Inggris - Indonesia merupakan Negara dengan berbagai agama yang terdapat didalamnya, meskipun mayoritas merupakan agama Islam, namun ikatan kekeluargaan dan tingkat toleransi di Indonesia termasuk tinggi. Indonesia termasuk kedalam negara Muslim terbesar sekaligus negara demokrasi terbesar ketuga didunia.
Hal tersebut juga disampaikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Yasonna H. Laoly. Ia mengatakan pemerintah Indonesia memberikan pelindungan terhadap hak asasi manusia dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk kebebasan beragama.
Kebebasan beragama di Indonesia dijamin dan diatur dalam Pasal 28E Ayat 1 dan Pasal 29 Ayat 2 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, Undang-Undang Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 juga menjamin kebebasan beragama sebagai salah satu hak kebebasan pribadi dalam Pasal 22 ayat 1 dan 2.
Yasonna menjelaskan kepada Bruce bahwa di Indonesia masih banyak agama lain selain Islam yang masyarakatnya hidup rukun berdampingan bahkan saling menjaga saat semua orang merayakan hari besar. Kondisi demikian dapat terjadi karena Indonesia memiliki Pancasila sebagai dasar dan ideologi bangsa. Pancasila, lanjut Yasonna, mampu berkembang menjadi payung yang melingkupi perbedaan agama, budaya, dan suku bangsa di Indonesia, sehingga masyarakat saling menghargai keberagaman dan saling toleran. “Pancasila adalah ideologi dan dasar negara yang menghargai keberagaman, kemanusiaan yang adil dan beradab serta mendukung persatuan Indonesia,” kata Yasonna, Senin (24/7/2023) malam waktu setempat di hadapan Bruce.
Pancasila mengajarkan kita untuk bebas tapi bertanggung jawab. Kami percaya pada kebenaran keyakinan kami tetapi menghormati keyakinan orang lain sehingga orang dapat hidup rukun tetapi ada satu, seperti semboyan kami, Bhineka Tunggal Ika, ”lanjutnya.
Yasonna berharap pemerintah Indonesia dan Inggris dapat bekerja sama untuk mempromosikan kebebasan beragama tidak hanya secara nasional tetapi juga secara global. Ini karena Bruce adalah Utusan Khusus Perdana Menteri Inggris untuk Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan dan Presiden Aliansi Internasional untuk Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan. “Indonesia menantikan dukungan dan saran Ms. Bruce tentang bagaimana kita dapat bekerja sama untuk mempromosikan kebebasan beragama dalam masyarakat kita yang beragam secara global dan nasional,” katanya.
Bruce sendiri mengatakan, masyarakat internasional mengakui kemampuan Indonesia dalam melindungi kebebasan beragama meski menghadapi berbagai tantangan dalam masyarakat majemuk. Oleh karena itu, Indonesia diberi peran sentral dalam isu HAM dalam konteks nasional dan global. Bruce berharap kerjasama antara Indonesia dan Parlemen Inggris tentang kebebasan beragama semakin meningkat.
Salah satu langkah kerja sama parlemen Indonesia dan Inggris adalah penyelenggaraan konferensi internasional tentang kompetensi beragama antarbudaya, yang akan berlangsung pada 13 dan 14 November 2023 di Jakarta. Konferensi tersebut diselenggarakan bersama oleh Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dengan Institut Leimena, Pusat Hukum Internasional dan Studi Keagamaan di Fakultas Hukum Universitas Brigham Young dan Sekretariat Kebebasan Beragama Internasional AS. Bruce sendiri memastikan akan hadir sebagai salah satu pembicara pada "Human Dignity and the Law":
Global and Regional Outlook.
