Benarkan Demi Mengamankan Megawati, KPK Dikriminalisasi?

"Kriminalisasi KPK ini diduga untuk mengamankan Megawati dari jeratan kasus BLBI oleh KPK yang telah memanggil beberapa menteri saat Megawati menjabat sebagai Presiden, seperti Rizal Ramli dan Rini Soemarno," kata Pengamat politik Universitas Jayabaya, Igor Dirgantara,

Ia menduga upaya kriminalisasi yang disebut-sebut terjadi terhadap KPK belakangan ini untuk mengamankan Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri terkait kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Kasus itu tengah diusut KPK ketika KPK masih dipimpin Antasari Azhar menjadi Ketua KPK. Masih kata Igor, sejak itu, upaya kriminalisasi terhadap KPK terus berlanjut sampai saat ini.

Aneh juga komentar pengamat satu ini, tidak bedanya dengan komentar yang diucapkan oleh banyak pengamat lainnya. Pertanyaannya kan sederhana, apakah cara mengamankan seseorang dari jeratan KPK harus dengan kriminalisasi yang disertai hiruk pikik drama-dramanya? Bukannya kalau mau mengamankan Mega dari KPK pastilah dipilih cara lainnya yang lebih adem-ayem tanpa kehebohan sama sekali.

Pertama, PDIP bisa menggunakan pertemuannya dengan Abraham Samad sebagai “kartu truf” untuk menghentikan langkah KPK menyentuh Mega..PDIP mungkin bukan cuma menyimpan foto-foto yang menunjukkan pertemuannya dengan Samad seperti yang diungkap Hasto Kristianto, tapi juga rekaman CCTV, rekaman suara, atau lainnya. Pertemuan dengan Samad, apalagi untuk lobi politik pastinya tidak mungkin dilewatkan begitu saja. Ini juga yang dilakukan Muhammad Nazaruddin setiap kali bertemu dengan Chandra Hamzah.

Bukan hanya pertemuan petinggi PDIP dengan Samad yang bisa dijadikan “kartu truf”, kasus-kasus yang diduga melibatkan pimpinan KPK pun bisa dijadikan alat tawar untuk mengamankan Mega. Dan, selain kasus-kasus yang sekarang sudah diungkin itu, bisa jadi PDIP masih menyimpan :kartu-kartu” lainnya. Tentu saja tawar-menawar itu tidak mungkin dilakukan secara terbuka, apalagi sampai diliput media. Dan, PDIP dengan kemampuannya pasti mampu mengondisikan “kartu truf” yang dimilikinya itu aman tersimpan di tempatnya.

Faktanya, pertemuan petinggi PDIP dengan Samad sudah diungkap. Kasus-kasus yang bisa dikatakan sebagai “borok” pimpinan-pimpinan KPK sudah dilaporkan dan menjadi pemberitaan luas. Dengan pengungkitan kasus-kasus lama itu justru para pimpinan KPK dalam situasi terpojok. Jika, polisi memberikan status tersangka, sebagaimana pada Bambang Widjojanto, maka pimpinan KPK yang dilaporkan itu kan mengundurkan diri dari KPK.

Benar, dengan mundurnya para petinggi KPK karena status tersangka yang disandangnya, KPK akan lemah. Tapi, lemahnya KPK bukan berarti Megawati aman dari jeratan hukum. Megawati hanya aman untuk sementara waktu, selama KPK dalam kondisi lemah. Tapi, ketika kekuatan KPK kembali utuh, Megawati pun kembali terancam.

Jika memang mau mengamankan Megawati, PDIP pastinya menggunakan kekuatannya di pemerintahan dan DPR dalam pemilihan komisioner KPK. Dengan asset dan aksesnya tersebut, PDIP akan berusaha menggolkan calon komisioner KPK yang dapat dikendalikannya.

Kemudian Igor menjelaskan, adanya indikasi yang seolah mengonfirmasi dugaan tersebut. Yaitu fakta bahwa pengangkatan Irjen (Pol) Budi Waseso (BW) sebagai Kepala Bareskrim Polri yang bernuansa politik. Pasalnya, Budi Waseso merupakan loyalis Komjen Budi Gunawan, yang dekat dengan Megawati.

Ini juga aneh, bukannya dengan penangkapan Bambang atas perintah BW justru menjadi kontraproduktif dengan serangan yang dilakukan Hasto kepada Samad. Penangkapan terhadap Bambang, bukan saja membuat posisi KPK yang semula terpojok kembali menguat, tetapi juga telah berdampak buruk terhadap citra Polri. Tidak hanya itu penetapan Bambang sebagai tersangak telah memuat Bambang mundur dari jabatannya. Hal ini mengakibatkan penyelesaian kasus BG menjadi tidak jelas. Dampaknya, posisi Jokowi pun semakin terudut setelah DPR mengancam akan memakzulkan bila BG tidak juga dilantik.

Yang menarik, jika memang KPK akan segera mengusut keterlibatan Mega dalam kasus BLBI, kenapa yang digunakan Samad sebagai alat tawarnya adalah kasus Emir Moeis (tentu jika pertemuan Samad dengan PDIP benar terjadi dan isi dari pertemuan tersebut adalah lobi Samad untuk diadikan cawakpres)? Buktinya, pada akhirnya PDIP menolak lobi  Samad, dan Samad pun belum pernah menyentil keterlibatkan Megawati dalam kasus BLBI.