Baru-baru ini dihebohkan menkominfo tersangka korupsi. Bahkan ada rumor yang beredar dikarenakan adanya ketegangan antar Presiden Jokowi dengan Surya Paloh, Ketum Partai Nasdem. Johnny G. Plate mantan menkominfo yang tersangka yang tidak lain adalah kader partai nasdem disingkirkan karena hal ini.
Bahkan ada rumor lanjutan bahwa aliran dana korupsi ini mengalir ke partai nasdem yang digunakan untuk pencapresan Anies Baswedan. Rumor yang beredar tanpa berdasarkan fakta akan memiliki dampak perpecahan dan kehilangan kepercayaan publik pada politik.
Maka pentingnya pejabat publik dan para penegak hukum untuk mencari kebenaran apakah benar rumor yang beredar sesuai fakta atau tidak.
Memang sebelum menkominfo tersangka korupsi banyak kebijakan-kebijakan kontroversi yang dinilai merugikan banyak pihak. Berikut adalah beberapa kasus yang melibatkan Kominfo dalam beberapa tahun terakhir yang dianggap kontroversi.
Pemblokiran Akses Internet: Salah satu kasus yang paling mencolok adalah pemblokiran akses internet terhadap platform atau situs web tertentu. Beberapa kasus terkenal termasuk pemblokiran akses media sosial dan aplikasi perpesanan selama periode pemilihan umum atau dalam situasi darurat. Meskipun tujuan pemblokiran seringkali beralasan demi keamanan atau mengendalikan konten negatif, tindakan ini juga menuai kontroversi karena membatasi kebebasan berekspresi dan akses informasi.
Penegakan Sensor dan Regulasi Konten: Kominfo bertanggung jawab atas penegakan sensor dan regulasi konten di ruang digital. Dalam beberapa kasus, Kominfo dituduh melakukan sensor yang berlebihan terhadap konten online, termasuk sensor terhadap opini dan pandangan yang dianggap tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah. Kritik mengenai kebebasan berpendapat dan kebebasan pers seringkali muncul dalam konteks ini.
Pelanggaran Privasi dan Perlindungan Data: Dalam era di mana data pribadi menjadi semakin penting, kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran privasi dan perlindungan data juga mencuat. Misalnya, terungkapnya kasus pelanggaran data yang melibatkan situs web atau aplikasi yang diawasi oleh Kominfo menimbulkan kekhawatiran tentang keamanan data pribadi pengguna.
- Baca juga: Boleh Menteri dan Artis Ikutan Nyaleg?
Pembaharuan Regulasi dan Kebijakan: Selain kasus-kasus kontroversial, Kominfo juga terlibat dalam pembaharuan regulasi dan kebijakan di sektor komunikasi dan informatika. Misalnya, pembaharuan kebijakan perlindungan data, regulasi e-commerce, dan regulasi keamanan siber adalah beberapa isu yang menjadi perhatian publik dan mendapatkan respons yang beragam.
Berdasarkan kebijakan sebelumnya dilakukan perlunya menkominfo yang layak dan memenuhi kualifikasinya. Karena sebelumnya menteri berasal dari kader partai yang masuk kabinet melalui jalur koalisi sehingga dianggap tidak sesuai dengan bidangnya.
Berikut adalah kualifikasi yang layak sebagai menkomifo:
