Kemarin saya membaca komentar Dab Elde yang menanyakan soal somasi Pak SBY. Jawaban Mas Mul, rencananya minggu depan beserta timnya akan melaporkan Pak SBY ke Komnas HAM. Malah, hari ini Mas Mul menuliskannya dalam satu artikel yang diposting pagi tadi.
Sebagai “warga binaan media” yang aktif di Kompasiana tentu saja saya mendukung pelaporan loyalis Mas Anas tersebut. Alasannya sederhana, somasi Bang Palmer yang dilayangkan ke Mas Mul hanya didasari perbedaan pemaknaan kata “memerintah” dalam artikel yang diposting di Kompasiana. Bang Palmer memaknainya sebagai denitatif, sedang Mas Mul menuliskan “memerintah” dengan makna konotatifnya.
Sedang somasi yang dikirim untuk Ustadz Fahri Hamzah terkesan mengada-ada. Lho, bukannya wajar bila Ustadz Fahri mendesak KPK untuk segera memeriksa Mas Ibas yang konon, katanya, menerima duit proyek Hambalang dari Mbak Yulianis. Di mana letak kesalahan Ustadz Fahri?
Kalau ada warga negara yang pernyataannya dimaknai berbeda oleh penguasa lantas disomasi, bisa-bisa tidak ada lagi yang nyentil penguasa. Demikian pula kalau ada desakan dari warga negara yang dianggap merugikan penguasa lantas somasi dikirimkan, bisa-bisa nanti tidak ada lagi warga negara yang berani mendesak ini-itu.
Sedang untuk Pak Rizal Ramli yang mengatakan Pak Boediono dijadikan wapres sebagai gratifikasi atas bailout Century memang Pak SBY sebaiknya meminta penjelasan. Pak Rizal pastinya mengungkapkan hal itu hanya atas dasar analisanya saja yang tanpa bisa dibuktikan. Sebagai tokoh, sebaiknya Pak Rizal dan teman-temannya jangan bicara tanpa bukti. Kalau Cuma analisa, uneg-uneg lebih baik disimpan saja atau off the record bila diwawancarai.
Tapi, sebagai pemimpin, Pak SBY juga jangan terlalu tipis kupingnya terhadap kritik. Kalau tipis kuping karena jerit tangis rakyat yang kesusahan, desakan rakyat yang minta perubahan itu baru bagus.
Karenanya, pelaporan Mas Mul dan Mas-Mas loyalis Anas lainnya ke Komnas HAM sangat baik. Paling tidak, laporan itu bisa dimaknai sebagai jeweran ke telinga Pak SBY yang tipis atas kritik itu. Dan, sebagai warga negara yang lugu yang aktif mengritik siapa pun termasuk beberapa kali Ahok dan Jokowi, saya juga ingin tahu di mana batasan kritik terhadap penguasa.