[caption caption="Ny Ani Yudhoyono "Nyapres". Foto: metrotvnews"][Ny Ani Yudhoyono-Foto: metrotvnews]“RAKYAT menginginkan Ibu Ani Yudhoyono menjadi presiden.” Itulah sepenggal kalimat yang dalam sepekan kemarin memunculkan pertanyaan multitafsir: keluarga Cikeas serius, atau sekadar bercanda? Tunggu punya tunggu, keluarga mantan presiden RI 2004-2014 itu melalui partai yang dibentuknya, Partai Demokrat, rupanya serius berkehendak mengusung Ibu Ani sebagai presiden RI periode 2019-2024.
Orang boleh saja tidak senang dengan kabar “gembira” tersebut. Di media sosial malah berkembang opini yang (maaf) bernada merendahkan: “Ngaca dulu, dong!” Ada pula yang kemudian mengungkit-ungkit atau memutar ulang kata-kata Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang sering diucapkan dalam berbagai kesempatan bahwa “saya tidak akan pernah mengajukan anggota keluarga saya sebagai calon presiden.”
Mari kita belajar netral dengan bertanya, bukankah konstitusi tidak melarang seorang warga negara dicalonkan dan mencalonkan diri sebagai presiden? Jika memang ada larangan, pasal atau ketentuan mana dalam undang-undang yang mengakibatkan rencana pencalonan Ani Yudhoyono batal demi hukum? Tidak ada, bukan?
Mungkin, banyak di antara kita yang nyinyir saat kader Partai Demokrat, Ruhut Sitompul berucap bahwa “rakyat menginginkan Ibu Ani Yudhoyono menjadi presiden.”
Banyak yang bertanya, rakyat yang mana? Maklum, sampai sekarang rakyat tidak pernah dimintai pendapat. Disurvei pun tidak, kok tiba-tiba mengatasnamakan rakyat.
Mari kita kembali belajar netral dan jangan gagal paham. Ada jutaan anggota dan simpatisan Partai Demokrat di negeri ini. Mereka berdiam di Indonesia dan mereka pulalah yang dalam dua kali pemilu mengantarkan SBY menjadi presiden? Mereka bersama saya dan Anda menjadi rakyatnya. Oleh sebab itu, kita harus paham bahwa simpatisan dan anggota Partai Demokrat adalah juga rakyat.
Saya kok amat yakin, jika memang kita ragu bahwa “rakyat menginginkan Ani Yudhoyono”, dan gara-gara keraguan kita, Partai Demokrat lantas melakukan “referendum” di intern partainya, partai ini pasti bakal mampu membuktikan bahwa 100 persen konstituen partai itu menginginkan Ibu Ani Yudhoyono memimpin Indonesia mulai 2019 mendatang. Kalau pun ada margin error, yah, jatuh-jatuhnya paling 5-10 persen.
Banyak alasan mengapa mereka menghendaki Ani SBY jadi presiden, sebab “rakyat” di partai itu sudah amat khawatir dengan kebijakan (kebodohan ?) Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang terlalu banyak menghamburkan anggaran untuk membangun infrastruktur, sehingga mengganggu laju ekonomi negara.
Apa yang dilakukan Jokowi jelas amat berbahaya bagi kelangsungan hidup negeri ini. Lha, bagaimana logikanya, pemerintahan SBY dulu sengaja memangkrakkan proyek-proyek infrastruktur dalam rangka penghematan anggaran negara, eh, begitu Jokowi jadi presiden, kok malah proyek-proyek mangkrak itu dihidupkan lagi. Oleh sebab itu, saya bisa pahami jika Ani digadang-gadang menjadi presiden, semata-mata adalah untuk menghentikan rezim zombie-nya Jokowi: menghidupkan proyek yang telah mati!
Mari kita renungkan dan pahami bersama Partai Demokrat pasti akan segera mengonsolidasikan diri demi pencapresan Ny Ani, apalagi setelah menyaksikan ulah “nylekit” Jokowi yang tiba-tiba berkunjung ke proyek mangkrak Hambalang, Bogor, Jawa Barat di saat SBY sedang melakukan “Tour de Java”. Untuk apa Jokowi ke sana? Dasar edan!
Fakta memang tidak bisa ditutup dengan selimut setebal apa pun bahwa proyek Hambalang mangkrak karena sebagian besar uang yang dipakai untuk membangun pusat pendidikan olahraga tersebut dikorupsi secara berjamaah. Para pelakunya pun kini sudah meringkuk di penjara.
