Tidak ada yang salah dengan walkout-nya Partai Demokrat dari rapat pembahasan RUU Pilkada pada Jumat dini hari tadi. Toh, rapat paripurna DPR memang ajang fraksi-fraksi yang merupakan kepanjangan tangan dari partai politik untuk memperjuangkan kepentingannya masing-masing.
Sebelumnya Demokrat menyatakan sikapnya yang mendukung pilkada langsung dengan 10 syarat. Pernyataan dukungan Demokrat ini tentu saja memberi angin segar bagi pendukung pilkada langsung. Walaupun demikian, tidak sedikit yang masih meragukan komitmen Demokrat. Apalagi dalam benturan konflik kepentingan belakangan ini Demokrat menunjukkan ketidaktegasannya pada sikap yang telah diputuskannya sendiri. Pada Pilpres 2014, misalnya, sekalipun secara institusi Demokrat meyatakan netral, namun dalam prakteknya tanpa sungkan beberapa kader dan petinggi Demokrat menunjukkan dukungannya pada pasangan Prabowo-Hatta dengan membawa-bawa panji-panji Demokrat.
Pergantian kepemimpinan dari SBY ke Jokowi tidak hanya diartikan sebagai turunnya SBY dan naiknya Jokowi. SBY turun dari jabatannya dengan masih membawa kepantingan dan beban pertanggungjawabannya. Dan, naiknya Jokowi mau tidak mau memiliki kosekuensi tersendiri bagi SBY dan lingkarannya.
Tapi, WO-nya anggota legislatif Demokrat dengan hanya menyisakan 6 anggotanya justru memamerkan politik pendek ingatan. Bagaimana tidak, beberapa jam sebelumnya Demokrat baru saja mengajukan 10 syarat bila pilkada digelar secara langsung. Artinya, secara subtansi Demokrat mendukung pilkada langsung. Sedang 10 syarat yang diajukan Demokrat merupakan koreksi atas sengkarutnya pelaksanaan pilkada langsung. Logikanya, karena secara subtansi mendukung pilkada langsung, maka seharusnya Demokrat tidak WO yang berdampak pada ditetapkannya pelaksanaan pilkada lewat DPRD. Apakah Demokrat lupa dengan subtansi gagasan yang baru disuarakannya beberapa jam sebelumnya?
Sebenarnya politik pendek ingatan ini menjadi ciri khas SBY yang juga Ketua Umum Partai Demokrat. Pada 19 Juli 2012SBY pernah mengultimatum para menterinya yang aktif dalam partai politik untuk keluar dari kabinetnya.
“Bagi Saudara yang memang tidak bisa membagi waktu dan harus menyukseskan tugas politik, partai politik mana pun, saya persilakan baik-baik untuk mengundurkan diri,” kata Presiden ketika membuka Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden.
Tapi, setelah terjadi kisruh di internal Partai Demokrat yang dibinanya, SBY sepertinya melupakan ultimatumnya sendiri. SBY malah mengajukan dirinya sendiri sebagai Ketua Umum Partai Demokrat menggantikan Anas Urbaningrum dalam Konggres Luar Biasa Demokrat pada 30 Maret 2013.
“Saya telah memutuskan biarlah saya dikritik dan diserang daripada Partai Demokrat bertambah susah. Barangkali ini takdir saya,” kata SBY memberi alasan soal ia maju sebagai ketua umum parpol.
Tidak berhenti pada dirinya sendiri, SBY pun menarik E.E Mangindaan yang tengah menjabat sebagai Menteri Perhubungan untuk mengurus Partai Demokrat sebagai Ketua Harian Dewan Pembina yang tugasnya membantu Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat yang dijabat oleh SBY sendiri.
Seperti lupa pada pengangkatan dirinya sendiri sebagai Ketua Umum Demokrat yang baru saja terjadi dua minggu sebelumnya, saat membuka Indonesian Young Leader Forum 2013 pada 18 April 2013, Pak SBY dengan tegas berkata, “My loyalty to my party ends, where my loyalty to my country begins.”:
Sumber:
http://www.tempo.co/read/news/2013/03/30/078470237/SBY-Barang-Kali-Ketua-Umum-Takdir-Saya
http://www.thejakartaglobe.com/opinion/the-thinker-for-the-love-of-party/
