Mohon tunggu...
Gege Harris
Gege Harris Mohon Tunggu... lainnya -

Sub-urban landscape.

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

Kisah Jokowi dan e-Blusukan

1 November 2014   00:02 Diperbarui: 17 Juni 2015   19:00 151
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Jokowi dan ‘blusukan’ ibarat dua sisi mata uang yang tak terpisahkan. Gaya kepemimpinannya yang lebih mengutamakan “kerja, kerja, dan kerja” serta melihat langsung kondisi lapangan yang sesungguhnya membuatnya dielu-elukan masyarakat, utamanya rakyat bawah yang selama ini hanya mendapatkan klaim-klaim artifisial soal kesejahteraan.

Namun kini kondisinya berbeda. ‘Blusukan’ di Jakarta atau Surakarta, tempatnya mengabdi sebelum dipilih rakyat sebagai presiden tentunya masih sangat memungkinkan. Kini, Jokowi ditantang untuk meneruskan janji (dan kebiasaannya) untuk terus ‘blusukan’, dan mau tidak mau ia harus menghadapi permasalahan yang jauh lebih kompleks, keluhan warga yang jauh lebih banyak, serta luas wilayah geografis yang juga lebih luas.

Masyarakat dari Sabang sampai Merauke kini menantinya. Sanggupkah ia untuk tetap ‘blusukan’?

Tantangan inilah yang kemudian melahirkan wacana penerapan e-blusukan (blusukan elektronik), sebuah metode ‘blusukan’ gaya baru dengan memanfaatkan perkembangan teknologi untuk tetap “hadir” di tengah masyarakat Indonesia dan memberikan solusi atas permasalahan warga. Mungkinkah?

Mendengar penjelasan dari Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP-PPP), rasa-rasanya hal tersebut bukan hal yang mustahil diwujudkan. Ternyata berbagai sarana berteknologi canggih untuk e-blusukan sudah tersedia di situation room Bina Graha, yang diklaim lebih canggih dibandingkan yang dimiliki Gedung Putih.

Terlebih lagi, UKP-PPP ternyata juga sudah menyediakan aplikasi LAPOR! (www.lapor.ukp.go.id atau SMS 1708) yang merupakan sarana bagi masyarakat untuk berkeluh-kesah tentang kinerja pemerintah dan penyelenggaraan program pembangunan. Menurut akun twitter @LAPOR1708, aplikasi LAPOR! juga dapat dimanfaatkan untuk memetakan permasalahan warga serta persebaran isu dan lokasinya secara mudah dan murah karena sumber beritanya langsung berasal dari rakyat sehingga dapat langsung dicarikan solusinya.

Dengan teknologi ini, Jokowi tetap dapat ‘blusukan’ dengan membuka aplikasi LAPOR!, membaca masalah yang mengemuka, serta merumuskan solusinya untuk kemudian memerintahkan instansi terkait agar mengeksekusinya di lapangan.

Dengan begitu, metode e-blusukan ini dapat menjadi solusi agar gaya kepemimpinan Jokowi masih tetap dilestarikan, karena ‘blusukan’ tak mesti hadir secara fisik, melainkan menghadirkan solusi nyata atas setiap masalah warga.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

Mohon tunggu...

Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun