Jika orang tua dicurigai anak-anaknya berat sebelah, maka anak yang merasa dirugikan pasti membela diri atau tidak puas—jika berlebihan. Hal itu wajar saja, bukan?
Sebagai orang tua yang bertanggung jawab terhadap anak-anaknya, tentu telah curiga atau membayangkan apa yang terjadi nantinya dan berusaha mencari pemecahan masalah, agar pemahaman tidak berat sebelah bisa diatasi (dikurangi) dampaknya, syukur jika berhasil total. Tapi yang namanya manusia—walaupun sudah lebih banyak makan garam—jauh dari kata sempurna, solusi pun malah bisa jadi memperkeruh masalah, walaupun di lain keputusan mengerdilkan anak yang diuntungkan sebelumnya.
Minggu ini, dua hari berturut-turut. Pemerintah, melalui Menkopolhukam (8/5/2017), mengumumkan berencana membubarkan HTI dan sehari setelahnya Pengadilan Jakarta Utara memvonis Ahok dua tahun penjara karena menista Agama. Pemerintah sukses membuat seluruh Rakyat Indonesia terkejut (jika itu niatnya) dan bahkan dunia.
Di daerah-daerah, saat jam istirahat wewenang pemegang remot TV biasanya ada di tangan istri, tidak bisa ketinggalan menyaksikan senetron, sekarang dengan adanya kedua berita heboh itu suami sukses mengudeta TV. Ada berita HTI dan demo karena ahok dipenjara, alasannya. Di pagi hari, kaum bapak habis dulu berita pagi baru memulai aktivitas. Pekerja kantoran juga mungkin lebih milih rebutan Koran dari pada kerjaan.
Apakah kejadian serupa—‘barter citra’—dengan cerita Orang Tua ditas yang dimainkan pemerintah pada rencana pembubaran HTI dan Vonis Ahok?
Adanya kesan ‘kompromi politik’ terhadap kedua keputusan pemerintah itu juga diduga KontraS, atau bisa jadi pemerintah melindungi mukanya. Dugaan itu akan menjadi liar meskipun pemerintah menampik dan bisa diolah pihak yang ingin mendiskreditkan pemerintah, karena waktunya berdekatan.
Jika itu benar, menurut saya akan menjadi blunder terbesar pemerintah. Jalan yang ditempuh untuk meredam kerusuhan akan balik arah. Pendukung ahok juga sudah inkonsisten dengan serangan mereka pada HMI, saat ada demo ketidakpuasan terhadap proses hukum ahok dulu.
Dan mungkin keinginan para pendukung Ahok mengintervensi vonis Ahok akan berkepanjangan. Selain karena mereka-mereka juga militan, juga menganggap vonis Ahok hasil intervensi dari demo berjilid akhir tahun lalu.
Akibat rusuhnya para ahoker, pemerintah jadi sasaran tembak dari yang berlawanan dengan Ahok. Indonesia hanya bisa mengharapkan para pendukung penista agama seperti Kompasianer Veronica Rompies (namanya mirip istri Ahok), hehe.
Selain itu pembumbubran HTI yang terkesan terburu-buru dan membuat anggota serta penggemarnya tersetrum. Saya kira HTI pun tidak akan menerima begitu saja rencana ‘aneh’ pemerintah. Seharusnya jauh hari sudah dibekukan kalau memang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Kita tau Organisasi Kemasyarakatan itu sudah lama berdiri dan sangat militan menentang kebijakan pemerintah. Menghadapi perlakuan pemerintah, HTI pasti memberi perlawanan dengan semangat empat lima.
Ditambah ahli hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra juga menguatkan kalau pemerintah bisa kalah di pengadilan. Jika pemerintah benar-benar kalah, bukankah itu sebuah blunder? Karena mendengar berita pembubaran itu sudaah banyak orang-orang menghembuskan napas lega. Dan bisa jadi pendukung ahok lebih ‘menggila’ karena Ahok tetap dipenjara. Jika begitu kejadiannya, untuk mengamankan suasana, kembali pemerintah melakukan ‘barter citra’ dengan (akan) melepaskan Ahok? Itu konyol namanya (jika tidak mau dikatakan lebih kasar), hehe.
