syari’ah. Membantu, mendukung, memperhatikan dan memperkuat sentra-sentra ekonomi masyarakat yang dibangun dalam berbagai kewirausahaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Aceh terutama pada level menengah ke bawah;
4.BKPRMI mendesak Gubernur Aceh untuk mempercepat proses konversi Bank Aceh ke Bank Syariah;
5.BKPRMI mendesak Pemerintah Aceh untuk memperhatikan kesejahteraan ta’mir masjid yang ada diseluruh Aceh;
6.BKPRMI mendesak Pemerintah Aceh untuk menfasilitasi secara penuh terhadap keberlangsungan fungsi masjid yang ada di Aceh, baik fisiknya maupun segala fasilitas pendukung lainnya;
7.Mendesak Pemerintah Aceh untuk tidak memberikan peluang keberadaan bahaya perilaku menyimpang Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) di Aceh;
8.BKPRMI mendesak Pemerintah Aceh untuk melindungi generasi muda dari pergaulan bebas, perjudian, narkotika dan bahaya budaya global lainnya yang destruktif dan mendesak para orang tua untuk mendidik anak secara islami;
9.Mendesak Pemerintah Aceh tetap konsisten untuk memberikan sanksi tegas kepada para bandar, pengedar, penyokong dan pemakai NARKOBA;
