Selain itu, kenaikan harga tidak hanya berlaku pada barang, tetapi juga pada layanan seperti transportasi, pendidikan, dan kesehatan. Biaya hidup yang meningkat membuat rakyat kecil semakin kesulitan mengatur pengeluaran mereka.
Cerita Nyata di Balik Kenaikan PPN
Untuk memahami lebih jauh dampak kenaikan PPN ini terutama di 2022 silam, mari kita dengarkan cerita Siti, seorang ibu rumah tangga di Yogyakarta. Siti bekerja sebagai buruh cuci dengan penghasilan sekitar Rp2,5 juta per bulan. Sebagian besar uangnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, termasuk membeli beras, sayur, dan membayar biaya sekolah anaknya.
"Setelah harga barang naik, uang Rp50.000 yang biasa cukup untuk belanja sehari, sekarang hanya bisa beli beras dan sedikit sayur. Kalau sudah begini, saya harus mengurangi uang jajan anak," ungkap Siti.
Cerita Siti adalah gambaran nyata bagaimana kebijakan fiskal seperti kenaikan PPN berdampak langsung pada masyarakat kecil. Mereka tidak hanya kehilangan daya beli, tetapi juga harus mengorbankan kebutuhan lain seperti pendidikan dan kesehatan demi memenuhi kebutuhan pokok.
Ketimpangan yang Semakin Terlihat
Kenaikan PPN juga memperbesar ketimpangan antara kelompok kaya dan miskin. Bagi mereka yang berpenghasilan tinggi, tambahan biaya akibat kenaikan PPN mungkin tidak terlalu terasa. Namun, bagi kelompok masyarakat bawah, dampaknya sangat signifikan.
Misalnya, sebuah keluarga kaya yang menghabiskan Rp50 juta per bulan untuk konsumsi hanya akan mengalami kenaikan biaya sebesar Rp1 juta. Sebaliknya, keluarga miskin yang pengeluarannya Rp2 juta per bulan harus menanggung kenaikan sekitar Rp200 ribu. Persentase kenaikan ini jauh lebih berat bagi kelompok miskin dibandingkan kelompok kaya.
Ketimpangan ini memperlihatkan bahwa kebijakan fiskal seperti kenaikan PPN sering kali tidak berpihak pada keadilan sosial. Rakyat kecil harus menanggung beban lebih besar dibandingkan kelompok ekonomi atas.
Alternatif Solusi untuk Meningkatkan Pendapatan Negara
Kenaikan PPN mungkin terlihat sebagai solusi mudah untuk meningkatkan pendapatan negara, tetapi sebenarnya ada banyak alternatif lain yang lebih adil dan efektif, seperti:
