DUA hari lagi Debat Capres akan digelar. Kali ini televisi yang diberi hak siar oleh Komisi Pemilihan Umum adalah TVOne, televisinya kubu Prabowo. Tema yang telah disiapkan KPU adalah politik internasional dan pertahanan keamanan.
Kita tidak tahu strategi seperti apa yang telah disiapkan kedua pasangan capres melalui tim suksesnya. Sepintas, mengacu kepada tema itu, tampaknya Prabowo Subianto yang akan unggul, sebab punya lobi kuat, kecuali dengan AS (nanti akan saya jelaskan). Ngomong soal pertahanan keamanan, jelas di atas kertas Prabowo unggul, sebab dia berlatar belakang militer, meskipun dalam banyak kasus, ia suka bertindak sendiri tanpa sepengatahuan atasan.
Tapi Jokowi juga belum tentu lemah. Jelek-jelek (maaf Pak Jokowi), dia sesungguhnya tokoh internasional. Beberapa kali ia mendapat penghargaan internasional. Popularitasnya mendunia sampai-sampai ada stasiun televisi Prancis yang tertarik untuk mewawancarai secara khusus “wong ndeso” ini.
Pun demikian soal pertahanan keamanan, Jokowi bukannya tak tahu menahu soal yang satu ini. Bahwa banyak ikan di perairan Indonesia yang dicuri kapal-kapal asing sehingga Indonesia kehilangan Rp 300 triliun per tahun sebagaimana tertuang dalam program aksinya, adalah bukti bahwa dia menguasai pertahanan keamanan.
Atas fakta ini semua, Jokowi menganggap penting kapal patroli laut ditambah, dan juga menyiapkan satelit untuk memantau wilayah perairan Indonesia. Bagi Jokowi, pertahanan keamanan tidak diartikan secara sempit (perang melawan musuh), tetapi untuk tujuan ekonomi demi kesejahteraan rakyat.
Namun mendekati debat capres Minggu (22 Juni) besok, kedua kubu masih berusaha melontarkan peluru untuk menyerang lawan. Mantan Panglima ABRI Wiranto membeberkan soal isi surat keputusan Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang disimpulkannya bahwa Prabowo telah dipecat dari tentara menyusul aksi penculikan para aktivis pada 1998. Menurut Wiranto, polemik bahwa surat “rahasia” DKP asli atau palsu, sengaja dibocorkan atau tidak tidak lagi menjadi persoalan.
Penjelasan Wiranto soal itu dianggap sebagai pukulan telak bagi kubu Prabowo. Namun berusaha menangkis “pukulan” tersebut, melalui tim pemenangan Prabowo-Hatta, Marwah Daud Ibrahim, Jumat (20/6) siang menjelaskan bahwa Prabowo tidak dipecat, tapi diberhentikan dengan hormat. Marwah Daud lalu menunjukkan Surat Keputusan Presiden yang ditandatangani Presiden (waktu itu) BJ Habibie yang isinya adalah memberhentikan dengan hormat Prabowo dan yang bersangkutan tetap menerima hak pensiun.
Dua “peluru” yang dilemparkan ke publik, tentu membuat masyarakat bingung, mana yang benar? Namun sekali lagi, terlepas dari persoalan diksi (pemilihan kata) “dipecat” atau “diberhentikan”, Prabowo pasti melakukan sesuatu sehingga DKP mengeluarkan surat dan Presiden juga menerbitkan SK pemberhantian. Prabowo sendiri secara terbuka telah mengakui bahwa semua peristiwa yang terjadi pada 1998 (aksi penculikan) dilakukan (katanya) demi menjaga keamanan.
Dalam soal ini saya memberikan apresiasi kepada Prabowo yang telah berterus terang. Jadi untuk sementara ini bolehlah kubu Prabowo menganggap masalah pelanggaran HAM yang dialamatkan kepadanya sudah selesai.
Oleh sebab itu saya perkirakan dalam Debat Capres Minggu (22/6) besok, Prabowo kemungkinan akan menonjolkan kemampuannya dalam melobi pejabat tinggi negara asing, karena memiliki hubungan pribadi yang cukup dekat, baik melalui jalur pribadi Prabowo maupun business connection.
Dalam soal ketahanan nasional, Prabowo kemungkinan akan menonjolkan sisi kedaulatan negara dari sisi keamanan mengingat dia seorang militer.
Namun, diakui atau tidak, ada satu kelemahan Prabowo dalam kaitan politik internasional. Yakni, ia merupakan salah satu dari tujuh jenderal yang ditolak masuk ke Amerika Serikat karena pernah terlibat pelanggaran HAM.
Prabowo tentu akan membantah hal itu dengan menyebutkan bahwa Wiranto yang ada di kubu Jokowi-JK juga termasuk salah satu dari tujuh jenderal yang ditolak AS, jadi bukan hanya dia dan itu tidak ada kaitan secara personal, melainkan kelembagaan militer Indonesia, karena pelanggaran HAM yang dimaksud AS terjadi di Timor Timur saat peralihan kekuasaan.
Prabowo kemungkinan akan mengalihkan isu penolakan dirinya oleh AS sebagai penghinaan terhadap negara Indonesia. Sebab, penolakan terhadap Prabowo bukan didasarkan pada perilaku personal, melainkan lembaga militer Indonesia. Ia kemungkinan akan menggugah simpati publik dengan menyinggung masalah kedaulatan negara, dan karenanya penolakan itu harus dilawan.
Terlepas apa yang nanti akan disampaikan Prabowo dalam debat, penolakan AS kepada sejumlah jenderal di sini, termasuk dirinya, tetap akan menjadi ganjalan atau batu sandungan jika ia terpilih menjadi presiden. Pasalnya, diakui atau tidak, AS saat ini masih memegang kendali hubungan internasional.
Penolakan AS kepada Prabowo akan mempersulit posisi Indonesia dalam berbagai hal, termasuk perdagangan. Sebab, saat ini isu perdagangan terus dikaitkan dengan masalah pelanggaran HAM. Jika AS menolaknya, maka AS akan juga menyeret sekutu-sekutunya untuk bersikap sama. Apalagi, penolakan AS bukan didasarkan oleh sikap pemerintah, melainkan oleh undang-undang.
Penolakan Prabowo oleh AS didasarkan pada Leahly Law, yakni undang-undang yang menyatakan bahwa orang-orang yang terduga sebagai pelanggar HAM, tidak diizinkan mendapatkan visa dan masuk ke AS. Aturan ini kali pertama digagas oleh Senator Patrcik Leahly de Vermont yang menulisnya pada 1997.
Mari kita renungkan dalam-dalam sebelum kita menetapkan pilihan antara Jokowi dan Prabowo.[]
