Pengendalian Jumlah Penduduk di Tanah Air

Jumlah penduduk di Indonesia setiap tahun terus menanjak. Tahun ini diperkirakan hampir mencapai angka 250 juta jiwa. Itu merupakan sebuah angka yang fantastik. Hal ini berbanding terbalik dengan tahun-tahun sebelumnya. Jika tahun-tahun sebelumnya pertumbuhan jumlah penduduk relatif normal akan tetapi tahun ini mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. Diperkirakan tahun ini meningkat dua kali lipat dari tahun sebelumnya.

Banyak faktor yang menyebabkan pertumbuhan jumlah penduduk Indonesia semakin bertambah. Diantaranya, Banyaknya tenaga kerja Indonesia yang kembali dari luar negeri karena tidak ada perpanjangan kontrak kerja, Angka kematian yang tidak sebanding dengan angka kelahiran dan Tingginya angka kelahiran dari setiap ibu, rata-rata 2 anak atau lebih. Semua faktor tersebut yang menyebabkan pertumbuhan Indonesia tidak bisa di kontrol. Mengakibatkan setiap daerah di Indonesia sudah mulai penuh sesak. Tidak seperti dulu yang masih bisa menikmati indahnya setiap daerah tanpa jumlah penduduk yang melebihi kapasitas. Diantara banyak faktor tersebut ada salah satu yang paling berperan dalam meningkatnya pertumbuhan penduduk yaitu tingginya angka kelahiran dari setiap ibu. Karena saat ini, jumlah kelahiran masih tergolong tinggi yakni rata-rata sebanyak 4,5 juta bayi per tahun. Tingginya angka kelahiran itu menunjukkan bahwa kampanye sosialisasi tentang keluarga berencana (KB) dinilai masih belum berhasil. Tanda-tanda ketidakberhasilan sosialisasi itu tampak dari penghitungan total fertility (TFR) di Indonesia yang mencapai 2,6 dari jumlah wanita usia produktif yang melahirkan. Angka itu dinilai jauh dari harapan ideal pemerintah sebesar 2,1. Tingginya TFR ini sangat perlu untuk diwaspadai, karena berhubungan dengan angka kematian ibu (AKI) hamil atau melahirkan. Maka dari itu perlu mendapat perhatian serius untuk menanggulanginya.

Angka kematian ibu saat hamil atau melahirkan di indonesia tergolong paling tinggi dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya. Negara-negara seperti, Malaysia, Singapura, Myanmar dan Thailand sudah mampu untuk menekan laju pertumbuhan penduduknya. Oleh karena itu, sebisa mungkin pemerintah dan semua elemen ikut ambil bagian dalam menekan laju pertumbuhan penduduk. Agar Indonesia tidak dianggap sebagai negara terbelakangoleh negara ASEAN lainnya. Usaha yang dilakukan untuk menekan angka kematian ibu hamil atau melahirkan, salah satu solusinya adalah penggunaan alat kontrasepsi. Tetapi penggunaan alat kontrasepsi juga ada dampak positif dan negatifnya tergantung bagaimana penggunaannya. Penggunaan alat kontrasepsi tidak semata-mata di pakai begitu saja akan tetapi harus sesuai prosedur yang ada. Untuk itu sebelum di sosialisasikan kepada masyarakat luas akan terlebih dahulu di jelaskan bagaimana aturan pemakaiaannya agar efektif. Diharapkan dengan pemakaian alat kontrasepsi dapat mencapai kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera. Ditambah lagi, saat ini sudah banyak tersedia berbagai jenis alat kontrasepsi. Bahkan untuk pendudukprasejahtera pemerintahjuga menyediakan metode layanan kontrasepsi beserta alat kontrasepsinya secara gratis.

Selain itu, pemerintah berupaya untuk memberikan pelayanan gratis bagi seluruh penduduk di Indonesia antara lain Aceh, NTT, NTB, Maluku, dan Papua. Hal itu dilakukan pemerintah untuk menekan angka kelahiran dan kematian penduduk Indonesia. Akan tetapi usaha tersebut dinilai kurang efektif karena terkendala luasnya daerah Indonesia. Selain itu, sosialisasi KB juga sangat tergantung pada kebijakan setiap kepala daerah masing-masing. Di harapkan agar semua elemen pemerintah dan masyarakat dapat bekerjasama dengan baik agar usaha dalam menekan laju pertumbuhan penduduk dapat berjalan sesuai harapan. Terlepas dari berbagai kendala itu semua, pemerintah harus secara tegas menetapkan kebijakan bagi seluruh masyarakat Indonesia mengenai masalah angka kelahiran dan kematian, misalnya dengan meniru kebijakan Pemerintah Kanada yang sudahmenerapkan keringanan pajak hingga 30 % bagi penduduk yang hanya memiliki dua anak.

Sumber : Data dari Julianto Witjaksono (Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi BKKBN)