Bukan berita baru jika partai politik tengah menyusun strategi besar menjelang pemilu presiden saat 2024 mendatang.
Bahkan, jelang menutup tahun 2022 kini pemberitaan mengenai persiapan berupa deklarasi, koalisi dan saling sikut pencitraan publikasi sudah dilakukan dengan ketat.
Bagi partai politik, 2023 adalah waktu pertempuran yang paling menentukan bagaimana dan kepada siapa rakyat akan memilih.
Hajatan besar negara ini tidak tanggung-tanggung, bedasarkan lansiran tempo.co, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengusulkan anggaran jumbo untuk Pemuli 2024. Anggaran tersebut sebesar Rp 86,2 triliun, naik Rp 25,59 triliun dari pemilu sebelumnya.
Sementara itu, partai politik yang sudah menyiapkan mesin tentu juga menggelontorkan dana yang tidak sedikit. Bukan rahasia umum jika perputaran pemilu dari tingkat terkecil dalam organisasi masyarakat belum lepas dari anggaran besar dan politik uang, apalagi sekelas Pemilu Presiden.
Hajatan ini tentunya akan ada ratusan triliun uang berputar dalam hajatan nasional, baik dari pemerintah, partai politik hingga simpatisan.
Padahal, jika membaca keadaan ekonomi global yang sedang lesu, ancaman ekonomi Indonesia pada 2023 mendatang patut diwaspadai.
Meskipun pemerintah tengah bekerja keras untuk menghindari resesi, namun utang Indonesia yang mencapai Rp 7,500 triliun adalah fakta menjadi ancaman besar.
Akankah ekonomi nantinya akan terbantu lewat hajatan besar pemilihan presiden? atau justru negara makin terbeban penambahan utang dan rakyat justru yang dirugikan?
Akankah partai politik dapat melek keadaan dan dengan hajatan ini dapat tepat sasaran membantu rakyat?
Ini yang menjadi pertanyaan besar untuk kita sebagai bangsa yang ingin berkembang namun kerap tersandung dengan kebiasaan buruk dalam amanah menjadi wakil rakyat.
