Keluhan, kritik, dan komentar tentang BPJS sudah lama terdengar sejak badan ini beroperasi. Terkadang semuanya ini bercampur dengan rumor, isu, dan teka-teki. Apalagi kemudian pimpinan BPJS melakukan tindakan defensif, membela diri seolah-olah tidak ada masalah dalam tubuh lembaga ini. Namun, belakangan BPJS ternyata membutuhkan suntikan dana pinjaman dari pemerintah. Jadi apa yang sebetulnya terjadi?
Keluhan di kalangan masyarakat kesehatan bergulir dengan cepat melalui SMS, WA (Whatsapp), Twitter, dan Facebook. Tidak terkecuali surat elektronik. Para dokter mengeluh, para perawat murung, dan industri farmasi bermuram durja dengan operasional BPJS. Sementara di sisi lain, kegiatan public relations BPJS terus dilancarkan oleh institusi ini. Promosi di media cetak dan media elektronik berjalan dengan bergelombang tidak putus-putusnya. Pada sisi lain, masyarakat yang tertolong oleh BPJS juga tidak sedikit.
Namun, masyarakat dikagetkan dengan adanya iklan di berbagai media cetak bahwa dibuka pendaftaran bagi mereka yang berminat untuk menjadi direksi dan dewan pengawas BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Berarti akan ada penggantian secara total manajemen BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Apakah ada yang salah dalam pengelolaan BPJS? Atau pergantian rutin, karena pengurus yang sekarang memang masa kerjanya hanya 2 tahun dan sekadar mengantarkan saja hingga BPJS beroperasi?
Tapi, kalau ada kesalahan, di mana letak kesalahan tersebut? Apakah sekadar operasional? Atau salah dalam strategi korporasinya? Atau bahkan lebih dalam lagi bahwa terdapat lubang-lubang kelemahan dalam konsep BPJS itu sendiri? Semuanya masih menjadi pertanyaan. Sementara itu, the show must go on. Sungguh dilematis.
Operasional:
Secara konsepsi BPJS sangat ideal dan memiliki tujuan yang luhur, yaitu memberikan jaminan kesehatan bagi semua warga negara Indonesia. Ini masih ditambah sejak lahir sampai dengan meninggal kelak. Selintas mirip seperti NHS (National Health Service) Inggris dan seperti Obamacare Amerika Serikat melalui The Affordable Care Act.
Memberikan jaminan kesehatan atau asuransi kesehatan bagi setiap warga negara, setiap orang sepanjang hayatnya merupakan impian setiap negara. Sayangnya tidak semua negara mampu melaksanakannya. Ini disebabkan kemampuan tiap negara secara finansial dan ekonomi dalam arti luas tidak sama. Bahkan kalau meminjam salah satu prinsip dasar ilmu ekonomi bahwa sumber daya selalu terbatas.
Selain aspek finansial-ekonomi, aspek kebijakan kesehatan juga membatasi peluang diimplementasikannya sistem jaminan kesehatan nasional dan menyeluruh. Kebijakan kesehatan di sini jelas merupakan perpanjangan tangan dari ideologi yang dianut suatu negara. Lebih rinci lagi adalah bahwa sistem kesejahteraan sosial bervariasi dari satu negara ke negara yang lain.
Faktor-faktor di atas menyebabkan sistem jaminan kesehatan suatu negara akan memiliki berbagai spesies. Walau begitu prinsipnya setiap orang harus memiliki jaminan kesehatan boleh dikatakan merupakan sesuatu yang harus diraih oleh setiap negara. Tinggal tergantung kepada apa, bagaimana, dan siapa kebijakan kesehatan yang dianut oleh suatu negara.
Dengan adanya sistem jaminan kesehatan secara nasional, dengan sendirinya jaminan kesehatan yang tersegmentasi harus dipinggirkan. Misalnya jaminan kesehatan hanya bagi mereka yang kurang beruntung dan sistem jaminan kesehatan bagi mereka yang usia senja. Lepas dari diberlakukannya sistem jaminan kesehatan nasional, masyarakat juga pilihan sebagaimana berbagai pilihan dalam kehidupan. Dengan demikian, jaminan kesehatan pribadi tetap terbuka luas. Begitu pula dengan asuransi kesehatan global yang tetap mempunyai eksistensinya.
Tata kelola:
