Mohon tunggu...
Fustin PutriGHonia
Fustin PutriGHonia Mohon Tunggu... Mahasiswa - Student at Public Health Faculty, Airlangga University

Undergraduate Student at Public Health Faculty, Airlangga University

Selanjutnya

Tutup

Ilmu Sosbud

Kontra Mengenai Pemerataan Pembangunan Proyek Rel Kereta Api

22 Agustus 2023   23:48 Diperbarui: 22 Agustus 2023   23:57 50
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Ilmu Sosbud dan Agama. Sumber ilustrasi: PEXELS

Transportasi di jalan raya menyebabkan sebagian besar polusi udara dan kemacetan. Negara-negara di seluruh dunia mengatasi eksternalitas ini dengan berbagai kebijakan, termasuk dukungan terhadap transportasi umum. Di Indonesia sendiri sudah melakukan kebijakan dan strategi tersebut dengan menggunakan transportasi umum berbasis rel. Apakah kebijakan menggunakan tranportasi umum tersebut aman dan dapat mengurangi polusi serta kemacetan?

Menurut saya sendiri dengan kebijakan yang sudah diterapkan tersebut benar bermanfaat dan mengurangi polusi serta kemacetan. Tapi hanya di kota kota besar saja. Bagaimana dengan kota seperti Kalimantan dll yang tidak adanya tersedia transportasi berbasis rel/kereta api. Memang benar kota kota yang tidak tersedia kereta api ini termasuk kota yang sangat jarang terdengar diberita mengenai polusi dan kemacetan. Tapi jika memang kebijakan tersebut hanya teruntuk di kota kota besar saja, bagaimana dengan financial yang dimiliki orang orang yang tinggal di kota besar ? apakah memang sudah merata?

Untuk membangun kereta api secara merata pun membutuhkan biaya yang cukup besar. Apakah pemerintah sendiri dapat sanggup? sudah banyak isu berita yang diperbincangkan oleh banyak orang mengenai pembengkakan biaya untuk pembangunan proyek rel kereta api ini.

"Biaya proyek kereta cepat mengalami pembengkakan 1,2 miliar dolar AS. Sebanyak 25 persen dari pembengkakan biaya itu, 60 persen ditanggung KAI melalui penyertaan modal negara (PMN) dari pemerintah dan 40 persen sisanya oleh China. Sementara, 75 persen pembengkakan biaya proyek akan ditutup lewat pinjaman ke CDB yang hingga kini masih dalam negosiasi bunga pinjaman".

Mohon tunggu...

Lihat Konten Ilmu Sosbud Selengkapnya
Lihat Ilmu Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun