"Sejak tahun lalu, Abhaman Samad sudah tahu diincar," ungkap Direktur Komite Pemantau Legislatif, Syamsuddin Alimsyah.
Menurut Syamsuddin yang juga sahabat Samad ini, Para pimpinan KPK mengetahui telah menjadi target operasi sejak setahun lalu. Ditambahkan Syamsuddin, rangkaian upaya kriminalisasi KPK bukan semata dipicu oleh langkah komisi antirasuah menetapkan Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka tetapi karena adanya kebijakan percepatan tiga kasus besar, yaitu kasus Hambalang, kasus Century dan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Dan, ketika KPK mau mengungkap kasus BLBI inilah muncul masalah Feriani.
Katakanlah curhat Samad kepada sahabatnya ini benar. Logikanya, jika Samad sudah diincar sejak setahun lalu gegara berniat mengungkap tiga kasus besar yang sarat muatan politik tersebut, seharusnya Samad bersikap waspada. Tapi faktanya, Samad justru membuka dirinya untuk menjadi sasaran tembak dengan mendekati politisi PDIP. Dan, pendekatan Samad terkait upaya pencawapresannya itu bukan hanya diungkap oleh politisi PDIP Hasto Kristianto. Jauh sebelum Hasto, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto telah mengungkapkan dugaan pelanggaran kode etik KPK oleh Samad.
Bambang menyatakan, ada rencana para pimpinan KPK menggelar rapat. Rapat pimpinan itu direncanakan terkait Samad yang beberapa waktu lalu bertemu dengan Jokowi menyangkut isu cawapres. Salah satu hal yang hendak diklarifikasi dari Samad adalah pernyataannya yang mengatakan, Samad telah mendapat restu dari pimpinan KPK untuk bertemu Jokowi.
Bukan saja kepada PDIP, Samad pun diduga ada main mata dengan Partai Demokrat menyangkut proses hukum terhadap Anas Urbaningrum. Dugaan tersebut diungkapkan pengacara Anas, Adnan Buyung Nasution. Adnan menyatakan siap melawan manuver-manuver yang dilancarkan pihak Istana dalam mengintervensi KPK terhadap proses hukum Anas.
"Saya sengaja datang untuk mendampingi mas Anas. Untuk menjaga, meluruskan agar pemeriksaan itu berdasarkan hukum dan penghormatan kepada HAM, karena perkara Anas ini kan ada nuansa politiknya. Karena itulah saya merasa perlu mendampingi Anas," kata Adnan di halaman kantor KPK, Jakarta.
"Apa bukti bahwa ini bernuansa politik, saya kira semua tahulah dari Jeddah tanah suci, Presiden SBY meminta KPK supaya menyelesaikan perkara Anas, ini kan satu perintah, yah seharusnya KPK menolak perintah-perintah begitu. Tapi okelah ayo kita lihat ya bersama-sama bagaimana pemeriksaan KPK apakah jujur, lurus, adil, atau ini sekedar pencitraan untuk kekuasaan negara ini. (Ini seperti) pencitraan untuk sekedar tegakan hukum, makanya saya mau tahu hukum apa yang mau digunakan ini, kan dari semulah sudah gak jelas tuduhannya apa," jelas Adnan panjang lebar.
Dari pernyataan Bambang selaku pimpinan KPK dan Adnan selaku pengacara tersebut semakin kuat dugaan adanya “main mata” antara pimpinan KPK dengan politisi. Lebih parah lagi, pimpinan KPK bermain di dua kaki. Satu kaki dijejakkan di penguasa atau pemrintah (Demokrat), satu kaki lagi dipijakkan di pihak oposisi (PDIP). Demokrat dikait-kaitkan dengan kasus Century dan Hambalang, sementara PDIP dikaitkan dengan kasus BLBI. Jadi, bagaimana mungkin KPK bisa menyelesaikan 3 kasus besar tersebut kalau pimpinannya main mata dengan “targetnya”.
Kalau dilihat dukungan, bahkan desakan kepada KPK untuk menyelesaikan ketiga kasus itu sangat besar, khususnya pada kasus Century. Faktanya, ketiga kasus tersebut belum juga dituntaskan oleh KPK. Wajar saja jika ketiga kasus tersebut mangkrak tanpa kejelasan mengingat muatan politiknya. Tapi, bagaimana dengan kasus korupsis kuota impor daging sapi? Kasus ini pun terhenti hanya pada Luthfi Hasan Ishaaq (LHI) dan Ahmad Fathanag. Padahal dari rekaman percakapan telepon terungkap masih banyak peserta lainnya yang ikut bermain dalam kuota impor sapi. Ambil contoh sosok yang disebut Bunda Putri. Sosok ini ditemukan dalam berbagai percakapan dan dari komputer LHI. Foto yang diduga sebagai Bunda Putri pun tersebar di media sosial. Tapi, apa KPK berhasil menuntaskan kasus ini? Jawabnya tidak!
Kasus impor daging sapi ini menunjukkan ketikdakmampuan KPK pimpinan Samad dalam penuntasan sebuah kasus yang melibatkan politisi, sekalipun muatan politik dalam kasus sapi tidak seberat, bahkan jauh lebih ringan dari kasus Century atau BLBI. Jangankan kasus berat, masalah administrasi terkait kepemilikan senjata oleh 21 penyidik KPK saja, Samad dan pimpinan KPK lainnya tidak mampu membereskan. Jadi, di mana logikanya kalau Samad berniat mempercepat penuntasan BLBI, Century, dan Hambalang?
Sumber: