Rencana Penerbitan Obligasi Pertama di Indonesia

Diketahui bahwa saat ini ada tiga daerah pronvinsi yang berencana menerbitkan obligasi daeranya. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bahwasanya tercatat, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Tengah, telah merencanakan untuk meneribatkan obligasinya. Namun, OJK telah melakukan sosialisasi mengenai hal ini kepada lima daerah yaitu, Jawa Barat, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Bali, dan terakhir pada 21 Maret lalu sosialisasi dilakuakan di daerah Sumatera Barat. 

Meski begitu, hingga saat ini belum ada pemerintah daerah provinsi yag telah menerbitkan obligasi daerahnya, dana dari hasil pinjaman ini dapat digunakan untuk memenuhi APBD yang ada. Sementara bagi investor nanti, adanya obligasi ini akan menjadi instrumen lain atau portofolio investasi baru.

Dari tiga daerah provinsi yang menyatakan akan membuat perencaan penerbitan obligasi daerah, pihak OJK menyatakan bahwa provinsi Jawa Tengah yang menunjukan kemajuan dan kesiapan paling maksimal. Diharapkan Provinsi Jawa Tengah akan menjadi daerah pertama yang memiliki perda obligasi daerah dan menjadi daerah percontohan bagi provinsi lain di Indonesia. 

Pengajuan rencana obligasi telah mencapai tahap finalisasi dan diharapkan akan segera terbit pada tahun 2020. Berdasarkan catatan rencana, diharapkan dengan terbitnya obligasi ini dapat membiayai berbagai infrastryktur mulai dari rumah sakit, public space, hingga sport center. Diperkirakan rencana rancangan obligasi yang akan diterbitkan bernnilai sebiar dua milyar rupiah.

Rencana daerah mengenai obligasi ini diharapakn dapat cepat teralisasikan. Saat telah diterbitkan di pasar modal, diharapkan masyarakat dan para pegawai negeri sipil yang akan membeli saham yang ada. Diketahu bahwa daerah Provinsi Jawa Tengah disebut sebagai daerah yang paling berpotensi untuk menerbitkan obligasinya. 

Bukan tanpa alasan, Provisi Jawa Tengah mendapatkan peniliatan AA atau memperoleh predikat baik dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dengan berbagai pertimbangan tersebut, diharapkan bahwa penerbitan obligasi dapat segera terlaksana. Saat ini dalam tahap penyiapan izin prinsip serta pemebentukan unit baru untuk khusus mengawasi kegiatan saat obligasi daerah telah dipublikasikan pada pasar modal.

Diharapkan yang akan berinvestasi atau membeli obligasi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah Jawa Tengah adalah masyarakat Jawa Tengah atau para aparatur sipil negara (ASN) Jawa Tengah. Hingga saat tengah difokuskan untuk mengenai komponen-komponen yang akan menjadi penilaian ketika pemerintah daerah mengeluarkan surat utang. Jawa Tengah akan menjadi daerah pertama di Indonesia yang akan mengeluarkan obligasi jika benar-benar terlaksana dan diharapkan dapat menginspirasi daerah-daerah lain dengan penilaian dan kemampuan yang dimiliki setiap daerah.

Dalam penyusunan obligasi ini, salah satu hal yang menjadi fokus utama adalah adanya regulasi baru yang akan mengatur dan menjadmin kegiatan peminjaman daerah ini. Akan disusun mengenai persiapan regulasi untuk menjamin serta melindungi investor. Hal ini dikarenakan jangka waktu yang diajukan selama 10-20 tahun, tentu diperlukan regulasi yang akan melindungi investor ketika pemerintah daerah mengeluarkan surat hutang. Tentu saja, regulasi mengenai perlindungan dan perjanjian dengan investor akan beberntuk peraturan daerah. maka dari itu, kini tengah diajukan rancangan peraturan daerah khusus yang akan mengatur mengenai obligasi daerah dan tengah menuju persetujuan DPRD.

Menurut Dewan Komisioner OJK bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, pihak OJK telah memberikan bantuan dan memfasilitasi pemerintah Provinsi Jwa Tengah untuk segera menerbitkan obligasi daerahnya. 

Diharapkan dengan penerbitan obligasi daerah ini akan mendukung berbagai proyek potensial daerah dan mengatasi permasalahan yang sering terjadi. Dengan adanya instrumen ini, pemerintah daerah dapat memperluas jaringan dan cakupam pembangunan infrastruktur yang ada. Sehingga dapat mengingkatakn kinerja sektor lain dan kesejahteraan masyarakat daerah.