Dalam pendapatan negara baik itu dari pajak maupun non-pajak di setiap tahunnya pasti akan merencanakan anggaran pendapatan belanja negara atau disebut dengan APBN, yang itu berarti di setiap tahunnya pasti akan ada kebijakan dari pemerintah untuk mengatur pemasukan dan pengeluaran dana tersebut yang disebut dengan kebijakan fiskal. Dalam pengalokasian dana APBN pemerintah berupaya untuk menyalurkan dana tersebut sesuai dan tepat pada prioritas untuk mensejahterakan rakyat. Sebab sejatinya kekayaan negara memang memiliki relasi dengan kesejahteraan rakyat, maka kekayaan akan sumber daya manusia di Indonesia harus dikelola dengan baik agar dapat mengembangkan sumber daya alam yang kaya di Indonesia.
Pendapatan negara pada tahun 2023 berada pada angka Rp.2.463,0 triliun, naik dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp1.846,1 triliun. Angka untuk belanja negara tahun ini juga mengalami peningkatan sebesar Rp.3.061,2 triliun dari tahun sebelumnya sebesar Rp.2.714,2 triliun. Belanja Pemerintah Pusat (BPP) memiliki anggaran sebesar Rp2.246,5 triliun dengan sisa dari keseluruhan belanja negara dialokasikan untuk anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yaitu sebesar Rp814,7 triliun.
Penyaluran dana dari BPP paling tinggi disalurkan untuk anggaran Pelayanan Umum sebesar Rp664,1 triliun naik dari Rp627,1 triliun pada tahun 2022. Diposisi selanjutnya untuk anggaran Ekonomi sebesar Rp634,1 triliun, Perlindungan Sosial sebesar Rp241,0 triliun, untuk anggaran Pendidikan sebesar Rp234,1 triliun naik dari sebelumnya yang hanya sebesar Rp169,2 triliun, Ketertiban dan Keamanan sebesar Rp182,6 triliun, Pertahanan sebesar Rp134,3 triliun, Kesehatan sebesar Rp96,6 triliun. Anggaran untuk Perumahan & Fasilitas Umum sebesar Rp31,7 triliun, Perlindungan Lingkungan Hidup sebesar Rp13,1 triliun, dan anggaran untuk Agama dan Pariwisata masing-masingnya sebesar Rp11,2 triliun dan Rp3,6 triliun.
APBN pada tahun 2023 ini memiliki fokus utama untuk peningkatan kualitas SDM, dengan memperbaiki dan meningkatkan kualitas dari SDM maka akan dapat mempengaruhi sektor lainnya, perekonomian akan meningkat dan pembangunan dapat berjalan. Dari data di atas, anggaran pendidikan yang cukup besar masih belum mencukupi untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Pengeluaran anggaran tertinggi justru berada pada pelayanan umum yang digunakan untuk gaji PNS dan pelayan publik lainnya beserta tunjangan yang sangat tinggi dengan sekali perjalanan dinas menghabiskan anggaran mencapai bermiliaran, yang dimana sebenarnya masih banyak keluhan atas pelayanan yang diberikan karena tidak efektif, kurang profesional, atau bahkan kerja lamban dan tidak ramahnya dalam melayani masyarakat. Yang itu berarti anggaran yang di keluarkan negara untuk menciptakan pelayanan publik yang nyaman, cepat, dan tepat dalam membantu kebutuhan masyarakat belum sebanding atau bahkan dapat dikatakan tidak tepat. Hal ini berarti fokus utama APBN pada tahun 2023 ini sebenarnya tepat yaitu memperbaiki kualitas SDM. Dengan meningkatkan kualitas SDM maka mereka akan segan terhadap tanggung jawabnya dengan begitu akan menciptakan lingkungan sosial yang sehat dan jauh dari kesenjangan.
Anggaran dana pendidikan yang diberikan juga ternyata belum tepat sasaran sebab masih belum mampu untuk mendongkrak kualitas pendidikan di Indonesia. Muhadjir Effendy mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia tahun 2016-2019 tidak memungkiri bahwa anggaran dana triliunan untuk pendidikan memang tidak tepat sasaran dengan alasan tertentu. "Perlu mekanisme pelaksanaan dan pengawasan yang baik agar penggunaan anggaran fungsi pendidikan dapat lebih dirasakan dampaknya," ungkap Muhadjir.
Menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati juga mempertanyakan mengapa dana yang diberikan belum efektif meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia. "Sekarang hampir 10 tahun mengadopsi 20% anggaran pendidikan di APBN. Namun hasilnya tidak sebesar seperti di Vietnam. Dari tes yang didapatkan, jelas hasilnya tidak memuaskan seperti yang diharapkan," tegas Sri Mulyani.
Jika mengacu pada fokus APBN 2023 yaitu peningkatan kualitas SDM, maka perlu diadakannya penambahan dana untuk pendidikan, selain itu menurut UU No.20 Tahun 2003 Pasal 49 ayat 1 menyebutkan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasana maka dapat dialokasikan minimal 20% dari APBN dan APBD yang ada. Serta anggaran untuk pelayanan publik perlu ditinjau kembali agar antara dana yang diberikan dengan kualitas pekerja dalam melayani masyarakat dapat selaras. Perlu adanya pengawasan yang secara ketat agar dana yang disalurkan untuk perbaikan baik pelayanan publik maupun pendidikan dapat terealisasikan dengan yang diharapkan yaitu kualitas yang lebih baik.
Dengan pendidikan yang berkualitas, maka akan membangun Indonesia menuju negara yang maju sebab kualitas SDM yang semakin membaik. Permasalahan yang terjadi di masyarakat seperti kekerasan, kriminalitas, kecemburuan sosial, konflik sosial dan masyarakat akan dapat diminimalisir sebab berkualitasnya SDM kita yang dapat merubah perilaku dan pola pikir masyarakat. Tidak akan ada penyelewengan dana bantuan, minimya korupsi, kolusi dan nepotisme di negara.
Dengan tujuan yang baik perlu dibarengi dengan adanya kejujuran dan pengupayaan maksimal untuk mencapai tujuan tersebut. Tidak ada sebuah kebijakan yang tidak menimbulkan atau bersinggungan dengan masalah lain. Bahkan jika ada sebuah kebijakan pemerintahan yang baik bahkan sempurna sejatinya tidak akan 100% terealisasikan dan menyelesaikan masalah. Oleh karena itu dalam melaksanakan kebijakan perlu pengoptimalan dan kerjasama antar semua pihak agar kebijakan tersebut meski tidak sempurna namun dapat berjalan dengan baik dan dapat membantu mencapai tujuan.
