Dalam Debat Cagub DKI Anies Baswedan mempermasalahkan Alexis, sebuah tempat hiburan malam kelas atas yang saat ini masih eksis.
Di Alexis ada kesenangan dan damai secara terbatas. Kata orang disana tempat maksiat. Tapi mereka harusnya juga tahu tempat maksiat itu bukan hanya di tempat hiburan, tapi juga di kantor-kantor terhormat, lembaga agama yang koruptif. Dan juga organisasi massa yang penuh kebencian pada golongan lain.
Orang-orang Alexis itu tak pernah demo, tak pernah berbuat anarkis di dalam masyarakat dan tak membuat pernyataan yang provokatif yang memecah-belah kesatuan bangsa Indonesia.
Saat menyinggung keberadaan Alexis, Anies pura-pura lupa pada Kalijodo, kompleks prostitusi kelas bawah yang dirubah Ahok jadi taman bermain bagi seluruh golongan masyarakat tanpa membedakan SARA dan usia.
Secara aksibilitas berbuat dosa, dahulu Kalijodo lebih mudah dimasuki. Semua orang bisa berbuat dosa di sana. Dari anak-anak hingga orang jompo pun berbauh menikmati dosa. Kasihannya, orang yang sudah miskin pun bisa berlenggang ke sana menunaikan hasrat primitifnya dan bermandikan dosa.
Berbeda dengan Alexis, dalam kapasitas dosa yang sama, namun aksesilitas dan sebarannnya sangat terbatas.
Dari kedua tempat itu, pengaruh sosialnya tentu mempunyai lingkup yang berbeda. Alexis terbatas sementara Kalijodo sangat terbuka dan "go public" banget! Kenapa Anies tak melihat hal itu? Ah, mungkin pura-pura tidak ingat.
Pada masa kampanye, Anies Baswedan justru datang ke FPI-kumpulan orang-orang yang sering berbuat semaunya. Tindakan mereka menjadikan elemen bangsa ini yang dulunya rukun kini jadi terpecah, penuh curiga dan membahayakan keutuhan bangsa dan negara Indonesia.
Demi pilkada dan kursi kekuasaan, Anies telah banyak meniadakan logika sehat. Dia melompati hati nuraninya dan menutup matanya pada realitas hitam, putih dan abu-abu. Jadilah kini seorang Anies yang buta warna.
Masyarakat hanya perlu kehidupan yang damai dan sejahtera tanpa gesekan sesama masyarakat. Urusan dosa itu memang rumit. Dan sudah ada yang mengurusnya. Urus dulu dosa yang berakses luas di masyarakat umum, misalnya birokrasi yang koruptif, organisasi massa pemecah belah kerukuna bermasyarakat, dan lain-lain. Dari sinilah, Anies harusnya berpijak sebagai pemimpin wilayah DKI. Itu kalau terpilih. Kalau pun nanti tidak terpilih, tetap bergerak sesuai kapasitas dirinya. Hanya sekarang, setelah nyempung di konstelasi pilkada DKI, kapasitas Anies yang dulu tampak kini tak jelas bentuknya. Adakah yang bisa membantu mengembalikannya?
-----
