Diskusi tentang politik sampai saat ini masih menjadi topik hangat. Politik Islam tidak bisa dilepaskan dari sejarah Islam yang multi interpretatif. Pada sisi lain, hampir setiap muslim percaya akan pentingnya prinsip-prinsip Islam yang multi interpretatif itu, tidak pernah ada pandangan tunggal mengenai bagaimana seharusnya Islam dan politik dikaitkan secara pas. Bahkan, sejauh yang dapat ditangkap dari perjalanan diskursus intelektual dan historis pemikiran dan praktik politik Islam, ada banyak pendapat yang berbeda beberapa bahkan saling bertentangan mengenai hubungan yang sesuai antara Islam dan politik.
Memahami makna umum dari politik dan Islam, dapat dipahami bahwa untuk berbicara tentang politik Islam semestinya merujuk pada suatu partikularistik kajian politik dalam kerangka nilai-nilai Islam normatif. Bicara politik dalam konteks ideal adalah dalam upaya mewujudkan karakter moral tertinggi dalam bernegara (kebijakan umum untuk kebijakan bersama).1
Dinamakan politik Islam tentu merujuk pada politik dengan memaknai nilai-nilai normatif Islam. Meskipun demikian, tetap penting untuk dibedakan secara serius antara Islam dan politik Islam. Islam dalam arti ideal adalah doktrin yang tidak dapat diragukan kebenarannya. Adapun politik Islam lebih bersifat subjektif karena merupakan hasil interpretasi atau pemikiran sesorang sehingga sangat terpengaruh oleh kualifikasi dari pemikir. Hal ini merupakan perwujudan dari Islam historis. Islam merupakan firman Allah dan Sunnah Nabi Muhammad, sedangkan politik Islam merupakan hasil penafsiran (ijtihad) yang pernah dilakukan Khulafa ar-Rasyidin (empat khalifah) pasca-Nabi Muhammad SAW. Sekalipun Khulafa ar-Rasyidin tetap dalam kerangka mengamalkan Islam, tetapi pengorganisasian pemerintahnya berbeda.
Politik Islam memberikan pengurusan atas urusan seluruh umat muslim. Walaupun demikian, realitas politik demikian menjadi pudar saat terjadi kebiasaan umum masyarakat saat ini, baik perkataan maupun perbuatannya menyimpang dari kebenaran Islam yang dilakukan oleh mereka yang berakidah sekularisme, baik dari kalangan non- muslim maupun dari kalangan umat Islam.2
Definisi politik dari sudut pandang Islam adalah pengaturan urusan-urusan (kepentingan) umat, baik dalam negeri maupun luar negeri berdasarkan hukum-hukum Islam. Pelakunya bisa negara (khalifah) ataupun kelompok atau individu rakyat. Berbeda dengan pandangan Barat, politik diartikan sebatas pengaturan kekuasaan, bahkan menjadikan kekuasaan sebagai tujuan dari politik. Akibatnya yang terjadi hanyalah kekacauan dan perebutan kekuasaan, bukan untuk mengurusi rakyat. Hal ini sesuai dengan pendapat Loewenstein, “Politic is nicht anderes ais der kamps um die Macht” (politik merupakan perjuangan kekuasaan). Sedangkan dalam Islam, agama disebut Ad- Din (the religion). Ad-Din hanya untuk agama Islam sebab hanya ada di dalam al- Qur’an.Agama-agama lain disebut ad-Din (religion). Berbagai definisi tentang agama versi Barat hanya memperlihatkan hubungan vertikal antara manusia dan Tuhan.Elliade, misalnya mendefinisikan agama sebagai seperangkat nilai, ide, atau pengalaman yang berkembang dalam acuan kultural.3
Pengertian Islam politik, arti dalam terminologi adalah Islam sebagai subyek utama yang diterangkan dan ditegaskan sebagai koridor oleh subyek berikutnya (subyek yang menerangkan) yaitu politik yang memunculkan arti, Islam yang mencakup tentang politik. Berdasarkan arti kata per kata dalam keterangan tersebut maka arti secara luasnya menjadi “Sebuah Sistem dan aturan dalam syariat yang diturunkan oleh Allah yang mencakupi permasalahan Ketatanegaraan serta sistem hukum beserta produknya (berupa aturan/perundang-undangan)”. Sedangkan pengertian politik Islam adalah : “Sebuah tatacara dan sistem ketatanegaraan yang dilandasi oleh syariat dan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.” Islam politik merupakan syariat yang berhubungan dengan kekuasaan/negara) dan politik Islam (kekuasaan/negara yang sesuai dengan syariat) mempunyai titik temu yang sama, yaitu tentang sebuah ketatanegaraan yang sesuai dengan syariat
