Pildun U20: Seharusnya Pemerintah Mencontoh Kominfo saat Pro-Kontra PSE

Indonesia dipastikan telah gagal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Di luar kegagalan tersebut, pemerintah dan PSSI pun gagal membangun narasi-narasi positif. Akibatnya, perasaan bangsa ini pun semakin remuk-redam.

Tapi, andai saja pemerintah meniru Kominfo dalam membangun narasi terkait PSE, mungkin saja suasana kebatinan bangsa Indonesia tidak seremuk redam ini. Bahkan, bisa jadi pemerintah justru mendapatkan acungan jempol.

Penolakan Timnas Israel: Sikap Pemerintah Jokowi sudah Tepat

Rabu malam 30 Maret 2023, FIFA secara resmi menginformasikan pembatalan status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 2023. FIFA sendiri tidak secara gamblang menjelaskan alasannya. FIFA hanya mengungkapkan "situasi terkini" sebagai alasannya. 

"FIFA telah memutuskan, karena keadaan saat ini, untuk menghapus Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023," tulis FIFA. 

Tapi, apa yang dimaksud "situasi terkini"?

Tak ada yang tahu pasti. 

Sejumlah pihak menduga "situasi terkini" yang dimaksud FAFA terkait polemik timnas Israel di Piala Dunia U20 2023 Indonesia. 

Seperti yang diberitakan media, sejumlah pihak diberitakan menolak keikutsertaan timnas Israel di Piala Dunia U20 2023. Gubernur Bali I Wayan Koster dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, misalnya, keduanya dengan tegas menolak keikutsertaan timnas Israel bermain di Indonesia, khususnya di wilayah mereka.

Konon, penolakan keduanyalah yang mendorong FIFA membatalkan drawing Piala Dunia U20 2023 di Bali pada 31 Maret 2023 lalu.

Karuan, tudingan yang dialamatkan kepada kedua kader PDIP itu dibantah oleh Arya Bima. Arya tak menerima bila pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 disebabkan sikap Ganjar dan Koster. 

"Jadi Indonesia itu sejak awal meminta kalau memang penyelenggaraan digelar di Indonesia, maka tawarannya tidak ada atribut Israel, bendera Israel, tak ada juga lagu kebangsaan Israel," ungkap Arya dalam salah satu program talk show.

Lebih lanjut Arya mengatakan, permintaan tersebut diajukan oleh pemerintah Indonesia melalui Menpora.

Jika benar alasan pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023 karena seperti yang dibeberkan Arya, maka sesungguhnya sikap pemerintah sudah benar. Sebab, sikap pemerintah tersebut sejalan dengan konstitusi yakni pada Pembukaan UUD 1945 pada alenia pertama, yaitu "bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, oleh sebab itu penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan.

Selain itu, hubungan Indonesia dan Israel juga tertuang dalam Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (PERMENLU) Nomor 3 tahun 2019 tentang Panduan Umum Hubungan Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah.

Pada Bab X menegaskan bahwa Indonesia tak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel dan menentang penjajahan Israel atas wilayah dan bangsa Palestina. Disebutkan juga, "c. tidak diizinkan pengibaran/penggunaan bendera, lambang, dan atribut lainnya serta pengumandangan lagu kebangsaan Israel di wilayah Republik Indonesia".

Selain sesuai konstitusi, sikap pemerintah Jokowi ini pun sejalan dengan sikap pemerintah Soekarno yang menolak kehadiran Israel saat kualifikasi Piala Dunia 1958 dan Asian Games 1962.

Atas sikap tegas Soekarno tersebut, Indonesia dianggap melanggar aturan IOC dengan memasukkan politik ke dalam olahraga. Akibatnya, keanggotaan Indonesia di IOC ditangguhkan dan Indonesia dilarang tampil di Olimpiade 1964. Sanksi tersebut baru bisa dicabut asalkan Indonesia berjanji tidak mengulangi kesalahan serupa di masa depan.

Tapi, alih-alih minta maaf, Soekarno justru balik menuding IOC-lah yang main politik dengan melarang RRC masuk sebagai anggotanya. Soekarno kemudian menarik Indonesia dari keanggotaan IOC. Lantas, Bung Karno mencanangkan Olimpiade tandingan bernama Ganefo yang diikuti negara-negara kekuatan berkembang. 

Maka sangat jelas, sikap pemerintah terhadap keikutsertaan Israel sudah tepat.

Sayangnya, pemerintah Jokowi salah atau gagal membangun narasi. 

Strategi Komunikasi dan Narasi Kominfo dalam Meredam Polemik PSE Kominfo

Jokowi bukanlah Soekarno. Era Jokowi pun tidak sama dengan era Soekarno. Gaya kepemimpinan dan gaya komunikasi serta masa presiden pertama dan ketujuh itu berbeda. Jokowi tidak mungkin bersuara lantang seperti Soekarno, apalagi menantang.

Tapi, Jokowi seharusnya bisa menjelaskan dengan baik bila penolakan keikutsertaan Israel dalam Piala Dunia U20 atas dasar konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, penolakan timnas Israel juga merupakan pengejawantahan penegakan kedaulatan NKRI. 

Sesungguhnya, polemik serupa pernah menghantam Kominfo saat mewajibkan seluruh perusahaan penyelenggara sistem elektronik, baik nasional maupun internasional, untuk mendaftar PSE (Penyelenggara Sistem Elektronik) Kominfo.

Ketika itu terjadi pro-kontra. Banyak perusahaan, khususnya perusahaan besar yang bermarkas di luar negeri yang menolak mendaftarkan perusahaan ke PSE Kominfo.

Tapi, Menkominfo Johnny G Plate keukeuh. Dengan tegas Johnny, menyatakan pendaftaran PSE dalam rangka menjaga kedaulatan digital. Padahal, sikap Johnny hanya berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 yang mengatur pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) tersebut diterbitkan guna melindungi kepentingan masyarakat dan bangsa. Dari sinilah adanya upaya negara dalam menjaga kedaulatannya. 

Upaya menjaga kedaulatan negara ini dapat terbaca dari serangkaian pernyataan Menkominfo Johnny G Plate. Misalnya, dalam sebuah kesempatan Johnny menegaskan diterbitkannya Permen Kominfo No. 5/2020 berangkat dari kesadaran untuk menegakkan kedaulatan digital (digital sovereignty).

Dalam wawancara dengan Deddy Corbuzier yang diunggah lewat platform Youtube pada 2 Agustus 2022, Menkominfo Johnny G Plate menjelaskan panjang lebar tentang tiga fase bangsa Indonesia dalam menegakkan kedaulatan negara. 

Fase pertama, adalah pada saat perjuangan kemerdekaan politik dan teritorial. Fase pertama tersebut dilanjutkan dengan fase kedua. Dalam fase kedua, Indonesia berupaya mencapai kedaulatan maritimnya melalui Deklarasi Djuanda pada 1957. Dan saat ini, Indonesia tengah mewujudkan fase ketiga kedaulatannya, yaitu kedaulatan digital. 

"Kita menjaga kedaulatan digital, jangan sampai terbentuk koloni-koloni, seperti pada saat perjuangan kemerdekaan," terang Johnny yang dalam wawancara tersebut tampak santai dengan mengenakan jaket kulit berwarna coklat.

Jika diamati, ketika polemik PSE Kominfo meledak, sebelumnya publik tidak menyoroti kedaulatan digital. Ketika itu, pembahasan tentang  teknologi digital hanya berkutat pada pemanfaatan kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi. Karenanya, tema kedaulatan digital yang diketengahkan Menkominfo Johnny G Plate dan jajarannya masih terdengar asing di telinga sebagian besar masyarakat Indonesia.

Tetapi, berkat ketelatenan Menkominfo Johnny G Plate dan jajarannya, perlahan publik mulai mengerti tentang perlunya menjaga kedaulatan digital.

Kalau saja, pemerintah Jokowi mencontoh strategi komunikasi serta narasi Kominfo dalam meredam polemik PSE Kominfo, mungkin dicoret Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 oleh FIFA tidak sampai menghancurkan suasana kebatinan bangsa Indonesia.

Bahkan, dengan mengetengahkan narasi menjaga kedaulatan dan konstitusi, pemerintah Jokowi bisa mendapat acungan jempol.