Stunting menjadi ancaman yang sangat besar di Indonesia. Anak yang lahir stunting akan mengalami gangguan tumbuh kembang yang akan menghambat kehidupannya kelak.
Anak yang stunting, selain memiliki perawakan pendek, mereka juga akan mengalami penurunan kecerdasan sampai gangguan metabolisme yang berlanjut hingga mereka dewasa. Merencanakan kehamilan menjadi salah satu cara untuk menekan risiko stunting pada anak.
Berbicara tentang stunting tak lepas dari berbagai perdebatan terkait faktor dominan penyebab stunting. Beberapa pihak menyatakan disebabkan oleh permasalahan ekonomi, selain itu tak sedikit pula yang menyatakan karena permasalahan pendidikan dan kualitas layanan publik. Hingga kini penyebab utama stunting masih menjadi debat publik yang belum usai.
Anak dikatakan stunting jika memiliki panjang atau tinggi badan dibawah standar untuk usianya. Diperkirakan dari 171 juta anak stunting di seluruh dunia, 167 juta anak (98%) hidup dinegara berkembang. United Nations international Childeren’s Emergency Fundation (UNICEF) mengatakan bahwa pada tahun 2011, 1 dari 4 anak balita mengalami stunting (Kemenkes, 2018).
Menurut Tuft (2001) dalam The World Bank (2007), stunting disebabkan tiga faktor, yaitu fak tor individu yang meliputi asupan makanan, berat badan lahir, dan keadaan kesehatan; faktor rumah tangga yang meliputi kualitas dan kuantitas makanan, sumber daya, jumlah dan struktur keluarga, pola asuh, perawatan kesehatan, dan pelayanan; serta faktor lingkungan yang meliputi infrastruktur sosial ekonomi, layanan pendidikan dan layanan kesehatan. Adapun menurut Soetjiningsih (1995), tumbuh kembang anak dipengaruhi oleh faktor genetik dan lingkungan.
Saat ini, prevalensi stunting di Indonesia adalah 21,6%, sementara target yang ingin dicapai adalah 14% pada 2024. Untuk itu, diperlukan upaya bersama untuk mencapai target yang telah ditetapkan, salah satunya dimulai dari unit terkecil dalam masyarakat, yakni keluarga.
"Kita harus optimis bahwa target prevalensi stunting 14 persen pada 2024 akan tercapai, dengan target penurunan sebesar 3,8 persen per tahunnya. Tentunya hal ini memerlukan upaya yang lebih keras terkoordinasi lintas sektor, dengan mengoptimalkan capaian intervensi spesifik dan intervensi sensitif berbasis bukti,
berbagai upaya harus dilakukan seluruh pemangku kepentingan untuk mencapai target penurunan stunting 14 persen. Seperti yang telah dilakukan Kemenko PMK dengan melakukan Roadshow Percepatan Penurunan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem di 33 provinsi dan 393 kabupaten/kota untuk mengidentifikasi isu/kendala serta solusi dan kebijakan afirmatif untuk penurunan stunting.
"Upaya percepatan penurunan stunting terus dilakukan dengan mewujudkan kovergensi pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga tingkat desa, sampai stunting tidak lagi menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia
Melalui anggaran pemerintah yang cukup besar dan mengingat penurunan angka prevalensi stunting kini menjadi prioritas pembangunan, diharapkan program penurunan angka prevalensi stunting dapat terlaksana tepat sasaran. Berbagai program penurunan angka prevalensi stunting yang telah direncanakan oleh pemerintah pusat harus terintegrasi hingga ke desa mulai dari pembangunan posyandu, penyediaan makanan sehat, pembangunan sanitasi dan air bersih hingga balai pengobatan desa dan lainnya. Selain menggunakan alokasi belanja dana kesehatan, semua itu juga bisa memanfaatkan dana desa.
