Hanya sehari jelang batas akhir pendaftaran pasangan cagub-cawagub DKI 2012-2017, secara mendadak PDIP menikung tajam. Pada hari itu,18 Maret 2012, PDIP mengumumkan pencalonan Jokowi. Oleh PDIP, Walikota Solo itu dipasangkan dengan Dedi Mizwar.
Dengan pencalonan Jokowi sebagai cagub, secara otomatis PDIP keluar dari koalisi yang dibangunnya bersama Demokrat dan sejumlah parpol lainnya. Manuver tajam PDIP ini telah memaksa Demokrat mengurungkan deklarasi pasangan Foke (Demokrat) dan Adang Ruchiyatna (PDIP) yang rencananya akan digelar pada hari itu.
Ditinggal pergi oleh PDIP, mau tidak mau, Demokrat harus menjalankan skenario keduanya. Dan, Nara pun akhirnya terpilih sebagai cawagub untuk mendampingi Foke sang cagub petahana.
Ternyata, kejutan PDIP tidak berhenti samlai situ. PDIP yang telah bergandengan dengan Gerindra masih bermanuver jelang jam-jam terakhir. Dedi dicoret dari nama cawagub dan digantikan oleh Ahok.
Pencalonan Jokowi pastinya telah melewati serangkaian pertimbangan. Apalagi, tingkat elektabilitas Jokowi hanya berkisar dj angka 6%. Sementara Foke berada di posisi teratas dengan 30%. Di atas Jokowi pun masih ada Tantowi Yahya (19%) dan Faisal Basri (15%). Tingkat elektabilitas Jokowi saat itu pun sejajar dengan Sandiaga Uno.
Jelas, tingkat elektabilitas bukan menjadi pertimbangan utama bagi PDIP dalam menentukan calon kepala daerah. Hal serupa pun terlihat pada Pilkada 2013 yang digelar di sejumlah daerah. Jagoan-jagoan PDIP ketika itu, seperti Rieke Dyah Pitaloka, Effendi Simbolon, Ganjar Pranowo, Bambang DH, Puspayoga, tidak memiliki tingkat elektabilitas yang tinggi. Elektabilitas mereka berada jauh dari calon petahana. Sederhananya. PDIP tidak tergiur dengan tingkat elektabilitas yang dirilis oleh sejumlah lembaga survei.
Pengumuman pencalonan Jokowi memang mendadak, tetapi tidak untuk pertimbangannya. Jokowi saat itu baru saja melanjutkan periode kedua masa pemerintahannya di Solo setelah memenangi Pilwalkot Solo 2010. PDIP pastinya sudah menganalisis kalau mayoritas warga Solo tidak keberatan dengan majunya Jokowi ke Jakarta. Hasil analisis PDIP itu benar, warga Solo tidak keberatan, bahkan mendukung pencalonan Jokowi.
Karakter Solo berbeda dengan Surabaya. Surabaya yang lebih majemuk ketimbang Solo lebih sulit ditangkap arah sikapnya. Kepada warga Surabaya, PDIP perlu melakan test. Hasilnya, mayoritas warga Surabaya menolak pencalonan Risma. Maka, kecil kemungkinan PDIP mencalonkan Risma.
Lantas, bagaimana dengan Bupati Batang Yoyok Riyo Sudibyo yang kaya akan prestasi itu? Sampai sekarang belum ada elit PDIP yang menyuarakan pencalonan Yoyok. Tetapi, kalau berkaca pada Pilgub DKI 2012, bisa saja secara mendadak PDIP mencalonkan Yoyok. Bukan hanya Yoyok, PDIP masih memiliki sejumlah kader berprestasi yang saat ini tengah memimpin daerahnya masing-masing
Manuver PDIP dalam Pulgub DKI 2013 itu nyaris tidak pernah terpikirkan sama sekali. Apalagi Taufik Kiemas dalam berbagai kesempatan menyatakan dukungan penuh PDIP kepada pasangan Foke-Adang. Kalau begitu, jyelang Pilgub DKI 2017 ini pun, tidak satu pun pernyataan dari elit PDIP yang bisa dijadikan patokan atas sikap PDIP dalam menentukan arah dukungannya.
Berbeda dengan Pilgub DKI 2012, saat ini posisi PDIP jauh lebih bebas merdeka. Pada 2012 PDIP hanya memiliki 11 kursi DPRD DKI. Sementara syarat minimal adalag adalah 15 kursi. Karena itu, kalau ingin mencalonkan kadernya PDIP harus mendapat dukungan dari parpol lainnya. Sebaliknya, kursi yang dimiliki PDIP saat ini melebihi jumlah minimal kursi yang disyaratkan. Jadi, PDIP bisa maju tanpa harus menggandeng satu parpol pun.
