Dagelan Politik SBY, Demokrat dan Koalisi Merah Putih

[caption id="" align="aligncenter" width="624" caption="Fraksi Partai Demokrat meninggalkan rapat paripurna tentang RUU Pilkada karena opsi yang mereka usulkan, yakni pilkada langsung dengan 10 syarat mutlak, tak diakomodir / Kompas.com(Indra Akuntono)"][/caption]

Sidang Paripurna DPRD untuk Pengesahan RUU Pilkada sudah diketok oleh Pimpinan rapat paripurna yaitu Priyo Budi Santoso. Hasil Voting menghasilkan perolehan suara untuk Koalisi Merah Putih mendapatkan 220 Suara sementara Koalisi PDIP hanya 138 Suara. Itu artinya UU Pilkada yang baru adalah Pemilihan Kepala Daerah dipilih oleh DPRD.

Seluruh masyarakat melihat langsung Dagelan Politik yang terjadi sejak pagi tanggal 25 September hingga Dini hari tanggal 26 September 2014. Ternyata telah terjadi kelucuan yang amat sangat yang sepertinya memang disengaja oleh Demokrat maupun sang arsitek dibelakang partai berlambang Mercy ini yaitu SBY.

Sejak pagi tadi Sidang Paripurna digelar, dari Panja (Panitya Kerja) Komisi II DPR sudah mengajukan hanya ada 2 Opsi kepada majelis sidang untuk memutuskan salah satu dari kedua opsi tersebut yaitu, Pilkada Langsung atau Pilkada lewat DPRD.

Akan tetapi karena alotnya perdebatan-perdebatan yang ada membuat Sidang terhenti (di Break) pada saat magrib untuk shalat magrib dan melakukan lobi-lobi, dan akhirnya dilanjutkan pada pukul 22.30.

Sayangnya setelah itu mulai terjadilah Dagelan-dagelan Politik yang diperankan oleh Partai Demokrat. Masyarakat melihat semua yang terjadi dan akan mencatatnya dalam memorynya masing-masing. Dan Rapat Paripurna yang selesai dini hari tadi merupakan Kesan Terakhir yang dipertontonkan oleh para anggota DPR 2009-2014 sekaligus merupakan Warisan Sistim Pemerintahan SBY.

DEMOKRAT SUDAH MENJADI PARTAI MUNAFIK.

Dua-tiga minggu sebelumnya konstelasi politik yang ada di Senayan terdapat 2 kubu yang berbeda dalam pilihan tersebut. Koalisi Merah Putih dengan pilihan Pilkada lewat DPRD sementara Koalisi PDIP-PKB-HANURA memilih Pilkada Langsung. Perlu dicatat pada tanggal 3 September partai Demokrat adalah anggota Koalisi Merah Putih.

Dari kondisi tersebut timbulah gelombang protes keras dari berbagai kalangan masyarakat maupun sejumlah Kepala Daerah yang menginginkan agar DPR membatalkan RUU Pilkada yang ingin merubah Pilkada secara Langsung menjadi Pilkada melalui DPRD.

Protes keras berbagai kalangan juga ditujukan kepada SBY dan pemerintah. Sehingga akhirnya SBY memberikan pernyataan khusus baik lewat media maupun menguploadnya ke Youtube bahwa Presiden dan partai Demokrat mengerti kemauan rakyat sehingga SBY dan Demokrat menghendaki Pilkada Langsung. Bukan lewat DPRD.

Dengan pernyataan SBY seminggu yang lalu reaksi masyarakat mulai mereda karena ternyata Demokrat sudah menyatakan memihak kepada Pilkada Langsung. Waktu itu bila dihitung suara di DPR dimana Demokrat bersama koalisi PDIP lebih besar jumlah suaranya dari Koalisi Merah Putih sehingga kalau terjadi Voting pada Paripurna akan memenangkan kubu Pilkada Langsung.

Tetapi kemudian 3 hari yang lalu dari Fraksi Demokrat di DPR mengatakan bahwa partai Demokrat mendukung Pilkada Langsung tetapi dengan 10 syarat. Ini dimaksud untuk memperbaiki kekurangan sistim Pilkada Langsung. Tentu saja pernyataan ini dianggap baik oleh semua orang dan dianggap positif tentang 10 Opsi tersebut.

Tapi ternyata pernyataan Fraksi Demokrat yang menyatakan menginginkan Pilkada Langsung dengan 10 Opsi ini adalah senjata tersembunyi dari Demokrat untuk mengelabui rakyat.

Kita kembali ke alinea kedua diatas bahwa sejak pagi tanggal 25 September, dari Panja/ Komisi II sudah menyampaikan 2 Opsi ke majelis sidang yaitu Pilkada Langsung dan Pilkada Lewat DPRD. Itulah hasil rapat kerja yang dilakukan oleh Komisi II sehingga tugas Paripurna untuk mengambil keputusannya.

Ternyata kemudian sepanjang pagi hingga sore terjadi perdebatan-perdebatan alot sehingga Pimpinan Rapat menghentikan sementara rapat (Break) pada saat Magrib agar memberi kesempatanPara Pimpinan Fraksi yang ada untuk melakukan Lobi-lobi antara Fraksi.Kurang lebih 5 Jam pun berlalu.

Dan kemudian setelah Lobi-lobi selesai, Pimpinan Sidang Priyo Budi Santoso dari Golkar membuka kembali sidang dan langsung mempersilahkan Fraksi Demokrat menyampaikan Pendapatnya. Rupanya ini sudah direncanakan dan disinilah mulai terjadi Dagelan Politik yang sangat lucu.

Fraksi Demokrat dengan Juru bicaranya Benny K Harman langsung mengatakan, Demokrat adalah Partai yang sangat Pro Rakyat sehingga Demokrat sangat menginginkan Pilkada Langsung. Akan tetapi karena Pilkada Langsung selama 9 tahun terakhir begitu banyak kekurangan sehingga Demokrat menginginkan Pilkada Langsung dengan 10 Opsi sebagai perbaikannya.

Benny mengatakan Opsi ini begitu penting sehingga Demokrat harus mempertahankan pendiriannya untuk itu. Lalu Benny mengatakan bahwa 10 Opsi ini sudah ditawarkan ke seluruh Pimpinan Fraksi yang ada tetapi semua menolaknya sehingga Benny harus kembali menjelaskan kepada Paripurna tentang Opsi-opsi tersebut. Perlu dicatat bahwa ketika Benny mengatakan 10 Opsinya ditolak seluruh pimpinan fraksi yang ada, dari sejumlah anggota DPR Koalisi PDIP langsung berteriak Benny Bohong kalau mengatakan usulan opsinya ditolak Fraksi-fraksi lain.

Selanjutnya Pimpinan Sidang ditengah gencarnya hujan Intrupsi, mempersilahkan Fraksi PDIP, PKB dan Hanura berbicara. Dan ternyata ke 3 Fraksi itu mengatakan setuju 100 persen dengan pendapat Demokrat. Di titik ini seharusnya Konstelasi Politik sudah tergambar ada dua kubu yaitu Kubu Demokrat yang didukung oleh PDIP-PKB-Hanura dan Koalisi Merah Putih yang mendukung Pilkada Lewat DPRD.

Yang menarik adalah ketika ketiga Fraksi ini berbicara mendukung Demokrat, Benny K Harman malah terkejut! Dan bukan merasa senang !

Selanjutnya kemudian Pimpinan Sidang mempersilahkan Fraksi PKS dan Fraksi PPP berbicara. Kedua Fraksi ini diwakili oleh Fahri Hamzah dan Ahmad Yani. Keduanya memprotes pimpinan Sidang. Mereka langsung memprotes keras.Menurut mereka meskipun pendapat Demokrat cukup bagus tetapi sejak pagi tadi Opsi yang tersedia hanya 2 yaitu Pilkada Langsung dan Pilkada lewat DPRD. Tentu saja pendapat kedua ini memang ada benarnya.

Dan langsung oleh Priyo (Golkar) protes itu diterima dan langsung mengetuk palu bahwa Paripurna hanya menyetujui 2 Opsi. Silahkan ambil Voting untuk memilih 2 opsi ini.

Dan ternyata Ketok Palu Pimpinan Rapat ini seperti terburu-buru tanpa bertanya kembali ke Majelis Sidang. Ini langsung membuat anggota-anggota DPR yang berada di Koalisi PDIP memprotes keras. Karena tidak diizinkan dan tidak ditanggapi maka sejumlah anggota Koalisi PDIP maju merangsek ke meja pimpinan Sidang. Akhirnya sidang pun di Skor lagi selama 15-20 menit.

Setelah sidang dibuka kembali, Pimpinan Sidang diminta mencabut Ketok Palu yang memutuskan ada 2 Opsi tadi. Dan akhirnya Priyo mencabut kembali 2 opsi tersebut dan mulai meminta pendapat para fraksi lagi.

Kembali Demokrat diizinkan berbicara.

Dan inilah yang paling konyol dimana Benny K Harman langsung berbicara bahwa Demokrat adalah kekuatan Penyeimbang dan tidak mau keberadaannya menjadi biang kericuhan. Dan bila Pendapat Demokrat tidak diterima maka Fraksi Demokrat memutuskan untuk Walk Out. Dan melangkahlah keluar mayoritas Fraksi Demokrat dari ruang sidang. Ini sangat konyol. Kalau minta Demokrat memaksa ada opsi ketiga, pilihan itu masih bisa dibahas karena ketok palu 2 opsi itu sudah dibatalkan. Tapi memang niatnya Demokrat tidak ingin ikut memutuskan hasil paripurna sehingga mereka mencari alasan untuk itu. Demokrat juga tahu kalau mereka keluar maka voting akan dimenangkan oleh Koalisi Merah Putih.

Dan begitulah yang terjadi, dengan keluarnya Demokrat dari ruang sidang maka kekuatan pun menjadi berat sebelah dan akhirnya Voting dimenangkan oleh Koalisi Merah Putih. Pilkada kedepannya akan dilakukan lewat DPRD.

YANG TERCATAT DARI SBY DAN DEMOKRAT.

1.Semua orang masih ingat Ucapan SBY pada saat 2 minggu sebelum Hari Pencoblosan Pilpres 9 Juli lalu dimana SBY menyatakan sebagai Pihak yang NETRAL. Tetapi seminggu kemudian partai Demokrat secara resmi menyatakan untuk pendukung pasangan Capres-Cawapres Prabowo-Hatta! Jelas sekali SBY tidak paham dengan arti kata NETRAL.

2.SBY seminggu yang lalu menyatakan SBY dan partai Demokrat mendukung Pilkada Langsung akan tetapi dalam 3 hari terakhir partai Demokrat menyatakan mendukung Pilkada Langsung dengan embel-embel 10 Opsi Perbaikan. (Ternyata hal ini sangat berbeda jauh maknanya).

3.Pada tanggal 9 Juli, SBY dan Demokrat yang tadinya mengatakan Netral ternyata mencoblos Capres nomor 1. Ya memang pilihannya hanya ada 2. Memang tidak Konsisten, dan pilihannya memang hanya ada 2.

4.Dan inilah poinnya dimana, Demokrat pada Rapat Paripurna semalam sudah tahu bahwa Pilihan memang hanya ada 2. Lagipula Demokrat adalah Partai Pemerintah yang mengusulkan RUU tersebut. Adalah hal yang sangat lucu ketika Fraksi Demokrat tidak mau menerima opsi yang ada dimana kedua opsi itu merupakan usulan dari Pemerintah (dari pihak Partainya sendiri).

Dan kesimpulannya, partai Demokrat yang dikendalikan oleh SBY adalah Partai yang Munafik.

Ya mau bagaimana lagi, ternyata seluruh rakyat hanya bisa menonton Dagelan Politik yang dimainkan dengan sangat lucunya oleh Demokrat dan Koalisi Merah Putih. Mungkin ada frasa baru dalam politik tanah air yaitu Politik Balas Dendam.

Salam Blogger