Pasal 10 Deklarasi Universal HAM dan Implementasinya di Indonesia

Pasal 10 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia adalah sebuah pernyataan yang menegaskan pentingnya hak atas pengadilan yang adil dan terbuka bagi setiap individu. Dalam konteks ini, keadilan dianggap sebagai prinsip fundamental yang harus dijunjung tinggi dalam sistem hukum sebuah negara. Pasal 10 ini menegaskan bahwa proses pengadilan harus dilakukan secara transparan oleh pengadilan yang bebas dan tidak memihak. Setiap orang memiliki hak yang sama untuk diadili dengan adil, tanpa diskriminasi atau intervensi apapun. Ini berarti bahwa setiap individu, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, ras, atau agama, memiliki hak yang sama untuk mendapat perlakuan yang adil di hadapan hukum.
Implementasi persamaan dihadapan hukum di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, termasuk praktik korupsi, nepotisme, dan ketidakadilan sistemik. Namun, adanya lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ombudsman Republik Indonesia, dan peran aktif masyarakat sipil membantu mempromosikan dan menegakkan prinsip ini.
Pasal 10 juga menjelaskan tentang Proses hukum harus adil dan transparan. Semua pihak yang terlibat dalam kasus hukum harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk membela diri dan mengajukan bukti.Hukum harus diterapkan secara konsisten tanpa memandang siapa yang terlibat. Hal ini bertujuan untuk mencegah praktik-praktik yang tidak adil seperti favoritisme atau korupsi dalam penegakan hukum.
Secara keseluruhan, persamaan dihadapan hukum adalah fondasi penting bagi keadilan dan integritas hukum di Indonesia, meskipun penerapannya masih terus perlu diperbaiki dan diawasi.
Pasal 10 ini bukan hanya menetapkan standar internasional untuk perlakuan yang adil di pengadilan, tetapi juga merupakan landasan moral bagi keberlangsungan sistem hukum yang demokratis dan berkeadilan di seluruh dunia
Beberapa contoh kasus
1.Kasus pembunuhan berencana oleh FS
Pasal 10 adalah salah satu contoh pasal yang saat ini sedang ramai diperbincangkan di Indonesia dimana setiap orang menginginkan persamaan hak dimata hukum. Salah satu contoh kasus yang bisa kami ambil adalah kasus penembakan yang dilakukan oleh FS sebagai dalang dari pembunuhan berencana kepada brigadir J
Persamaan dihadapan hukum terjadi sesuai ekspektasi masyarakat dimana status sosial dan jabatan tidak berlaku dalam kasus ini, terdapat beberapa tersangka utama seperti FS dan Bharada E, secara jabatan memang sangat jauh tetapi hasil dalam persidangan sesuai dengan ekspektasi masyarakat dimana FS sebagai dalang mendapatkan hukuman berat sedangkan Eliezer mendapatkan perlindungan hukum karena ia sebagai eksekutor dan bawahan yang dimana dalam kepolisian seorang bawahan harus mengikuti perintah komandannya

2.Kasus Diskriminasi Rasial di Surabaya
Latar Belakang: Pada tahun 2019, terjadi insiden diskriminasi rasial terhadap mahasiswa Papua di Surabaya. Beberapa mahasiswa Papua didiskriminasi dan diperlakukan tidak adil.
Proses Hukum: Pemerintah dan aparat penegak hukum melakukan investigasi dan menangkap beberapa pelaku yang terlibat dalam tindakan diskriminasi tersebut.
Hasil: Para pelaku dijatuhi hukuman sesuai dengan undang-undang yang berlaku, menunjukkan bahwa hukum diterapkan tanpa memandang latar belakang rasial korban atau pelaku
3.Contoh Kasus: Kasus Ahok dan Basuki Tjahaja Purnama (BTP)
 Latar Belakang:
 Pada tahun 2016, Basuki Tjahaja Purnama (BTP), yang saat itu menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, menjadi terdakwa dalam kasus penistaan agama. BTP dituduh menyinggung ayat Al-Quran Surat Al Maidah 51 saat berkampanye di Kepulauan Seribu. Pernyataan BTP tersebut dipolitisasi dan memicu demonstrasi besar-besaran di Jakarta.
 BTP diadili di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut BTP dengan hukuman satu tahun penjara. BTP dinyatakan bersalah dan dihukum dua tahun penjara oleh PN Jakarta Pusat. BTP kemudian mengajukan banding ke Mahkamah Agung (MA).
 Hasil:
 MA memperberat hukuman BTP menjadi dua tahun penjara delapan bulan. BTP kemudian diberhentikan sebagai Gubernur DKI Jakarta dan harus menjalani hukuman penjara.
 Penjelasan:
 Kasus Ahok/BTP menjadi salah satu kasus hukum paling kontroversial di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Kasus ini memicu polarisasi politik dan perdebatan sengit tentang agama, toleransi, dan kebebasan berekspresi.
 Pentingnya Kasus Ini:
 Kasus ini menunjukkan beberapa hal penting, antara lain:
Pentingnya menjaga toleransi dan kerukunan antarumat beragama di Indonesia.
Bahaya politisasi agama dan ujaran kebencian.
Pentingnya independensi dan kredibilitas lembaga peradilan.
Tantangan dalam menegakkan hukum di tengah polarisasi politik.
 Dampak Kasus Ini:
 Kasus ini memiliki dampak yang signifikan terhadap politik dan masyarakat Indonesia. Kasus ini memicu polarisasi politik yang semakin dalam dan memicu kekhawatiran tentang meningkatnya intoleransi dan radikalisme. Kasus ini juga menjadi ujian bagi demokrasi dan supremasi hukum di Indonesia.