Isu Keamanan Manusia di Kawasan Oseania dan Keadaannya dalam Regionalisme Pasifik Selatan

Keamanan manusia (human security) pada suatu negara merupakan salah satu isu yang sering dibahas dalam ilmu hubungan internasional. Keamanan manusia sendiri bertujuan untuk menjaga, mempertahankan, meningkatkan, maupun memperkuat keamanan masyarakat di dalam suatu negara demi kelangsungan hidup dan HAM. 

Pada dasarnya, keamanan atau sekuritisasi berkembang di tengah-tengah suatu negara oleh karena timbulnya ancaman bagi keamanan itu sendiri. Banyak negara-negara yang mengalami suatu konflik dengan adanya isu keamanan manusia, tak terkecuali dengan negara-negara di Kawasan Oseania.

Kawasan Oseania memiliki perspektif sendiri tentang keamanan regional dan identik dengan masalah keamanan non-tradisional yang tidak berpusat pada negara dari kekuatan regionalnya. 

Di mulai semenjak masa kemerdekaan negara-negara kepulauan di kawasan ini, adanya agenda masalah keamanan non-tradisional yang diperluas untuk mencakup perlindungan SDM, SDA, termasuk lingkungan dan perubahan iklim. 

Hal ini didukung dengan adanya program kerja dari komunitas South Pacific Commission (SPC) atau Komisi Pasifik Selatan yang bergerak untuk pembangunan ekonomi, kesehatan, dan sosial-budaya guna memenuhi kebutuhan keamanan manusia di negara-negara Kawasan Oseania.

Sebelumnya, selama beberapa dekade setelah pembentukan SPC membuat tekanan dekolonisasi meningkat di Kawasan Oseania. Beberapa pemimpin negara kepulauan menegaskan klaim kepemilikan atas kepentingan keamanan regional mereka. Hal ini membuat situasi di Kepulauan Pasifik di mana mereka tidak pada posisi untuk mengelola partisipasi dalam urusan regional. Tak terkecuali dengan membentuk keamanan regional, khususnya keamanan manusia.

Salah satu isu keamanan manusia yang terjadi, terutama dengan Indonesia ketika Papua Barat menjadi bagian dari NKRI pada tahun 1962. Adanya ketidakterimaan Papua Nugini dengan menyatakan kesedihan karena tidak bisa melihat saudara satu ras mereka lagi. 

Hal ini membuat marah pemimpin terkemuka Fiji pada saat itu. Ketika menghadiri SPC pada tahun 1965, Fiji menuntut perubahan di tingkat regional untuk memastikan bahwa pihak-pihak Pasifik Selatan saja yang dapat memutuskan siapa yang termasuk dalam wilayah mereka, bukan pihak dari luar. 

Namun, situasi juga melunak dengan masuknya Samoa Barat ke dalam keanggotaan penuh SPC sebagai negara merdeka. Harapan untuk fokus terhadap regionalisme pun semakin kuat pada otonomi masyarakat negara kepulauan agar memutus isu keamanan manusia yang terjadi pada saat itu.

Selanjutnya, isu keamanan manusia juga dapat timbul ketika melihat kondisi negara-negara Kepulauan di Oseania yang masih bergantung pada negara-negara lain. 

Dalam hal ini, dapat dilihat dari pengaruh barat, khususnya Amerika Serikat yang begitu mem-backing Kawasan Oseania demi mencegah pengaruh China di kawasan tersebut.