Mohon tunggu...
Rutan Temanggung
Rutan Temanggung Mohon Tunggu... Foto/Videografer - Pejabat negara
Akun Diblokir

Akun ini diblokir karena melanggar Syarat dan Ketentuan Kompasiana.
Untuk informasi lebih lanjut Anda dapat menghubungi kami melalui fitur bantuan.

Berita Rutan Temanggung

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan

Tingkatkan Pembentukan Peraturan Perundang Undangan, Kemenkumham Jateng Hadiri Rakernis Ditjen PP

22 November 2023   09:30 Diperbarui: 22 November 2023   09:33 51
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Birokrasi. Sumber ilustrasi: KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG

JAKARTA -- Menguatkan peran dalam meningkatkan kualitas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM serta mewujudkan Program Prioritas Nasional, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah mengikuti Rapat Kerja Teknis Rapat Kerja Teknis Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan.

Acara yang mengusung tema "Regulasi Berkualitas dan Berintegritas Menuju Indonesia Maju" ini diselenggarakan di Hotel Mercure Convention Center Ancol selama 3 (tiga) hari pada 21-23 November 2023.

Pada kesempatan tersebut acara dibuka secara langsung oleh Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna H. Laoly dan dihadiri juga oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia, Mahfud MD serta para Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Hukum dan HAM RI.

Menkopolhukam, Mahfud MD menyampaikan apresiasinya atas terbentuknya Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan yang hadir untuk mensikronkan dan menselaraskan Peraturan Perundang-Undangan agar tidak ada peraturan yang tumpang tindih.

"Para perancang serta semua stake holder  untuk terus bekerja tanpa kenal lelah menuangkan ide terbaiknya demi mewujudkan peraturan Perundang-Undangan yang berkualitas sebagai sumber hukum," ujar Mahfud.

Selanjutnya, Yasonna menyatakan bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) berkomitmen menopang Indonesia berdaulat, maju, dan berkelanjutan melalui Regulasi Berkualitas dan Berintegritas menuju Indonesia Emas 2045.

"Saya mengapresiasi kerja dan kinerja Ditjen PP yang mempunyai tugas, fungsi, dan tanggung jawab untuk mengharmonisasikan peraturan mulai dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri hingga Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, sekaligus sebagai instansi Pembina Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan", tutur Yasonna.

"Saya mengharapkan agar kolaborasi yang telah berjalan selama ini dapat terus ditingkatkan, khususnya dalam mewujudkan regulasi berkualitas dan berintegritas", tutup Yasonna.

Kegiatan dilanjutkan dengan agenda Rapat Kerja Teknis, pada kesempatan tersebut Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Anggiat Ferdinan memaparkan bahwa Kanwil Kemenkumham Jateng telah menlaksanakan 1.133 permohonan harmonisasi produk hukum daerah pada Provinsi Jawa Tengah.

Ia menyampaikan harapannya agar Ditjen PP menguatkan peran Kanwil dengan mengeluarkan peraturan perundang-undangan.

Sebagai informasi, Rakernis ini dibagi atas 3 komisi yakni Komisi 1 membahas Penguatan Peran Kanwil Kemenkumham
Dalam Pelaksanaan Fasilitasi Produk Hukum Daerah, dan Komisi 2 membahas Peningkatan SDM Perancang PUU serta Komisi 3 membahas Penguatan Fungsi Pembinaan Perancang PUU.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun