Tak hanya membantah rumor miring tentang pengunduran dirinya, Johnny pun menyerang balik pihak-pihak penyembur rumor. Menariknya serangan rumor yang yang dibombardirkan ke dirinya, dibalas Johnny dengan sindiran halus."Politisi rasa presiden", sindir Menkominfo Johnny G Plate.
"Terlalu banyak politisi saat ini yang merasa seolah olah jadi Presiden dadakan dan mencoba mengatur prerogative rights Presiden. Nggak usah lah itu, tidak perlu membuat ruang publik dan diskursus politik menjadi bising yang tidak bermanfaat," sindirnya.
Lebih dari itu, sebagai yang mendapat amanat sebagai menteri yang membidangi komunikasi dan informatika, Johnny tetap menunjukkan sikap profesionalnya dengan terus bekerja.
Pada 4 Januari 2023, misalnya, Menkominfo Johnny G. Plate melakukan inspeksi mendadak ke lokasi pembangunan Pusat Data Nasional (PDN) di kawasan Greenland International Industrial Center Deltamas, Cikarang, Bekasi, Jawa Barat.
Proyek yang sudah berjalan dua bulan sejak groundbreaking ini ditinjau secara mendadak untuk mengetahui perkembangannya. Saat melakukan peninjauan, Menkominfo meminta pembangunan dilakukan sesuai rencana dan standar internasional.
Menariknya, PDN merupakan salah satu proyek strategis nasional yang menjadi perhatian Presiden Jokowi. Dengan meninjau proyek PDN, secara simbolis Johnny Plate bukan saja mengirim sinyal kepada masyarakat bahwa dirinya tidak terpengaruh oleh isu reshuffle, tetapi juga tetap menunaikan amanat yang diberikan oleh Presiden Jokowi.
"Nasdem bukan desertir politik dan akan terus berpolitik secara rasional dan realistis. Yang buat bising sama dengan tidak memberikan dukungan pada pemerintah dan bahkan dapat mengganggu jalannya roda pemerintahan," tegas Johnny Plate pada kesempatan yang berbeda.
Pernyataan Johnny G Plate ini bukan sekadar menegaskan sikap politik Nasdem yang disebut Johnny rasional dan realistis, melainkan juga serangan balik ke arah PDIP yang karena pernyataan-pernyataannya terkait reshuffle justru mengganggu roda pemerintahan.Â
Jokowi yang Hampir Dimakzulkan Gegara Pilih Budi Gunawan
Pasca meneken Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja alias Perppu Ciptaker, Presiden Jokowi terancam dimakzulkan.
Sebab, Perppu Ciptaker merupakan pelanggaran konstitusi lantaran melabrak putusan MK terhadap Undang-undang Ciptaker. Pelanggaran Konstitusi ini disebabkan karena Perppu Ciptaker merupakan pengganti UU Ciptaker yang oleh MK dinyatakan inkonstitusional bersyarat pada November 2021. MK pun menegaskan UU Ciptaker cacat formal.
Untuk itu, MK memberi waktu selama dua tahun kepada pemerintah dan DPR untuk memperbaiki UU Ciptaker, Jika tidak, UU Ciptaker dinyatakan inkonstitusional.
