Tidak ada alasan bagi pemerintah Jokowi untuk tidak membeberkan dokumen TPF terkait kasus kematian Munir. Celakanya dokumen itu sekarang hilang tidak jelas rimbanya. Tapi, karena sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk membeberkan isi dari dokumen itu, karenanya, mau tidak mau, dokumen TPF yang hilang itu harus dicari dan ditemukan.
Munir meninggal dalam perjalanannya dari Indonesia menuju Belanda pada 7 September 2004 itu pasti. Menurut hasil otopsi Tim Forensik Belanda (NFI), Munir tewas akibat keracunan arsenik. Hasil otopsi NFI inilah yang kemudian dijadikan landasan untuk menyelidiki kematian Munir.
Bagaimana kalau jenazah Munir diotopsi ulang, lalu hasilnya berbada 180 derajat dengan hasil otopsi NFI? Bisa diperkirakan akan banyak yang menuding dokter forensik Indonesia melakukan kebohongan publik. Media pun pastinya akan lebih memihak temuan NFI ketimbang hasil otopsi dokter forensik Indonesia.
Karena mengacu pada temuan NFI yang menyatakan Munir diracun dalam perjalanan dari Indonesia menuju Belanda -sebuah modus pembunuhan yang terbilang sulit- mau tidak mau otak pembunuhan harus diarahkan kepada Badan Intelijen Negara (BIN) sebagai institusi yang memiliki kemampuan membunuh dengan tingkat kesulitan yang tinggi serta memiliki akses dan aset pada Garuda Indonesia dan Angkasapura sebagai pengelola Bandara Soekarno-Hatta.
Untuk mengarahkan pelaku pembunuhan Munir kepada BIN perlu dibangun sebuah skenario. Harus diciptakan sebuah kondisi agar skenario itu bisa dipercaya. Tetapi, sebagaimana kejahatan yang tidak pernah sempurna, demikian juga dengan skenario BIN sebagai dalang pembunuhan Munir. Setidaknya, banyak kelemahan dari pengkondisian Munir dibunuh oleh BIN.
Apa sih motif BIN dan Deputi V BIN Muchdi PR untuk menghabisi Munir? Mari kita simak berita Tempo.co yang posting pada Kamis, 11 Desember 2014 bisa dibaca serentetan motif pembunuhan Munir.
Katanya, Munir dibunuh karena memegang data penting seputar pelanggaran hak asasi manusia seperti pembantaian di Talang Sari, Lampung, pada 1989, penculikan aktivis 1998, referendum Timor Timur, hingga kampanye hitam pemilihan presiden 2004. Pertanyaannya, apakah hanya Munir yang memegang data penting tersebut. Bukankah dalam aktivitasnya Munir pun bekerja sama dengan banyak aktivis HAM lainnya dan tentunya juga pihak-pihak terkait.
Jadi, kalau pun data itu berbahaya, bukan hanya Munir yang memegangnya. Lantas, kenapa hanya Munir yang dibunuh? Dan, bukankah setelah kematian Munir, data itu tidak ikut terkubur. Soal kepemilikan data ini sudah dibantah oleh Suciwati, istri Munir. Katanya Munir tidak menyimpan dokumen-dokumen penting soal pelanggaran HAM. Lagipula, informasi tentang kasus Talang Sari dan Timtim sudah bukan lagi jadi barang rahasia.
Motif pembunuhan juga dikaitkan dengan pemberantasan terorisme yang pada 2004 menjadi agenda nasional. Indonesia menjadi bagian “War on Terror” yang dicetuskan Amerika Serikat setelah serangan 11 September 2001. Munir kerap mempertanyakan metode Detasemen Antiteror dan BIN menangkap para pelaku teror tanpa mempertimbangkan hak asasi. Motif ini juga sama lemahnya. Karena bukan hanya Munir yang mempertanyakan soal metode Densus 88 dan BIN, malah dalam persoalan ini Munir kalah lantang dari aktivis Islam. Kok, hanya Munir yang dibunuh?
Ada lagi yang mengatakan kalau pembunuhan itu dilakukan BIN karena Munir kerap kali menghalang-halangi operasi intelijen. Pertanyaannya, bagaimana cara Munir menghalangi operasi intelijen? Kalau pun memang benar, pernyataan ini justru menjadi bumerang bagi Munir. BIN adalah institusi yang bertugas menjaga keamanan negara. BIN bukan organisasi kejahatan layaknya mafia. Kalau Munir menghambat operasi BIN, itu sama saja dengan mengancam keamanan negara. Dengan kata lain, Munir adalah pengkhianat negara.
Lantas, apa motif BIN membunuh Munir? Tidak ada motif sama sekali. Munir bukan orang yang dianggap berbahaya, apalagi sampai mengancam BIN. Justru, BIN sangat dirugikan dengan modus pembunuhan Munir ini.
