21 Mei 1998, masih sangat terkenang di ingatan kita tatkala Presiden Soeharto kala itu mengundurkan diri dari jabatan kepresidenannya yang sudah berlangsung selama 32 tahun. Desakan dari mahasiswa, krisis ekonomi yang akut, dan tragedi Trisakti pada 12 Mei 1998 mengharuskan ia lengser dari jabatannya. Semangat reformasi dari semua masyarakat, khususnya mahasiswa pun di kumandangkan. Kemudian jalur demokratisasi di segala bidang mulai di perbaiki dan di tata ulang dengan adanya amandemen UUD 1945 yang di lakukan empat kali yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001 dan 2002. Kebebasan yang dirasa sangat di batasi pada era Soeharto, kran itu mulai dibuka selebar-lebarnya.
Saat ini hampir 15 tahun sudah proses demokratisasi itu berlangsung, namun pergolakan politik masih saja seru dan selalu menjadi topik utama pemberitaan di media massa. Masih segar dalam ingatan beberapa waktu lalu, bagaimana KMP sebagai koalisi pendukung Prabowo dan KIH sebagai koalisi pendukung Jokowi, saling sikut dalam perebutan kursi anggota dewan. Mereka sangat “kekeh” dengan ideologi mereka masing-masing, sehingga mempertontonkan hal yang tak patut di lakukan karena di lihat oleh masyarakat yang memilihnya. Adu mulut, banting kursi, meja, dan hal lain yang membuat kesan pertama rakyat menjadi tidak yakin dengan formasi pemerintahan yang baru. Beginikah demokrasi kita?
Tentu anda masih mengikuti perkembangan kasus yang satu ini. Ya, kasus yang baru-baru ini menimpa wakil ketua KPK Budi Widjoyanto alias BW, yang dianggap menyuruh saksi untuk memberikan keterangan palsu di sidang MK tahun 2010 silam, terkait sengketa Pilkada Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah. Beberapa kalangan menganggap kasus ini adalah sebuah Kriminalisasi terhadap KPK. Selain itu juga ada anggapan bahwa kasus ini merupakan reaksi Polri terhadap KPK atas penetapan tersangka terhadap calon tunggal Kapolri Budi Gunawan terkait kasus gratifikasi dan rekening gendut.
Terlepas dari banyak spekulasi, isu dan pro-kontra terhadap kasus tersebut, yang patut di garis bawahi adalah bagaimana beberapa elite ini sangat luwes dan tidak punya malu melakukan tindakan yang saling menjatuhkan terhadap elite lain yang dianggap menghambat mereka demi memuluskan tujuan-tujannya. Bagaimana proses perbaikan demokrasi yang sedang berjalan bisa berfungsi dengan baik jika elitenya saja bertindak layaknya hewan seperti ini? Kebebasan untuk berideologi tidak harus dengan saling jegal dan membuat propaganda, tapi berprinsip untuk saling mengawasi dan mengontrol pemerintahan yang berjalan, guna tercapainya check and balances.
Tidak hanya bidang politik saja demokratisasi harus dibenahi, masih ada bidang lain seperti ekonomi, sosial maupun budaya. Kasus-kasus diatas adalah sebagian contoh kasus dibidang politik, tentang masih belum adanya kesungguhan untuk membangun politik yang sehat pasca reformasi. Harusnya, usia reformasi dan semangat reformasi lalu membuat demokrasi kita lebih dewasa, bukan malah sebaliknya. Apa bedanya era demokrasi sebelum reformasi dengan demokrasi era modern saat ini, apa hanya demokratisasi secara yuridis (tertulis) saja lewat amandemen empat kali tersebut?. Toh juga pelaku atau subjek yang menjalankan paham tersebut, sama sekali belum menunjukkan itikad baik untuk menunaikannya. Jangan sampai aturan yang sudah dibuat malah berdiri sendiri, karena ulah elite yang harusnya menaati tapi malah menodainya.
Ibarat manusia, usia yang sudah hampir lima belas tahun, manusia sudah mampu berjalan dengan baik, bahkan sudah mampu membayangkan mimpi-mimpinya kelak, dan kedewasaan mulai tumbuh disitu. Proses demokratasisasi yang di mulai pasca reformasi hendaknya di maknai dengan sungguh-sungguh utamanya di bidang politik. Jangan sampai proses demokratisasi yang sedang menuju perbaikan malah menyengsarakan dan mempersulit rakyat karena ulah peguasanya dan jangan sampai pula dengan usia yang harusnya sudah bisa berlari kencang, tapi hanya bisa menggunakan satu kakinya untuk berdiri karena kaki satunya patah oleh perbuatannya (elite) sendiri. Atau akan tetap membuat demokrasi di negara kita “Berdiri Satu Kaki”.
