Sudah di dengung-dengungkan dari awal oleh Jokowi dan para petinggi partai PDIP dan koalisinya bahwa kubu KOalisi Indonesia Hebat adalah kubu koalisi tanpa syarat, tanpa bagi-bagi kursi dan kekuasaan. Demikian janji yang sering dilontarkan oleh Jokowi dan teman-temannya sewaktu kampanye pemilihan presiden. Janji tersebut banyak menuai pujian dari berbagai kalangan apalagi ditambah dengan pencitraan yang dilakukan oleh jaringan ciber dan jaringan media yang mereka punyai, sehingga rakyat pun terkesima dan akhirnya menjatuhkan pilihannya terhadap Jokowi sang pelopor koalisi tanpa syarat tersebut.
Tetapi seperti biasa koalisi tanpa syarat tersebut adalah cuma jargon untuk menarik simpati rakyat. Seperti diketahui Jokowi sudah menjelaskan bahwa pembagian menteri yang 100% prefesional dimana 18 menteri dari luar dan 16 menteri adalah pembagian jatah kepada partai partai pendukungnya, yaitu PDIP, PKB, Nasdem dan Hanura. Sebetulnya kalau koalisi tanpa syarat itu hanyalah akal-akalan Jokowi sudah terlihat dari dulu ketika PKB keceplosan bilang bahwa PKB dapat jatah Menteri Agama jika JOkowi jadi Presiden.
Sampai saat ini belum ketahuan berapa jatah menteri yang diterima oleh masing-masing partai pendukung Jokowi - JK dari 16 menteri yang disebut oleh Jokowi itu. Tetapi walaupun belum ada kejelasan berapa jatah yang diterima, PDIP sebagai pemimpin koalisi tanpa syarat ini sudah rela meng obral jatah menterinya untuk partai lain yaitu partai demokrat agar demokrat mau bergabung dengan koalisi indonesia hebat.
PDIP bahkan rela mengurangi jatah menterinya di kabinet Jokowi-JK untuk partai anggota baru yang merapat, atau dalam hal ini Demokrat. "Kami juga sudah menyiapkan opsi itu (tawaran kursi menteri untuk Demokrat). Kita sudah meyakinkan partai lain, kita bahkan siap mengurangi jatah kita," tutur Tjahjo.
Sayang sekali, SBY dan partai demokrat bukanlah tokoh-tokoh yang haus akan kekuasaan, jadi iming-iming Tjahjo untuk partai demokrat tersebut ditolak mentah-mentah oleh SBY. Semakin terlihat jelas bahwa akal-akalan jargon koalisi tanpa syarat itu adalah boong semata.
PDIP sangat keliru menilai sby haus akan kekuasaan dan jatah menteri, mereka harus membayar mahal akan kekeliruan tersebut karena PD emoh gabung pada koalisi obral menteri tersebut sehingga menyebabkan PDIP dan konco-konconya harus gigit jari berulang-ulang.
Sby sudah menegaskan bahwa dia ingin sekali silaturahmi dengan Ibu Megawati yang kemungnkinan besar akakn menjadi ketua umum PDIP seumur hidup. Tetapi harapan sby itu selalu bertepuk sebelah tangan
"Ada yang bertanya pada saya tadi apa betul ada pertemuan Ibu Megawati dengan saya. Sudah sejak lama saya sebenarnya ingin bertemu beliau (Megawati, red). Sudah sejak sepuluh tahun lalu atau beberapa bulan terakhir ini atau setelah kemarin kemelut politik yang relatif keras, tapi (pertemuan) itu tidak terjadi. Ada satu dan lain hal yang melatarbelakanginya," tutur SBY usai menyusun draf Perppu UU Pilkada di JCC Senayan, Jakarta, Kamis dini hari, (2/9).
Tetapi keinginan silaturahmi tersebut, dimaknai oleh PDIP sebagai bentuk permintaan bagian jatah kursi menteri, sehingga PDIP rela meng obral jatah menterinya kepada Partai Demokrat, dan ternyata itu salah! Koalisi obral menteri yang gagal diterapkan oleh PDIP
