Akhir-akhir ini dunia maya di hebohkan lagi dengan adanya rasisme dan diskriminasi kepada Masyarakat Tionghoa. Mengapa diskriminasi dan rasisme tak kunjung pudar? hal ini seolah mengingatkan kita akan munculnya Anarkisme dan Sentimen Anti Tioghoa Pada Masa Kabinet Ali Sastramojoyo II. Bersama saya mari kita mengingat Kembali peristiwa munculnya Anarkisme dan Sentimen Anti Tioghoa Pada Masa Kabinet Ali Sastramojoyo II. Â Â Â Â Â
Latar Belakang
Komunitas Tionghoa sudah datang ke Indonesia bertahun tahun silam sebelum bangsa Eropa masuk ke Indonesia. Tujuan mereka berimigrasi ke Indonesia adalah untuk berdagang, tetapi banyak dari antara mereka yang menetap dan menikah dengan warga lokal. Para komunitas cina yang menetap membantu membentuk atau menciptakan tradisi dan kebudayaan lokal di Nusantara sehingga terbentuk semacam kebudayaan Tionghoa-indonesia atau Sino-Indonesian culture. Masyarakat Tionghoa khususnya Masyarakat muslim-cina juga membantu menyebarkan agama islam dari Banten samapi Surabaya dan saling menyatukan antara komunitas Tionghoa dan Jawa sehingga terbentuk Sino-Javanese Muslim culture.
Namun ironisnya, walaupun komunitas Tionghoa sudah banyak berkontribusi kepada negara tetapi kehadiran komunitas Tionghoa belum sepenuhnya di terima oleh sebagian warga Indonesia. Sentimen anti Tionghoa masih tersebar di mana-mana. Kecemburuan masih banyak terjadi antara Masyarakat lokal dengan komunitas Tionghoa, kecemburuan ini ada akibat :
- Faktor Ekonomi
Faktor ekonomi merupakan pendorong utama dari sentimen anti tionghoa pada waktu itu tanpa terkecuali. Pada saat itu, banyak etnis Tionghoa memiliki kedudukan yang kuat dalam ekonomi Indonesia. Kekayaan dan pengaruh ekonomi mereka sering kali menjadi sumber iri hati dan ketidakpuasan yang kemudian berkembang menjadi sentimen anti-Tionghoa. - Isu Identitas
Isu identitas juga memainkan peran yang sangat penting. Di tengah usaha menciptakan identitas bangsa yang kuat, etnik yang bukan asli Indonesia, seperti Tionghoa, sering kali menjadi sasaran diskriminasi. Perasaan nasionalisme dan patriotisme yang kuat sering kali disertai dengan tindakan diskriminasi terhadap mereka yang dianggap "asing" atau "tidak termasuk dalam etnis Indonesia". - Politik dan Propaganda
Faktor politik dan propaganda biasanya menjadi pendorong dalam menghasut sentimen anti-Tionghoa. Dalam pemerintahan Ali Sastroamidjojo 2, peran Partai Komunis Tionghoa (PKT) sering di salah artikan sebagai ancaman oleh pihak-pihak tertentu. Ini mendorong penyebaran sentimen anti-Tionghoa di kalangan Masyarakat.
Kronologi
      Pada tanggal 20 Maret 1956, Ali Sastroamijoyo mendapatkan wewenang untuk kedua kalinya membentuk kabinet dengan didukung oleh beberapa partai besar di Parlemen seperti PNI, NU, dan Masyumi.
Pada masa kabinet Ali Sastroamijoyo ini muncul gelombang anti Cina di masyarakat yang mengakibatkan meningkatnya kekacauan di daerah yang semakin menguat. Kekacauan ini mengarah pada gerakan separatisme dengan pembentukan dewan militer di Sumatera dan Sulawesi. Gerakan sentimen anti Tionghoa, di pelopori oleh Mr Assaat yang menuntut perbedaan perlakuan dan pemberian fasilitas kepada pengusaha-pengusaha "Asli" dan "pribumi". Hal ini disebabkan oleh kecemburuan pribumi terhadap kelompok Tionghoa yang banyak mengambil alih perusahaan-perusahaan asing.
Lambatnya pertumbuhan ekonomi dan pembangunan mengakibatkan krisis kepercayaan daerah luar Jawa dan menganggap pemerintah pilih kasih dalam melakukan pembangunan. Pembatalan KMB menimbulkan masalah baru khususnya mengenai modal pengusaha Belanda di Indonesia. Timbulnya perpecahan antara Masyumi dan PNI mengakibatkan mundurnya sejumlah menteri dari Masyumi membuat kabinet hasil Pemilu ini jatuh dan menyerahkan wewenangnya pada presiden.
hingga saat ini masih banyak masyarakat indonesia yang tidak menerima masyarakat Tionghoa karena masalah keirian,maka dari itu kita sebagai generasi muda harus meminimalisir sentimen terhadap masyarakat Tionghoa.
Sumber
