Seperti yang telah diprediksikan sejak November 2013 oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, Geofisika (BMKG) pada awal Januari 2014 ini cuaca ekstrim menyerang Jabodetabek. Dan, sejak Minggu (12/1/2014) beberapa titik di Jakarta mulai direndam banjir. Dan, menurut perkiraan BMKG intensitas hujan akan sampai pada puncaknya pada pertengahan Januari sampai pertengahan Februari mendatang.
Banyak yang berharap banjir kali ini bukan hanya menenggelamkan Jakarta, tetapi juga “menenggelamkan” gubernurnya, Jokowi. Dalam dunia politik harapan ini tidak salah. Karena mungkin isu banjir ini menjadi upaya pamungkas untuk meredam moncernya tingkat keterpilihan Jokowi jelang pilpres 9 Juli 2014 nanti.
Apakah isu banjir dapat menenggelamkan Jokowi?
Jika berkaca pada banjir 2013 lalu, di mana banjir besar melanda Jakarta, apalagi setelah ambrolnya tanggul Banjir Kanal Barat (BKB) sepanjang 30 meter di sisi Jalan Latuharhary, Jakarta Pusat. Jebolnya tanggul yang terjadi pada 17 Januari 2013 pukul 10.00 WIB pagi ini mengakibatkan melimpahnya tumpahan air ke Jalan Teluk Betung dan Tosari. Aliran air akan sampai ke Jalan Thamrin dan Jalan Sudirman. Tanggul jebol tersebut merendam rel kereta api arah ke Stasiun Tanah Abang dan Manggarai. Akibatnya, kereta api Tanah Abang-Depok, Tanah Abang-Manggarai, tidak dapat beroperasi. Selain itu, jebolnya tanggul tersebut juga berdampak pada Jalan Teluk Betung menuju Tosari, belakang Bunderan Hotel Indonesia, Jalan Sudirman, dan Jalan Thamrin yang tergenang oleh air.
Menurut Jokowi, jebolnya tanggul disebabkan kurangnya kontrol manajemen ke lapangan. Maka jelas, tragedi meluapnya air dari tanggul ini diakui oleh Gubernur DKI Jakarta sendiri sebagai kesalahan manusia (human error). Dan sebagai pemimpin tertinggi di propinsi ibu kota ini sudah sepantasnya bila Jokowi diposisikan sebagai orang yang paling disalahkan dan layak untuk dikecam.
Tapi, fakta rilis survei bicara sebaliknya, tingkat elektabilitas Jokowi justru melejit pasca bencana banjir. Dalam survei yang dirilis Litbang Kompas pada Juni 2013 dukungan terhadap Jokowi melonjak menjadi 23,6% dari sebelumnya hanya 13,3% sama pada Desember 2012. Dari sini dapat disimpulkan bila bencana banjir yang merendam ibu kota saat itu justru berpengaruh positif pada tingkat elektabilitas Jokowi.
Kok bisa, Jakarta tenggelam, gubernurnya malah melesat?
Banjir ibu kota memang menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan janji-janji kampanye Jokowi-Ahok. Dan, dari survei Indo Barometer bertajuk “Setahun Jokowi-Basuki dan Evaluasi Kinerja menurut Publik Jakarta (Survei DKI Oktober 2013)” yang dirilis tepat setahun pemerintahan Jokowi-Ahok terekam kepuasan warga atas penanganan masalah banjir dan macet. Dalam survei ini 58,5% dari 400 responden berpendapat gubernur/walikota/pemprov sebagai pihak yang bertanggung jawab atas masalah banjir. Dan, dari 400 responden yang tersebar di seluruh Wilayah DKI tersebut 71,5%-nya menyatakan puas atas penanganan masalah banjir oleh pemerintah Jokowi-Ahok.
Dari laporan survei Indo Barometer itu nampak jelas apabila responden melihat tindakan yang diambil saat banjir mengepung serta. Dan, hal ini jelas terlihat dari bagaimana Jokowi memobilisasi seluruh elemen yang ada di Jakarta. Saat mengatasi jebolnya tanggul, misalnya, terekam dalam kamera bagaimana Satpol PP, Petugas Dinas Pekerjaan Umum DKI, Kopassus, TNI AU, TNI AL, dan Kodam Jaya masih bergotong royong untuk memperbaiki tanggul yang jebol.
Saat mengatasi banjir itulah masyarakat bisa melihat langsung aksi Jokowi. Hal ini berbeda dengan kebijakan Jokowi dalam mengatasi kemacetan ibu kota yang kurang nampak di mata publik. Karenanya tidak mengherankan bila dalam survei Indo Barometer yang disponsori oleh Pemprov DKI Jakarta, sebanyak 73,3% responden menjawab tidak puas atas penanganan masalah macet dan 36,3% responden mengatakan gubernur/walikota/pemprov sebagai pihak penanggung jawabnya.
Apa Kata HNW dan Ruhut?
Saat warga DKI Jakarta sedang tertimpa musibah banjir, Ketua Fraksi DPR RI PKS Hidayat Nurwahid malah menyerang Jokowi. Pernyataan Jokowi yang meminta agar terdapat cukup satu pos komando (posko) banjir di satu wilayah rawan banjir dipelintir HNW menjadi Jokowi melarang mendirikan posko banjir.
“Seharusnya jangan begitu, harusnya semua membantu, memberikan bantuan ke masyarakat entah itu parpol, ormas, perusahaan ke terkena korban banjir. Harusnya jangan suudzon berburuk sangka. Gubernur harus merealisasikan janji-janji kampanye,” pelintir HNW sebagaimana dikutip oleh situs partainya sendiri, pksjaktim.org.
Berbeda dengan HNW, kader Demokrat Ruhut Sitompul justru meminta seluruh pihak mendukung program kerja yang dicanangkan Jokowi. Menurutnya, menyelesaikan masalah banjir tidak semudah membalik telapak tangan. Ruhut mengaku memahami kesulitan yang dihadapi Jokowi dan Ahok.
"Jangankan Jokowi Ahok, Superman pun kesulitan menyelesaikan banjir dan macet di Jakarta," ujar Ruhut seperti yang dikutip republika.co.id.
Tapi, saat banjir menenggelamkan Jakarta tahun ini sikap Ruhut berubah. Kali ini Ruhut menyerang Jokowi sekaligus mengritik blusukannya. Menurutnya, kerja blusukan Jokowi selama ini tidak berpengaruh apa pun terhadap upaya pencegahan banjir. Rupanya Ruhut melupakan sikapnya setahun lalu.
Menanggapi serangan politisi semacam Ruhut, Jokowi tidak mempermasalahkannya dan lebih memilih fokus menyelesaikan persoalan banjir yang setiap tahun melanda Ibu Kota.
"Ya, enggak apa-apa. Apanya sih yang mau disasar?" kata Jokowi ketika blusukan ke Waduk Pluit, Jakarta Utara, Senin (13/1/2014).
Kesimpulannya
Dari rilis survei Litbang Kompas dan Indo Barometer, isu banjir tidak akan menenggelamkan Jokowi. Justru isu ini akan melesatkan tingkat elektabilitas Jokowi selama Gubernur DKI ini mampu menunjukkan kepemimpinannya selama bencana melanda dan tidak menghiraukan serangan-serangan tidak berargumen para politisi.
