Penguatan Kelembagaan Pekebun Guna Mendukung Pembangunan Perkebunan

Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, pembangunan perkebunan mengalami peningkatan yang cukup signifikan, baik dalam bentuk perluasan perkebunan (ekstensifikasi) maupun peremajaan tanaman pada kebun eksisting (intensifikasi). Data statistik perkebunan tahun 2023 selama lima tahun terakhir menunjukkan rata-rata pertumbuhan luas areal sebesar 1,61%[1] dengan pertumbuhan tertinggi pada komoditas tanaman pala (5,28%) diikuti komoditas kelapa sawit (3,20%) dan tebu (3,19%). Umur tanaman perkebunan yang ada saat ini, sebagian besar sudah melampaui masa produktif, sehingga wajar jika dilakukan kegiatan kegiatan di atas.

 

Masifnya kegiatan tersebut tentunya bermuara pada peningkatan produksi dan produktivitas kebun petani. Upaya pemerintah melalui Kementerian Pertanian khususnya Direktorat Jenderal Perkebunan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas dilakukan dari hulu hingga ke hilir, mulai dari penyediaan sumber benih yang terhimpun dalam bank benih perkebunan untuk penyediaan benih bersertifikat, pendampingan kelompok-kelompok tani melalui bimbingan teknis komoditas, hingga fasilitasi sarana dan prasarana pasca panen yang dapat diperoleh oleh kelompok tani. Beberapa contoh penyaluran bantuan pemerintah dalam penyediaan benih diantaranya penyediaan benih tanaman kelapa, kelapa genjah, kakao di provinsi Kalimantan Barat, penyediaan benih Kopi di provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2023.

 

Dalam hal peningkatan mutu hasil perkebunan, pemerintah berupaya melakukan modernisasi pada sektor hilir usaha budidaya perkebunan.  Sebagai contoh, pada komoditas kelapa sawit, pemerintah mengembangkan dan sudah melakukan uji coba pabrik mini minyak goreng untuk memperoleh end product kelapa sawit petani dalam benruk minyak kelapa sawit. Pemerintah juga memfasilitasi petani-petani komoditas perkebunan lainnya dengan dengan berbagai sarana yang dibutuhkan. Untuk komoditas lada misalnya, para petani lada difasilitasi alat pengering lada bertenaga matahari (solar dryer) yang diharapkan dapat mempercepat proses pengeringan biji lada, mengatasi kendala produksi lada kering di musim penghujan. Pada komoditas kopi, pemerintah juga memfasilitasi sarana pengolahan kopi mulai dari pengupas biji kopi, mesin roasting kopi, hingga automatic sealer yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas dan nilai jual hasil kebun petani.

 

Beberapa kendala yang terjadi di lapangan diantaranya ketidaksiapan petani sendiri dalam menerima bantuan pemerintah baik benih, sarana produksi dan kurangnya pendampingan petani pasca pemberian bantuan. Ketidaksiapan petani dapat terjadi dalam hal penyiapan lahan yang semestinya sudah disiapkan sebelum penyaluran bantuan benih maupun peralatan pengolahan hasil, juga dalam hal pengetahuan teknis terkait bantuan yang diberikan. Hal ini tentunya melibatkan beberapa pihak terkait dan perlu sinergi yang lebih baik agar kendala ini dapat diminimalisir. Pasca serah terima bantuan pemerintah, masih dipandang perlu adalanya pendampingan kepada petani penerima manfaat untuk memanfaatkan berbagai bantuan tersebut. Jika melihat berbagai program pemerintah yang terdahulu, dengan adanya pendampingan intensif niscaya keberhasilan program akan dapat dicapai.

 

Pada tulisan ini penulis membatasi persoalan pada pendampingan teknis budidaya khususnya perlindungan tanaman perkebunan dalam mendukung pembangunan perkebunan.

 

Upaya pendampingan kelompok tani dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan yang utamanya bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani dalam budidaya dan perlindungan tanaman perkebunan. Mayoritas petani kebun saat ini adalah petani berumur diatas 50 tahun. Sehingga diperlukan metode yang tepat agar materi-materi kegiatan dapat diterima dengan baik oleh petani peserta kegiatan bahkan dapat disampaikan kepada petani-petani lainnya.