Korupsi adalah isu abadi yang terus menjadi momok di Indonesia. Dari masa ke masa, ia menjadi penghambat utama dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan masyarakat yang sejahtera. Meski berbagai langkah telah diambil, korupsi tampaknya tetap sulit diberantas. Pertanyaannya kini: apakah upaya mengatasi korupsi adalah solusi nyata atau sekadar ilusi yang menghibur? Untuk menjawabnya, kita perlu menelaah masalah ini secara mendalam dan melihat apakah ada celah yang belum tersentuh oleh strategi yang ada.
Korupsi dan Dampaknya Mengapa Ini Masalah Besar?
Korupsi bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga persoalan moral dan sistemik. Ketika seorang pejabat publik menyalahgunakan jabatannya demi keuntungan pribadi, dampaknya meluas ke berbagai lini kehidupan masyarakat. Misalnya, anggaran yang seharusnya digunakan untuk membangun infrastruktur seperti sekolah, jalan, dan rumah sakit justru masuk ke kantong pribadi. Akibatnya, masyarakat yang seharusnya mendapatkan layanan publik yang layak malah terabaikan.
Sebuah studi dari Transparency International menunjukkan bahwa indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia pada tahun 2022 berada di angka 34 dari skala 100, yang berarti masih tergolong tinggi. Indikator ini menggambarkan bahwa korupsi bukan hanya isu sporadis, tetapi sudah menjadi fenomena sistemik yang sulit diberantas. Lebih buruk lagi, korupsi sering kali terjadi di level pemerintahan yang seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat.
Dampak korupsi tidak hanya bersifat ekonomis, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Ketika masyarakat kehilangan kepercayaan pada pemerintah, maka hubungan antara negara dan rakyatnya menjadi retak. Dalam jangka panjang, situasi ini berpotensi memicu ketidakstabilan politik dan sosial.
Mengapa Korupsi Begitu Sulit Diberantas?
Ada beberapa faktor yang membuat korupsi sulit diberantas di Indonesia. Salah satunya adalah lemahnya sistem penegakan hukum. Meski undang-undang antikorupsi sudah ada, pelaksanaannya sering kali tidak tegas. Banyak kasus korupsi yang berakhir dengan vonis ringan atau bahkan tidak sampai ke meja hijau. Sebagai contoh, kasus korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang melibatkan dana triliunan rupiah berjalan sangat lambat dan penuh dengan kontroversi.
Selain itu, korupsi di Indonesia kerap dianggap sebagai bagian dari "budaya". Dalam birokrasi, istilah seperti uang pelicin atau uang terima kasih sudah menjadi hal yang lazim. Bahkan, di beberapa tempat, masyarakat justru merasa wajar memberikan uang suap demi mempercepat proses administrasi.
Lemahnya transparansi juga menjadi masalah besar. Banyak keputusan penting diambil tanpa pengawasan publik, sehingga menciptakan celah bagi pejabat untuk menyalahgunakan kekuasaan. Misalnya, dalam proses pengadaan barang dan jasa, sering kali terjadi mark-up anggaran yang tidak masuk akal. Hal ini menunjukkan betapa rawannya sistem yang tidak transparan terhadap praktik korupsi.
Upaya yang Telah Dilakukan dan Kegagalannya
