Penulis: Fransiska (20200110300023 , Universitas Muhammadiyah Jakarta)
Memasuki musim-musim politik praktis, tidak sedikit dari kita yang sering mendengar kata "Politik Identitas / Identity Politics". Kata tersebut sudah lama dibangun sebagai narasi politik oleh kelompok elit tertentu di Indonesia. Politik identitas kerap kali dijadikan sebagai kendaraan politik untuk menggambarkan rasa kebencian dan rasa ketakutan kalah pada lawannya agar bisa menjatuhkan citra dan menyudutkan figur tertentu yang biasanya dinilai kuat dan berpotensi untuk menang. Tidak sedikit kata yang dimainkan seperti tidak nasionalis dan intoleran.
Dalam perspektif ilmu sosial dan humaniora, politik identitas dimaknai sebagai kendaraan yang membawa aspirasi, tuntutan kepentingan politik dan ideologi politik. Ia menstimulasi bahkan menggerakkan aksi-aksi untuk meraih tujuan politik tertentu. Politik identitas mengkapitalisasi ras, suku bangsa, bahasa, adat, gender maupun agama sebagai mereknya.
Politik Identitas biasanya digunakan oleh kelompok minoritas maupun marjinal dalam upaya melawan ketidakadilan atau ketimpangan sistem. Dalam menyuarakan aspirasi kelompok pengusung politik identitas, distingsi seperti kesukuan, gender dan agama ditunjukkan secara eksplisit dan intensif.
Beberapa contoh politik identitas melalui gerakan sosial politik dapat ditemukan di dalam maupun luar negeri antara lain: gerakan Afro-Amerika yang mengklaim persamaan ras, gerakan LGBT yang menuntut legalitas same sex marriage di beberapa negara Barat, gerakan kelompok adat yang memperjuangkan hak pengelolaan tanah ulayat, gerakan gender yang memperjuangkan kesetaraan dan keadilan dalam ketenagakerjaan, dan lain lain.
Apabila kita menilik kebelakang, Sebenarnya hampir semua kerja kerja politik di Indonesia tidak lepas dari politik identitas, sebab politik selalu membutuhkan instrumen atau kendaraan media untuk menyatakan diri lewat identitas seperti agama, suku, ras, kelompok, identitas budaya, faham idiologi, organisasi dan komunitas primordial lainnya.
Hanya saja, tidak semua politik praktis itu dapat membawa politik identitas. Karena pada dasarnya sudah menjadi fitrah pelaku politik praktis yang merupakan anggota masyarakat dengan kesamaan identitas tertentu, misal: kesamaan visi misi politik, kesamaan geografis, kesamaan agama, dll. Namun, hal ini tidak serta-merta menjadikan setiap praktik politik sebagai gerakan politik identitas.
Politik praktis menjadi gerakan politik identitas apabila afiliasi kesukuan, keagamaan, atau ras dijadikan komoditas untuk memobilisasi pengaruh perilaku pemilih. Preferensi objektif terhadap calon pemimpin yang memiliki kapasitas mumpuni kemudian menjadi terdistorsi oleh sentimen kesukuan atau keagamaan itu. Sebagai contoh, calon pemimpin yang tidak kompeten namun seiman lebih dipilih daripada calon pemimpin yang kompeten tapi berbeda keyakinan. Acapkali, politik identitas memanipulasi doktrin agama untuk mendiskriminasi dan menyudutkan pemilih seagama yang menyalurkan aspirasi politik yang berbeda.
KESIMPULAN
Di Indonesia, Politik identitas seringkali disalahpahami sebagai bagian dari politik praktis atau bahkan merupakan politik kebangsaan. Memang, kesamaan identitas menjadi pemersatu bagi anggota suatu kelompok (in group unity). Namun, dalam konteks kebangsaan Indonesia yang majemuk, menonjolkan identitas kelompok secara dominan justru dapat menjadi potensi ancaman bagi persatuan dan kesatuan bangsa (nation unity). Di sinilah perbedaaan antara politik identitas dengan politik kebangsaan, sebab yang satu ingin meraih tujuan eksklusif kelompoknya sendiri, sedangkan yang lain bertujuan untuk meraih tujuan inklusif bagi kehidupan bersama.
DAFTAR PUSTAKA
