Mohon tunggu...
Sosbud

Kebijakan Anies-Sandi untuk Jakarta

31 Januari 2018   05:28 Diperbarui: 31 Januari 2018   05:33 337
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Seperti yang telah kita ketahui, terdapat banyak pro dan kontra terkait dengan kepemimpinan Anies dan Sandiaga Uno atas Jakrta beberapa waktu ini. Anies dan Sandiaga memang belum lama memimpin Jakarta. 

Namun, sudah ada kontroversi yang berkaitan dengan Anies maupun Sandi. Mulai dari dipanggilnya Sandiaga untuk diperiksa oleh pihak berwajib hingga realisasi berbagai program kerja yang beberapa diantaranya dianggap menyalahi aturan yang berlaku.

Pertama, yakni penutupan akses jalan oleh pemerintah Anies supaya pada pedagang kaki lima bisa berjualan disana. Sudah bukan rahasia lagi bahwa selama mas kampanyenya, Anies memang telah benyak membahas mengenai nasib orang yang kurang beruntung dan ia mendapat banyak simpati karenanya. 

Namun, kebijakn tersebut oleh sebagian orang dirasa tidak benar karena hal ini tidak sesuai dengan aturan lalu lintas dan mengenai aturan penggunaan jalan sebagai fasilitas umum. Mereka menikai bahwa Anies seharusnya berkoordinasi dengan polisi atau dinas perhubungan sebelum mengambil langkah ini karena langkah ini menimbulkan kekacauan di berbagai level di institusi.

Kedua, yakni kebijakan rumah DP 0 rupiah yang menjadi program unggulan pasangan tersebut saat kampanye. Program ini sebenarnya dicetuskan sebagai respon atas adanya rusun murah yang telah dibangun sebelumnya olej Basuki Purnama alias Ahok. Berbagai pihak meragukan teralisasinya program ini karena pengembang pun pasti akan meminta DP dan membutuhkannya untuk membangun rumhas-rumah tersebut. 

Namun, ternyata DP tersebut diambil dari subsidi pemerintah yang dicanangkan dalam APBD. Meski beberapa pihak menyayangkan hal ini, program ini tetap berjalan dan diharapkan dapat menjadi solusi bagi masyarakat DKI Jakarta.

 Terakhir yakni usaha Anies dan Sandiaga untuk menghidupkan lagi becak di ibukota setelah larangan tersebut muncul pada pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. Banyak beredar kabar bahwa telah dilakukan mobilisasi tukang bedak di Jakarta sebagai upaya untuk merealisasikan progeam kerja tersebut. 

Terdapat kabar yang menyatakan bahwa terdapat becak perantau dari daerah yang sengaja merantau ke Jakarta untuk mencari peluang. Namun, menurut informasi dari tukang becak di Jakarta, kabar Ini tidak terbukti kebenarannya.

Walaupun controversial, kebijakan-kebijakaan Anies dan Sandi harus didukung demi kemajuan Jakarta. Namun, sangatlah penting bagi kit auntuk bertindak kritis dalam menilai kebijakan-kebijakan tersebut dan manfaatnya. 

Untuk sementara waktu ini, sebaiknya kita beri dulu ruang gerak untuk pasangan tersebut supaya mereka dapat mengoptimalkan kinerjanya.

Mohon tunggu...

Lihat Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun