Dinamika perkembangan masyarakat majemuk telah mengarah pada penguatan konstitusional terhadap peran, tugas dan tanggung jawab partai politik dalam kehidupan demokrasi untuk berpolitik dalam upaya melindungi dan memajukan cita-cita nasional bangsa Indonesia menjadi kenyataan. keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, sebagai bagian dari gerakan demokrasi, partai harus mampu memberikan kontribusi yang sangat besar bagi pembangunan bangsa. Dan kesadaran partai diperlukan untuk membangun kesadaran politik kolektif dalam masyarakat. Secara khusus, hal-hal yang harus diperhatikan partai politik menjelang pemilu, seperti bagaimana partai memiliki mekanisme demokrasi internal yang memungkinkan kader terbaik untuk menjadi calon presiden.
Partai harus terus menciptakan basis massa yang terorganisasi ke bawah sebagai pendukung program partai dan sebagai pelaksana ideologinya. Ideologi partai harus mampu menarik pemilih ke pemilu parlemen, jika ideologi partai telah berhasil dinilai sebagai alat pemersatu kepentingan bersama. Karena ideologi partailah yang dapat membuat partai menjadi kuat dan mampu menghadapi tantangan perubahan. Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan 18 partai politik (Parpol) sebagai peserta Pemilu 2024. Maka, sepanjang tahun ini, bisa dipastikan bahwa ruang publik akan dibanjiri dengan pernyataan politik hingga debat atau adu argumentasi antarpolitisi dari semua Partai politik.
Di sisi lain, dinamika partai politik semakin terlihat. Apalagi di pertengahan tahun 2022. Tahun ini bisa disebut sebagai pintu awal dari massa politik praktis. Tahun 2022 ditandai dengan berbagai gerakan politik dan diskusi tentang isu-isu politik. Diantaranya, profil calon presiden baru yang diajukan oleh beberapa elemen masyarakat. Bahkan, ada juga pembahasan untuk mencari pengganti Jokowi dan bukan hanya menggantikan Jokowi. Selain itu, beberapa kelompok telah menyatakan keprihatinannya terhadap praktik politik identitas.
Dan berbagai tokoh politik dan partai telah mengambil langkah-langkah untuk menghangatkan mesin politik di tahun 2022 jelang pemilu 2022 atau pemilu 2024 dan pemilihan presiden atau pilpres 2024. Beberapa partai bahkan mencuri awal pembangunan koalisi politik. Meski Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum secara resmi mengumumkan tahapan pemilu.
Perjalanan politik juga mewarnai jalan menuju pemilu 2024, baik oleh partai maupun berbagai tokoh. Salah satu tokoh yang menggelar safari politik intens sebagai langkah awal mendongkrak mesin politiknya adalah Anies Baswedan. Sejak NasDem resmi mengumumkan capres 2024 pada 3 Oktober lalu, Anies ingin bersafari ke beberapa daerah. Dia berpartisipasi dalam acara sukarela, bertemu petani, nelayan, pengusaha dan organisasi masyarakat.
Pada pertengahan November, ia menghadiri acara deklarasi relawan yang dihadiri sebagian besar kader PPP Yogyakarta. Dalam acara tersebut, Anies dikukuhkan sebagai calon presiden 2024. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga mengunjungi beberapa daerah di Jawa Barat seperti Ciami dan Tasikmalaya seminggu kemudian. Pada periode yang sama ia juga bertemu dengan para relawan di Palu di Sulawesi Tengah. Di sana ia juga mengikuti Musyawarah Nasional Korps Alumni HMI (KAHMI). Kemudian pekan lalu dia tiba di Aceh, Padang, Sulawesi Selatan, dan Papua.
Tak hanya Anies, Presiden Joko Widodo juga akan mempengaruhi dinamika politik jelang Pemilu 2024. Presiden menyampaikan dukungan kepada rekan separtainya sekaligus Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranov dalam pidatonya kepada para relawan pada 26 November. Jokowi bercanda di depan ribuan relawan tentang kualitas seorang pemimpin yang baik. Menurutnya, seorang pemimpin yang baik memiliki kerutan di wajah dan rambut putih.
Di atas adalah sekilas tentang dinamika politik pemilu 2024. Tentu saja dinamika politik seperti itu tidak perlu dipersoalkan, selama tidak mengganggu atau mengganggu ketertiban umum. Publik tentu berharap para politisi lebih mengutamakan pemaparan program pembangunan dan mengusulkan solusi untuk mengatasi berbagai kesulitan yang dihadapi negara dan masyarakat.
Berdasarkan harapan ideal tersebut, seluruh peserta Pemilu 2024 terpanggil untuk mengedepankan politik yang berorientasi pada penerima manfaat, yaitu. selalu mengutamakan kepentingan rakyat. Hasilnya adalah perilaku politik yang sejalan dengan perkembangan peradaban.
Oleh karena itu, semua kandidat pemilu harus menjadikan kesopanan sebagai prioritas dalam politik. Simpati pemilih atau calon pemilih harus diraih dengan cara atau sapaan yang bermartabat dan elegan. Kebhinekaan bangsa Indonesia tidak boleh dijadikan sebagai isolasi.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H