Pertempuran kecilnya adalah polemik soal calon Kapolri Budi Gunawan, tetapi perang besarnya justru antara Jokowi dan PDIP. Ini bukan untuk membenturkan Jokowi dengan partai pengusungnya. Tetapi realita bahwa kisruh Abraham Samad, Hasto, BG, BW, ujungnya mengarah ke Jokowi.
Mustahil Hasto berani membuka borok sendiri tanpa restu dari Megawati. Drama tentang Cahyo Kumolo yang seolah membantah testimoni Hasto, hanya sekedar membiaskan seolah kesaksian Hasto inisiatif pribadi. Jika itu benar inisiatif pribadi dan Cahyo Kumolo yang sebelumnya petinggi PDIP, tentu logikanya Hasto akan diberi sanksi internal PDIP karena membocorkan rahasia partai kepada publik. Faktanya sampai saat ini Hasto baik - baik saja di PDIP bahkan setelah diundang komisi 3 DPR - RI.
Tindakan Hasto membuka borok, sebetulnya justru digunakan untuk men-delegitimasi posisi Jokowi sebagai Presiden RI karena dalam proses pemilihannya melanggar hukum atau etika. Secara implisit testimoni Hasto membuka fakta bahwa tim Jokowi berusaha mempengaruhi KPK dan melibatkan BG sebagai prewira aktif polri yang harusnya netral.
Apakah sudah sejauh itu pertarungan PDIP vs Jokowi? Ya, berikut ini fakta - faktanya:
1.Tim 9 yang di bentuk Jokowi jelas mengarah pada orang - orang yang condong ke KPK. Imam Prasojo, Oegroseno dan Syafii Maarif jelas - jelas orang yang mendukung KPK, selebihnya yang lain juga punya kecenderungan yang sama walaupun kadarnya lebih kecil. Keberanian tim-9 ini memberi rekomendasi terbuka soal tidak melantik BG, hampir dapat dipastikan karena "restu" Jokowi.
2. Saat BJ Habibie berbicara kepada pers setelah bertemu dengan Jokowi, sangat jelas Habibie berbicara soal Presiden pilihan rakyat dan pilihan partai. Semua orang tahu partai yang dimaksud adalah PDIP. Apa yang diutarakan pada pers, itulah curhatan Jokowi pada Habibie atas tekanan partai yang sudah mengarah pada pemaksaan.
3. Bertemu Prabowo, ini jelas simbol perlawan Jokowi pada koalisi pendukungnya. Apa yang diucapkan Prabowo memdukung penuh apapun keputusan Presiden adalah sinyal kuat pada PDIP bahwa Jokowi tidak akan lebih lama lagi tunduk jika selalu di ganggu partai pendukungnya.
4. Pernyataan Puan Maharani bahwa Jokowi masih petugas partai, adalah sinyal bahwa PDIP siap melengserkan Jokowi jika tetap mbalelo. Artinya walaupun Jokowi sudah menjadi presiden RI, tetapi kelangsungan jabatannya masih tergantung pada partai.
5. BG tidak akan berani menolak himbauan istana untuk mundur tanpa dukungan orang - orang kuat. Kapolri adalah jabatan langsung dibawah Presiden. Bagaimana mungkin BG ngotot mau bekerja jika atasannya tidak menghendakinya?
Mengkritisi Presiden untuk hal yang konstruktif itu penting walaupun kadang tidak enak terdengar, tetapi merongrong Presiden untuk membayar upeti pada partai secara berlebihan tentu hal yang buruk. Presiden adalah presiden seluruh rakyat Indonesia, bukan presiden yang petugas partai, atau presiden yang diperlakukan seolah pesakitan yang banyak hutangnya pada partai.
Pilpres yang mahal, baik secara finansial maupun energi bangsa sudah kita lewati, sekarang waktunya supaya orang yang sudah terpilih menyelesaikan masa jabatannya. Siapapun dia, itulah pilihan rakyat, kita boleh mengkritiknya tetapi jangan biarkan dia dirongrong untuk kepentingan pragmatis apalagi yang melanggar sumpah jabatan. #saveJOKOWI, bukan karena dia Jokowi, tetapi karena dia Presiden RI.
