Mohon tunggu...
Gatot Swandito
Gatot Swandito Mohon Tunggu... Administrasi - Gatot Swandito

Yang kutahu aku tidak tahu apa-apa Email: gatotswandito@gmail.com

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan

Pildun U20: Seharusnya Pemerintah Mencontoh Kominfo saat Pro-Kontra PSE

4 April 2023   12:53 Diperbarui: 4 April 2023   12:57 363
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

"Jadi Indonesia itu sejak awal meminta kalau memang penyelenggaraan digelar di Indonesia, maka tawarannya tidak ada atribut Israel, bendera Israel, tak ada juga lagu kebangsaan Israel," ungkap Arya dalam salah satu program talk show.

Lebih lanjut Arya mengatakan, permintaan tersebut diajukan oleh pemerintah Indonesia melalui Menpora.

Jika benar alasan pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023 karena seperti yang dibeberkan Arya, maka sesungguhnya sikap pemerintah sudah benar. Sebab, sikap pemerintah tersebut sejalan dengan konstitusi yakni pada Pembukaan UUD 1945 pada alenia pertama, yaitu "bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, oleh sebab itu penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan.

Selain itu, hubungan Indonesia dan Israel juga tertuang dalam Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (PERMENLU) Nomor 3 tahun 2019 tentang Panduan Umum Hubungan Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah.

Pada Bab X menegaskan bahwa Indonesia tak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel dan menentang penjajahan Israel atas wilayah dan bangsa Palestina. Disebutkan juga, "c. tidak diizinkan pengibaran/penggunaan bendera, lambang, dan atribut lainnya serta pengumandangan lagu kebangsaan Israel di wilayah Republik Indonesia".

Selain sesuai konstitusi, sikap pemerintah Jokowi ini pun sejalan dengan sikap pemerintah Soekarno yang menolak kehadiran Israel saat kualifikasi Piala Dunia 1958 dan Asian Games 1962.

Atas sikap tegas Soekarno tersebut, Indonesia dianggap melanggar aturan IOC dengan memasukkan politik ke dalam olahraga. Akibatnya, keanggotaan Indonesia di IOC ditangguhkan dan Indonesia dilarang tampil di Olimpiade 1964. Sanksi tersebut baru bisa dicabut asalkan Indonesia berjanji tidak mengulangi kesalahan serupa di masa depan.

Tapi, alih-alih minta maaf, Soekarno justru balik menuding IOC-lah yang main politik dengan melarang RRC masuk sebagai anggotanya. Soekarno kemudian menarik Indonesia dari keanggotaan IOC. Lantas, Bung Karno mencanangkan Olimpiade tandingan bernama Ganefo yang diikuti negara-negara kekuatan berkembang. 

Maka sangat jelas, sikap pemerintah terhadap keikutsertaan Israel sudah tepat.

Sayangnya, pemerintah Jokowi salah atau gagal membangun narasi. 

Strategi Komunikasi dan Narasi Kominfo dalam Meredam Polemik PSE Kominfo

Jokowi bukanlah Soekarno. Era Jokowi pun tidak sama dengan era Soekarno. Gaya kepemimpinan dan gaya komunikasi serta masa presiden pertama dan ketujuh itu berbeda. Jokowi tidak mungkin bersuara lantang seperti Soekarno, apalagi menantang.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun