UPAYA PELESTARIAN LAHAN BASAH: MENJAGA EKOSISTEM UNTUK MASA DEPAN
Oleh: Galih Satriadi
      Lahan basah diartikan wilayah paya, rawa, gambut, atau perairan, baik alami maupun buatan, permanen atau temporer (sementara), dengan air yang mengalir atau diam, tawar, payau, atau asin, termasuk pula wilayah dengan air laut yang kedalamannya pada saat surut tidak melebihi 6 meter. Kekayaan alam lahan basah menjadi ciri khas wilayah baik dalam aspek sosial, budaya, dan kebiasaan ataupun tradisi masyarakat sekitar. Oleh karena itu, kelestarian akan lingkungan lahan basah harus terus dijaga dengan baik agar selalu dapat memberikan banyak manfaat. Pemanfaatan wilayah lahan basah yang kurang tepat akan berdampak buruk bagi kelestarian lingkungan dan bahkan bisa merusak fungsi ekologinya.
      Salah satu ancaman utama adalah alih fungsi lahan untuk pertanian, perkebunan, dan pemukiman. Misalnya, pembukaan lahan gambut untuk perkebunan kelapa sawit telah menyebabkan degradasi lingkungan yang masif. Pengeringan lahan basah untuk pembangunan infrastruktur juga menyebabkan hilangnya fungsi ekosistem secara permanen. Di samping itu, polusi akibat limbah industri dan domestik memperburuk kualitas lahan basah yang tersisa. Jika kerusakan lahan basah hanya dibiarkan saja, maka akan menimbulkan bencana alam yang sangat merugikan lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, penting sekali menjaga kelestarian dan keberlanjutan lingkungan lahan basah agar terus dapat memberikan manfaat.
Upaya dalam pelaksanaan kelestarian lingkungan lahan basah dapat dengan cara menetapkan kawasan tersebut sebagai wilayah yang dilindungi. Pemerintah dan organisasi konservasi dapat bekerja sama untuk mengidentifikasi lahan basah dengan nilai ekologis tinggi dan memasukkannya ke dalam daftar kawasan konservasi. Di tingkat internasional, Konvensi Ramsar mendorong negara-negara untuk melindungi lahan basah yang signifikan secara global. Di Indonesia, beberapa lahan basah telah ditetapkan sebagai kawasan Ramsar, seperti Taman Nasional Berbak di Jambi dan Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai di Sulawesi Tenggara. Penetapan kawasan ini membantu melindungi lahan basah dari ancaman eksploitasi dan pembangunan yang tidak berkelanjutan.
Lahan basah yang telah mengalami degradasi akibat pengeringan, penebangan, atau pencemaran perlu direstorasi agar kembali berfungsi secara ekologis. Restorasi meliputi berbagai tindakan, seperti rehabilitasi hidrologi pada lahan gambut yang dikeringkan, penanaman kembali mangrove di kawasan pesisir, dan pengendalian polusi di perairan. Restorasi tidak hanya memulihkan fungsi ekosistem, tetapi juga membantu mengurangi emisi karbon dan meningkatkan keanekaragaman hayati.
Pelestarian lahan basah tidak selalu berarti melarang aktivitas manusia, tetapi mengelolanya secara berkelanjutan. Masyarakat lokal yang bergantung pada lahan basah untuk mata pencaharian, seperti nelayan atau petani, harus dilibatkan dalam pengelolaan kawasan. Praktik seperti perikanan berkelanjutan, ekowisata, dan agroforestri dapat diterapkan untuk memanfaatkan sumber daya lahan basah tanpa merusaknya. Misalnya, budidaya ikan di rawa secara tradisional dapat dioptimalkan tanpa harus merusak ekosistem alami.
Penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang nilai ekologis, ekonomi, dan sosial lahan basah. Kampanye kesadaran, pendidikan lingkungan, dan program pelatihan untuk masyarakat lokal dapat membantu meningkatkan kepedulian dan keterlibatan masyarakat dalam pelestarian. Contohnya adalah mengadakan kegiatan pembersihan kawasan lahan basah atau pelatihan tentang pengelolaan mangrove. Dengan memahami pentingnya lahan basah, masyarakat cenderung lebih mendukung upaya pelestarian.
Penegakan hukum terhadap aktivitas yang merusak lahan basah harus dilakukan secara konsisten. Pembangunan ilegal, pembakaran lahan, dan pencemaran harus dihentikan melalui sanksi yang tegas. Pemerintah perlu memperkuat regulasi terkait perlindungan lahan basah dan memastikan implementasinya di lapangan.
Teknologi modern dapat mendukung pelestarian lahan basah dengan cara yang lebih efektif. Misalnya, citra satelit dan drone dapat digunakan untuk memantau perubahan pada lahan basah, mendeteksi aktivitas ilegal, atau memetakan wilayah yang memerlukan restorasi. Sensor kualitas air dan sistem pemantauan berbasis data juga membantu memastikan ekosistem tetap sehat.
Karena lahan basah sering kali melintasi batas wilayah administratif, kerja sama antara pemerintah, lembaga internasional, masyarakat lokal, dan sektor swasta sangat penting. Program konservasi berskala besar, seperti rehabilitasi mangrove di Asia Tenggara, menunjukkan bahwa kerja sama lintas batas dapat memberikan dampak positif yang signifikan.
