Eksekusi Mati WNA, Dunia Usaha tak Perlu Galau

DUNIA usaha tidak perlu galau terkait dengan ketegasan pemerintah yang telah mengeksekusi mati delapan terpidana mati kasus narkoba yang tujuh di antaranya warga negara asing.

“Indonesia menghukum mati warga negara asing itu karena mereka terbukti terlibat dalam kasus narkoba. Pemerintah tidak mengaitkan eksekusi  mati tersebut dengan ekonomi. Karena itu dunia usaha di sini tidak perlu risau bahwa penegakan hukum itu akan mengganggu perdagangan dan investasi,” kata Ketua Komite Tetap Hubungan Kerja Sama Lembaga InternasionalKadin Indonesia, Maxi Gunawan, kepada pers di Jakarta, Rabu (29 April).

Dia mengatakan hal itu menanggapi telah dieksekusinya delapan terpidana mati kasus narkoba di Pulau Nusakambangan pada Rabu (29/4) dini hari. Dari delapan terpidana mati, tujuh di antaranya warga negara asing. Mereka berasal dari Australia, Brasil, Nigeria, dan Ghana. Ada dua warga negara asing lain dari Prancis dan Filipina yang eksekusi matinya ditunda.

Maxi Gunawan mengingatkan bahwa ekonomi Indonesia berada pada urutan nomor 16 negara besar dunia. Indonesia, masih menurut Maxi, tetap punya daya tarik tersendiri buat investasi dan perdagangan. “Jadi tidak ada alasan bagi dunia usaha untuk gelisah bahwa ribut-ribut soal eksekusi mati akan mengganggu investasi dan perdagangan di kemudian hari,” tegasnya.

Maxi mengatakan politik dan ekonomi memang dua hal yang tidak bisa dipisahkan. “Tapi dalam kasus eksekusi mati, saya yakin tidak akan berekses pada terganggunya hubungan dagang dengan negara yang warga negaranya dihukum mati dan telah dieksekusi. Mereka tidak mungkin akan melakukan embargo misalnya. Bahwa mereka protes, itu biasa dalam rangka melindungi warga negaranya. Tapi saya yakin, mereka juga akan menghormati kedaulatan hukum Indonesia,” ujarnya.

Maxi Gunawan mengakui nilai investasi dan perdagangan dengan Prancis, Brasil dan Australia memang lumayan tinggi. Tapi, lagi-lagi Maxi menegaskan, dunia usaha, khususnya Kadin Indonesia tidak perlu galau. Meski secara resmi mereka keberatan dengan eksekusi mati atas warga negaranya, hubungan dagang tetap baik. “Mereka juga pasti memahami Indonesia punya kedaulatan di bidang hukum. Pemerintah sendiri, kan tidak mengaitkan soal hukuman mati itu dengan ekonomi. Oleh sebab itulah Presiden Jokowi tegas tidak memberikan grasi kepada mereka.”

Dilatarbelakangi kenyataan itulah, menurut Maxi Gunawan, Kadin Indonesia menghormati ketegasan pemerintah Indonesia dalam menegakkan kedaulatan hukum, tapi juga memahami keberatan yang diajukan negara asing yang warganya dieksekusi mati.

Sebaliknya, kata Maxi lagi, kasus tersebut sebaiknya dijadikan momentum bagi dunia usaha di Indonesia untuk meningkatkan persahabatan dengan negara-negara tersebut dan mengaplikasikannya lewat perdagangan dan investasi. “Indonesia melalui dunia usaha harus bisa menjadi sahabat buat semua,” katanya.[]