Syafriadi, Direktur Sistem Pengelolaan Investasi Kementerian Keuangan, mengatakan dalam diskusi panel di sela-sela pertemuan Menteri Keuangan ASEAN dan Bank Sentral, Rabu di Nusa Dua, Bali, "Ada potensi besar untuk meningkatkan kinerja UMKM. " Pada 2019, katanya, terdapat 65 juta UMKM di Indonesia, 64,6 juta di antaranya adalah usaha kecil.Â
Sebuah studi oleh Bank Rakyat Indonesia, juga dikenal sebagai BRI, menemukan bahwa sekitar 45 juta UMKM masih membutuhkan kredit pada tahun 2022. Menurut perkiraan, 18 juta dari 45 juta orang tidak memiliki akses ke pendanaan, katanya. Menurutnya, kemungkinan pendanaan akan meningkatkan target kredit UMKM menjadi 30% pada tahun 2024. Dia menjelaskan, pada tahun 2022, hanya 21% dari seluruh pinjaman bank senilai Rp6.424 triliun (US$425 miliar) yang telah terealisasi di Indonesia, atau Rp1.349 triliun (US$89,4 miliar). Seperti yang diutarakan Syafriadi, jumlahnya berkurang dari tahun 2021 yang dilaporkan sebesar Rp1.221 triliun (US$80,9 miliar), atau 21,1 persen dari keseluruhan kredit sebesar Rp5.769 triliun (US$382 miliar).
Sehubungan dengan hal tersebut, katanya, "masih ada 10% lagi yang harus dicapai pada tahun 2024, dan ini adalah masalah yang luar biasa (untuk ditangani) hanya dalam periode satu tahun. 88 persen pelaku UMKM belum secara agresif memanfaatkan potensi digitalisasi untuk membantu operasional mereka, yang menjadi kendala lain yang harus diatasi, katanya, meski menjadi satu-satunya sektor yang berkontribusi pada perekonomian melalui lapangan kerja dan investasi. Dia mengatakan, pemerintah menyediakan Kredit Usaha Rakyat dengan bunga 6% per tahun untuk meningkatkan akses keuangan bagi UMKM melalui subsidi.
