Pengangguran dan kemiskinan menjadi permasalahan utama yang tidak luput dari suatu negara, termasuk bagi negara berkembang seperti Indonesia. Banyak upaya pemerintah untuk menanggulangi salah satu permasalahan makro ini, terlebih pada saat pandemi pengangguran melonjak sebab banyaknya perusahaan yang mengurangi jumlah pegawainya. Dampak dari pandemi ini sangat berpengaruh pada meningkatnya angka pengangguran.
Beberapa langkah yang telah pemerintah lakukan untuk mengatasi dampak Covid-19 agar tidak berkelanjutan kedepannya, selama tahun 2021 pemerintah memrogramkan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) melalui klaster Perlindungan Sosial untuk meminimalisir masyarakat jatuh ke dalam kondisi kemiskinan yang berlanjut.Â
Banyak jenis perlindungan sosial yang pemerintah tawarkan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat termasuk didalamnya perluasan kartu Pra Kerja yang didesain dengan konsep bantuan semi bansos. Kartu Prakerja ialah bantuan biaya dari pemerintah untuk masyarakat melaksanakan pelatihan pengembangan dan meningkatkan keterampilan yang mereka miliki. Program Kartu Prakerja dalam pelaksanaannya sudah menggunakan anggaran negara sebesar Rp16,36 triliun. Lalu, apakah dengan diadakannya bantuan dan program kartu prakerja ini berhasil menurunkan angka pengangguran di Indonesia?
Menurut hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), pada bulan Februari 2023 sejumlah 146,62 juta orang menjadi Angkatan Kerja di Indonesia, jumlah ini mengalami peningkatan sebesar 2,61 juta orang dibandingkan dengan per Februari tahun lalu. Tingkat Paartisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga mengalami sebuah peningkatan sebesar 0,24% poin. Dalam periode yang sama, sebanyak 138,63 juta penduduk dari total angkatan kerja telah berhasil mendapatkan pekerjaan, yang berarti ini menunjukkan peningkatan sebesar 3,02 juta orang dibandingkan dengan data Februari 2022.
Adapun Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Dilansir dari laman resmi Badan Pusat Statistik (BPS) pada Februari 2023 turun sebesar 0,38% pada angka 5,45%. Dengan rincian ada sekitar 3,60 jut orang (sekitar 1,70% dari total penduduk usia kerja) yang terdampak oleh Covid-19. Dari jumlah tersebut ada sekitar 0,20 juta orang mengalami pengangguran akibat Covid-19, sedangkan sekitar 0,26 juta orang tidak termasuk dalam Angkatan Kerja dikarenaakan Covid-19. Selain itu, 0,07 juta orang sedang tidak bekerja sementara waktu akibat Covid-19. Dan sekitar 3,07 juta orang penduduk yang masih bertahan bekerja namun mendapatkan pengurangan jam kerja akibat Covid-19.
Diadakannya program Prakerja memiliki dampak yang cukup efektif dalam mengurangi pengangguran di Indonesia dapat dilihat sejak tahun 2022 hingga 2023 mengalami penurunan jumlah pengangguran meski tidak secara drastis namun bertahap. Dalam peluncuran kartu prakerja tujuan utamanya adalah guna meningkatkan komprtrnsi pekerja, produktivitas, serta daya saing yang dimiliki seorang pekerja. Selain memberikan peluang untuk mengembangkan kompetensinya, program ini juga menyediakan fasilitas bagi mereka agar mendapatkan sertifikasi sebagai bukti keahlian di bidang yang relevan. Hal ini berpotensi memberikan dukungan untuk meningkatkan peluang karir peserta.
Program prakerja ini cukup adaptif, dapat dilihat saat pandemi menerpa Indonesia dan substabsial ditingkatkan menjadi Rp2,4 juta. Peningkatan insentif ini dirancang untuk membantu perekonomian keluarga yang terdampak Covid-19, program prakerja beroperasi dengan efektif secara daring, dengan begitu program prakerja ini dapat berjalan disamping mengikuti peraturan pemerintah mengenai pembatasan mobilitas dan interaksi masyarakat.
Di samping itu, Program Kartu Prakerja juga berperan sebagai pelopor Government to Person (G2P) yang merupakan Program di Indonesia yang menggandeng fintech berdampingan  secara bersamaan dengan bank guna meningkatkan inklusi keuangan yang ada. Dengan demikian setelah bergabung dengan program ini, sebanyak 27% peserta kini telah memiliki rekening, dimana sebanyak 92% di antaranya memilih menggunakan e-wallet sebagai sarana transaksi mereka.
Program Kartu Prakerja menunjukkan bukti bahwa inklusi keuangan tidak terbatas pada layanan perbankan. Program Kartu Prakerja dapat mencakup seluruh peserta program dengan latar belakang apapun, termasuk peserta perempuan, penyandang disabilitas, mantan/calon Pekerja Migran Indonesia, lulusan SD ke bawah, dan bahkan menjangkau orang-orang yang berasal dari daerah yang tertinggal. Melalui Kartu Prakerja dapat membantu meningkatkan perekonomian bagi individu yang terkena PHK, mendukung peningkatan kompetensi keterampilan dan produktivitas bagi pekerja dan pencari kerja, selain itu progrm ini juga sebagai modal mereka untuk berwirausaha.
Melihat meningkatnya TPAK yang ada, Edy Mahmud selaku Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik Badan Pusat Statistik (BPS) saat melakukan jumpa pers di kantornya, seperti dikutip pada hari Sabtu (13/5/2023) mengungkapkan, "TPAK ini menunjukkan potensi ketenagakerjaan kita yang siap partisipasi dalam kegiatan ekonomi kita,".
Sedangkan seorang ahli manajemen asal Amerika Serikat Donald L. Kirkpatrick mengatakan bahwa ada indikator yang dapat digunakan untuk melihat seberapa efektif profram pelatihan tersebut, ia mengatakan setidaknya ada empat indikator yaitu, seberapa besar tingkat reaksi dari para peserta, peningkatan pemahaman yang didapatkan peserta, perubahan perilaku peserta setelah ia mengikuti pelatihan, serta hasil akhir yang dicapai peserta setelah melalui pelatihan tersebut. Salah satu aspek yang harus danperlu ditangani secara serius dari pemerintah yaitu peningkatan keterampilan tenaga kerja, sebab peranan tenaga kerja merupakan faktor  penarik investasi yang tinggi.
