Relokasi Ibu Kota Negara: Dampak dan Tantangannya

Pendekatan ini diharapkan dapat menciptakan ibu kota yang ramah lingkungan dan lebih berkelanjutan dibandingkan dengan Jakarta, yang telah lama terjebak dalam masalah polusi dan degradasi lingkungan. Selain itu, konsep smart city yang diterapkan di IKN Nusantara juga bertujuan untuk meningkatkan efisiensi energi, transportasi, dan manajemen sumber daya air. Kota ini direncanakan menggunakan teknologi terbarukan dan infrastruktur modern untuk mengurangi jejak karbon dan meningkatkan kualitas hidup warga.

Dampak Negatif Pemindahan IKN

Meski pemindahan ibu kota menawarkan berbagai peluang, proyek ini juga membawa sejumlah tantangan dan dampak negatif yang serius, mulai dari masalah lingkungan hingga sosial dan ekonomi.

• Kerusakan Lingkungan dan Deforestasi : Salah satu kekhawatiran terbesar terkait pemindahan IKN adalah dampaknya terhadap lingkungan, khususnya potensi deforestasi dan kerusakan ekosistem. Kalimantan Timur, tempat IKN akan dibangun, merupakan wilayah yang kaya akan sumber daya alam dan memiliki hutan tropis yang luas. Namun, pembangunan infrastruktur besar-besaran di wilayah ini diperkirakan akan menyebabkan deforestasi yang signifikan.Menurut penelitian yang dilakukan oleh WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia), sekitar 30 persen dari total area hutan yang direncanakan untuk pembangunan IKN akan ditebang untuk infrastruktur. Deforestasi ini berpotensi mengganggu keseimbangan ekosistem, termasuk sistem hidrologi di wilayah tersebut. Hilangnya hutan juga dapat menyebabkan peningkatan risiko kebakaran hutan, pencemaran air, dan hilangnya habitat bagi flora dan fauna endemik Kalimantan. Berdasarkan data terbaru, dari total 256 ribu hektar hutan yang akan digunakan untuk IKN, hanya 43 persen yang masih dalam kondisi baik, sementara sisanya sudah mengalami degradasi sebelumnya.
• Masalah Pendanaan dan Utang Negara : Dampak negatif lain yang sangat mengkhawatirkan terkait pemindahan IKN adalah masalah pendanaan. Proyek pembangunan ibu kota baru diperkirakan akan menelan biaya sebesar Rp 466,98 triliun. Sebagian besar pendanaan ini, yaitu sekitar 54,06 persen, direncanakan akan berasal dari skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), sementara 19,54 persen akan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun, hingga saat ini, realisasi investasi dari sektor swasta masih terbatas dari china yakni perusahaaan Delonix Bravo dengan dananya di IKN melalui proyek mixed use atau proyek yang memadukan beberapa jenis dan fungsi properti. Mulai dari hotel, apartemen, perkantoran, hingga pusat perbelanjaan. Jika pendanaan dari KPBU tidak dapat direalisasikan sesuai rencana, ada risiko bahwa proyek ini akan mengalami keterlambatan atau membutuhkan anggaran tambahan, yang pada akhirnya dapat menambah beban utang negara. Indonesia saat ini sudah memiliki utang yang cukup besar, dan penambahan utang untuk proyek ini bisa memperburuk kondisi fiskal negara. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Paramita dan Panjaitan (2018), mereka menunjukkan bahwa ketidakseimbangan fiskal di Indonesia sudah menjadi masalah yang signifikan, dan proyek-proyek besar seperti pemindahan IKN bisa memperparah situasi ini.
• Ketidakpastian Investasi Swasta : Meskipun pemerintah telah berupaya menarik investasi swasta untuk mendukung pembangunan IKN, hingga saat ini, minat dari sektor swasta masih terbatas. Deputi Bidang Otoritas IKN, Agus Wicaksono, menyatakan bahwa meskipun ada 160 surat minat (Letter of Intent) dari investor luar negeri, realisasi investasi belum mencapai angka yang signifikan. Hal ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah, mengingat sebagian besar pendanaan untuk proyek IKN diharapkan berasal dari sektor swasta. Salah satu penyebab utama keterbatasan minat investasi swasta adalah proses pengadaan proyek dengan skema KPBU yang membutuhkan waktu yang cukup lama. Proses pelelangan tender untuk proyek-proyek KPBU sering kali memakan waktu lebih lama dari yang diharapkan, yang bisa menyebabkan keterlambatan dalam pelaksanaan proyek. Selain itu, mayoritas proyek KPBU di Indonesia masih didominasi oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang sering kali berkompetisi dengan perusahaan swasta dalam tender proyek. Hal ini menciptakan ketidakpastian bagi investor swasta dan bisa menghambat masuknya modal swasta ke proyek IKN.
• Ketidakstabilan Ekonomi dan Sosial : Pemindahan ibu kota yang melibatkan perpindahan ribuan ASN dan keluarganya ke Kalimantan Timur juga dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi dan sosial di wilayah tersebut. Menurut data yang diungkapkan oleh WALHI, setidaknya 7.687 ASN dan keluarga mereka akan dipindahkan ke ibu kota baru pada tahap awal pemindahan. Perpindahan ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan sosial, terutama karena perbedaan budaya dan gaya hidup antara pendatang dan masyarakat lokal. Selain itu, proses perpindahan ini juga dapat mempengaruhi dinamika ekonomi lokal, dengan munculnya kebutuhan akan perumahan, layanan publik, dan infrastruktur baru yang mungkin tidak dapat dipenuhi dengan cepat. 
• Kerusakan Biodiversitas dan Ancaman Lingkungan : Pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur juga berpotensi mengancam biodiversitas lokal. Wilayah Kalimantan Timur dikenal sebagai rumah bagi berbagai spesies flora dan fauna yang unik, termasuk orangutan, beruang madu, dan macan dahan. Deforestasi yang terjadi akibat pembangunan infrastruktur di wilayah ini dapat menyebabkan hilangnya habitat bagi spesies-spesies tersebut. Selain itu, perubahan iklim mikro yang disebabkan oleh hilangnya hutan juga dapat mempengaruhi keseimbangan ekosistem di wilayah ini. Kehilangan hutan dalam skala besar juga bisa berdampak pada perubahan siklus hidrologi, yang pada gilirannya dapat menyebabkan penurunan kualitas air dan meningkatkan risiko banjir serta kekeringan di wilayah tersebut. Hal ini tidak hanya akan mempengaruhi keseimbangan ekologis, tetapi juga bisa berdampak pada kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada sumber daya alam setempat untuk kehidupan sehari-hari.

Tantangan Relokasi IKN

• Aspek Budaya : Pemindahan IKN berpotensi menimbulkan konflik antara penduduk asli Kalimantan, khususnya Suku Dayak, dengan pendatang dari berbagai daerah di Indonesia. Perbedaan budaya, adat istiadat, dan gaya hidup dapat memicu gesekan dan ketidakharmonisan sosial. Dokumen tersebut secara eksplisit menyebutkan potensi konflik horizontal dan vertikal antara masyarakat urban pendatang dan masyarakat lokal yang masih memegang teguh adat istiadat. Kurangnya pemahaman dan persiapan untuk integrasi budaya dapat memperburuk situasi ini. Para ahli (yang pendapatnya tersirat dalam dokumen) menekankan pentingnya strategi integrasi sosial dan budaya yang komprehensif untuk meminimalkan konflik. 
• Aspek Ekonomi : Meskipun IKN diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur, ada risiko terjadinya kesenjangan ekonomi antara masyarakat lokal dan pendatang. maka dalam hal ini diperlukan program pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal, pelatihan keterampilan, dan akses yang adil terhadap peluang ekonomi yang tercipta dari pembangunan IKN 
• Aspek Lingkungan : berdasarkan data BAPPENAS, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sejauh ini hanya memiliki kemampuan melakukan rehabilitasi dan reboisasi seluas 900 hektare per tahun dengan perhitungan waktu penghijauan kembali sekitar 88 tahun. tentu hal tersebut sangat bertolak belakang dengan keinginan ibukota negara yang mengedepankan konsep Forest City.