Dari Transaksi Janggal 349 Triliun, Hingga Mau Bubarkan DPR, Rakyat Pilih Mana?

Jagat media sosial saat ini sedang 'ghibah'in Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) khususnya Komisi 3 yang ikut dalam rapat mengundang Menkopolhukam Prof Mahfud MD untuk diminta pertanggung jawaban terkait dana tidak wajar (janggal) Rp 349 triliun di lingkungan Kemenkeu.
Dalam sidang tersebut sudah ketara, Prof mengatakan bahwa dirinya merasa seperti dihakimi beramai-ramai. Meski demikian, berbagai penjelasan panjang lebar dan debat tebal dengan setiap intruksi membuka mata masyarakat terkait isu yang makin berkembang tersebut.

Yang pertama, tentu terkait kinerja DPR yang memberikan banyak insight dan pandanganya yang dinilai justru tidak mewakili rakyat, cenderung eksklusif dan punya kepentingan sesuai dengan atasan.

Kedua, tentu terkait kasus transaksi janggal tersebut. Secara isu, DPR merasa posisi Mahfud MD tidak kredibel untuk mengungkapkan informasi yang berada di Kementerian Keuangan.

Ketiga, perdebatan tersebut menunjukkan data dan argunmentasi baik dari Mahfud MD dan peserta sidang DPR. Dampaknya, banyak desakan agar kedua lembaga tersebut (DPR dan Parpol) dibubarkan.

Ketidakpercayaan publik semakin bertambah akibat rangkaian kasus korupsi, flexing gaya hidup, bahkan dalam bentuk kriminal.

Bahkan, kasus transaksi janggal tidak lagi menjadi isu utama, hanyalah pembuka dari rangkaian kasus lainnya yang terbuka secara publik.

Redaksi Funpol memandang, secara objektifitas kita tidak bisa langsung menilai mana yang memang membawa dan mewakili rakyat. Satu sisi, Mahfud MD menjadi sorotan positif melawan argumentasi DPR. Namun, perlu digarisbawahi bahwa Transaksi Janggal 349 trilliun dapat besar dan terus dikawal DPR.

Dari sisi DPR, memang selalu menjadi momok yang dirasa justru tidak mewakili rakyat baik dari aspirasi yang disampaikan bahkan dari segi kebijakan. Namun, wadah DPR tetap diperlukan untuk menjaga stabilitas konstitusi dan jalannya negara.

Bukan berarti, Mahfud MD sebagai perwakilan pemerintah dapat menjadi penilaian bersih bagi pemerintah, begitu juga dengan DPR. Kita tidak bisa menilai DPR hanya dari anggota yang memang hanya mementingkan kepentingan pribadi dan partai.