Sejak awal kekisruhan pencalonan Komjen Pol. Budi Gunawan (BG) sebagai Kapolri sudah dipenuhi banyak kejanggalan. Kejanggalan pertama dimintanya Kompolnas oleh Jokowi untuk merekomendasikan nama-nama calon Kapolri meski masa pensiun Jenderal Sutarman masih sekitar 10 bulan lagi. Menariknya, Jokowi tidak memberi waktu banyak kepada Kompolnas untuk melakukan proses penjaringan.
Kejanggalan berikutnya adalah kecepatan gerak Jokowi yang begitu menerima rekomendasi dari Kompolnas langsung mengajukan BG sebagai calon tunggal Kapolri. Menariknya, nama BG diberitakan Tempo sebagai salah seorang perwira yang mimiliki rekening gendut. Artinya, Jokowi telah menyadari sejak awal bila pilihannya atas BG akan mendatangkan kontroversi. Benar saja kontroversi pun meletus, terlebih setelah muncul pernyataan dari KPK bila BG telah di-stabilo merah oleh KPK ketika diajukan sebagai calon Menteri.
Kejanggalan selanjutnya adalah bocornya surat yang dibuat Sekneg Pratikno untuk DPR. Dari bocornya surat inilah Indonesia Corruption Watch (ICW) langsung beraksi. Kemudian ICW menemui Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto yang juga salah seorang pendiri ICW. Kemudian, lewat change.org, ICW menggalang petisi penolakan pencalonan Budi Gunawan. Menariknya, sebagian besar penandatangan petisi adalah relawan Jokowi saat Pilpres. Di belakang kedua nama yang berbau ICW itu masih ada nama Teten Masduki, pendiri ICW yang sekarang berada di balik dinding Istana.
Keganjilan lainnya adalah Jokowi tidak menarik surat pengajuan pencalonan BG dari DPR setelah KPK menetapkan BG sebagai tersangka. Menariknya, penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka tanpa didahului oleh pemanggilan yang bersangkutan dan pemeriksaan saksi-saksi.
Keganjilan-keganjilan di atas dilanjutkan dengan pengakuan Hasto Kristianto yang mengaku enam kali bertemu dengan Abraham Samad dalam rangka pencalonan Samad sebagai bakal cawapres Jokowi. sekalipun kedekatan Samad dengan petinggi PDIP bukan isue baru, tapi pengungkapan Hasto di tengah perseteruan kasus BG memiliki nilai lain. Dan belum juga pengakuan Hasto itu dibicarakan dengan panjang lebar, keesokan paginya, Jumat 23 Januari 2015 Bambang Widjojanto dengan penuh dramatisasi dibekuk Polri. Drama lebih menarik ketika diketahui bila "aksi" Kabareskrim dilakukan tanpa sepengetahuan PLt Kapolri. Bahkan, konon, terjadi perdebatan di internal Polri terkait ditahan tidaknya Bambang. Menariknya, Bambang ditangkap atas laporan masyarakat yang diterima polisi pada 19 Januari. Sekali lagi segala sesuatunya berlangsung dengan waktu relatif cepat.
Perlu dicermati, ada kesan kekisruhan ini sengaja dipilih waktunya. Hal ini terlihat dari permintaan Jokowi pada Kompolnas untuk menyerahkan nama calon Kapolri meski Sutarman baru akan memasuki masa pensiun pada Oktober 2015. Sepertinya Sutarman ingin sesegera mungkin digantikan. Hal ini juga terlihat dari dikeluarkannya Keppres yang memberhentikan Sutarman. Padahal, meski BG sudah terpilih sebagai Kapolri, Sutarman tidak harus diganti secepat itu. Dari sini bisa disimpulkan bila saat ini merupakan waktu yang tepat untuk mencopot Sutarman sebagai Kapolri. Sementara itu muncul suara dari Kabareskrim baru Irjen Budi Waseso yang menyebut ada penghianat di internal Polri.
Tapi, ada dua hal yang dilewatkan. Pertama, bagaimana mungkin BG dimasukkan seagai calon menteri padahal BG masih aktif dikepolisian. Apakah ada pernyataan dari BG jika ia terpilih maka ia akan mundur dari kepolisian? Kedua, pencalonan BG sebagai Kapolri sudah pasti akan mendatangkan penolakan yang bersifat masif. Karena kedekatannya dengan Megawati, kontroversi BG pastinya akan menyeret nama Megawati.
Di lain DPR menggelar fit and proper test tidak lama setelah surat pengajuan diterima. Dan, keputusan DPR untuk menerima pencalonan BG hanya berlangsung dalam waktu yang singkat. Menariknya DPR seolah tidak mengindahkan status BG yang telah menjadi tersangka.
Dalam kontroversi ini, baik BG dan Megawati berada dalam posisi pesakitan. Pertanyaannya, mungkinkah keduanya secara sengaja menempatkan dirinya sebagai pesakitan? Mengingat pencalonan BG telah melalui serangkaian pertemuan, artinya segala konsekuensinya sudah terpikirkan sebelumnya. Yang menarik adalah pribadi Megawati yang tertutup pada publik. Megawati dikenal seorang yang mampu menahan reaksi sekalipun disudutkan di tempat yang sulit. Hal ini terlihat ketika Megawati memilih diam ketika SBY mengkapitalisasi pernyataan Taufik Kiemas yang menyebut SBY sebagai jenderal yang seperti anak kecil, meski “serangan” SBY itu sangat merugikan Megawati sendiri.
Dari banyak kejanggalan pada pencalonan BG sebagai kapolri, dan dari sekian kejanggalan tersebut yang paling mencolok adalah soal ketergesa-gesaan dari Jokowi. Ditambah lagi beberapa fakta seperti yang dituliskan di atas. Sepertinya kekisruhan ini merupakan bagian dari operasi senyap. Tidak jelas siapa dalang dari “spy game” ini. Yang jelas, karena kasus ini diawali dari Istana, maka spy master-nya pun berada di lingkungan Istana.
Akan tetapi, belum jelas apa yang disasar dari “spy game” ini. Sama halnya dengan belum jelasnya, kenapa segala sesuatunya dilakukan dengan tergesa-gesa. Dan, apa yang bakal terjadi jika kekisruhan ini tidak berlangsung? Atau, apa yang diantisipasi Istana di kemudian hari dengan menciptakan kekisruhan ini di bulan Januari?
Catatan: Tulian ini bukan teori konspirasi. Tulisan ini hanya mengemukakan fakta-fakta yang DIBERITAKAN media dan tidak ada imajinasi penulis dalam tulisan ini.
